TintaSiyasi.id -- Ibu pertiwi sedang bersusah hati, dibulan yang katanya ia lahir malah menjadi duka yang mendalam bagi diri. Luka yang lama belum sempat pulih, kini luka itu kian bertambah dengan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia dan masih terus terjadi hingga mulai memicu munculnya kabut asap di lintas negara serta memperburuk kualitas udara.
Hingga 9 Agustus 2026, luas lahan terbakar di Sumatera dan Kalimantan tercatat sekitar 48.889,69 herktar (CNN Indonesia, 23/08/2026).
Kebakaran tersebut terjadi di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Kondisi lahan yang kering dinilai meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di sejumlah wilayah tersebut. Sehingga pemerintah menekankan penguatan operasi setgas darat sebagai ujung tombak utama penanganan karhutla, yang didukung oleh helicopter water bombing.
Karhutla yang berulang ini semata-mata bukan hanya sekedar imbas dari musim kemarau yang berkepanjangan, tetapi ada hal lain yang mendasari sehingga kebakaran sering terjadi. Karena kenyataannya, hawa panas dari musim yang panjang ini tidak bisa semudah itu membakar lahan hingga seluas itu. Benar saja, dibalik peristiwa ini petugas menemukan indikasi pembakaran itu sengaja dilakukan untuk menuntaskan pembukaan lahan perkebunan (detikNews, 24/08/2026).
Lalu apa yang melatarbelakangi pelaku ini membakar sebuah wilayah jika tidak memiliki tujuan besar? Karena pada kenyataannya kebakaran lahan yang terjadi kebanyakan milik perusahaan. Berdasarkan rekapitulasi BPBD Kaltim, dari total luas terdampak, sebanyak 1.197,37 hektare merupakan lahan, kemudian hutan 32,84 hektare, dan kebun 30,71 hektare. Pelaksana Harian (Plh) Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kaltim Sugeng Priyanto, mengatakan bahwa yang terbakar mayoritas adalah di lahan.
Dari keterangan dan fakta tersebut bukankah semakin mengerucutkan pada sesuatu hal yang sebenarnya menjadi dalang utama dari kejadian tersebut, bahwa bukan hanya sekedar kebakaran yang diakibatkan dari musim kemarau tapi lebih serius dari itu.
Tetapi anehnya karhutla semacam ini sering terjadi dengan sekema yang sama, namun tidak pernah mendapat penyelesaian yg bersih. Bahkan pelaku pembakaran masih terus mengulangi tindakan tanpa ditindaki. Mengapa demikian, apakah ada sesuatu dibalik itu?
Benar, karhutla yang selama ini terjadi tidak bisa dilepaskan dari prinsip ekonomi kapitalisme yang mana memandang bahwa lahan dan hutan sebagai komiditas yang dapat dikuasai dan dimanfaatkan demi kepentingan bisnis.
Kapitalisme ini sebuah sistem yang mengedepankan materi dari pada lainnya, sertra memandang semua hal dari untung dan rugi, bermanfaat atau tidak bermanfaat. Sementara negara yang menganut sistem ini akan menjadi negara abai terhadap kemaslahatan rakyatnya, contohnya karhutla ini yang hanya ditindaki secara reaktif dan teknis (satgas, water bombing) tanpa membenahi struktur penguasaan lahan yang menjadi akar masalah.
Padahal telah didapati pelaku pembakaran adalah sebuah korporasi yang menjadu teman mesra para pemerintah saat ini yang tidak pernah disentuh tangan dan diberi pertanggungjawaban atas apa yang mereka lakukan. Inilah wajah Kapitalisme yang sebenarnya, yang memandang semua hal dari untung dan rugi dari segelintir orang sehingga menganggap karhutla ini tidak menjadi tindakan kejahatan yang serius karena menguntungkan kantong mereka dalam meluaskan eksploitasi lahan untuk menebalkan kantong-kantong para korporasi.
Mereka akan abai dengan keadaan masyarakat nya, mereka hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri. Bagaimana tidak, jika mereka memang memikirkan kemaslahatan masyarakat nya, paste mereka akan menyelesaikan masalah dari akar masalah. Nyatanya kerugian ekologis (kabut asap lintas negara, kualitas udara) ditantung oleh publik sendiri, sementas pelaku karhutla demi mendapatkan keuntungan tidak pernah ditindak tegas.
Topeng Kapitalisme telah terbuka lebar, kondisi seperti ini menjadi keniscayaan dari sebuat sistem kepemimpinan yang sedang mengangkangi negara ini, yakni Kapitalisme yang berasaskan Sekularisme yang memisahkan agama dari kehidupan. Dimana kepemimpinan yang berdiri jauh dari dimensi ruhiyyah. Jabatan yang diemban tidak dipahami sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tetapi dipandang sebagai alat segelintir orang untuk meraih kesenangan material. Karenanya tidak ada fungsi riayah (pengurusan) apalagi junnah (perisai).
Hal ini sangat berbeda dalam pandangan Islam, dimana Islam memandang hutan adalah sebagai kepemilikan umum yang dikelola langsung oleh negara, bukan dikuasai lewat izin konsesi kepada korporasi.
Dalam Islam juga ada konsep yang disebut hima, dimana ada hutan yang dilindungi yang tidak boleh disentuh demi ekosistem tetap terjaga. Tapi rakyat tetap boleh memanfaatkan hutan secara langsung untuk kehiduoan sesuai kemampuannya dalam mengelola tanpa mengahalangi pihak lain mengambil manfaat yang sama. Dengan menjaga tetap menjaga hima yang sudah ditetapkan negara, jadi pengolahan lahan tidak sembarangan, dan tidak seserakah korporasi saat ini.
Karena dalam sistem Islam, agama tidak hanya dijadikan sebagai kegiatan ritual saja tetapi Islam menyajikan peraturan hidup lengkap yang harus kita pakai sebagai seorang muslim, bahkan penjagaan bumi juga sudah Allah tetapkan dalam penggalangan QS. Al-A'raf : 56 "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik". Sehingga jika terdapat kejahatan merusak lingkungan maka negara akan memberikan sanki tegas bagi pelaku karhutla jika dilakukan secara sengaja. Serta mencabut izin pengolahan dan ganti rugi atas kerusakan, hukuman Ta'zir (hukuman yang ditentukan oleh Khalifah) wajib diberikan agar menimbulkan zawajir (efek jera) dan jawabir (penebus dosa) untuk pelaku.
Bagitupun Khalifah seorang pemimpin dalam Islam yang akan menjamin kesejahteraan rakyatnya dengan mementingkan kemaslahatan mereka, karena memahami sebuah jabatan adalah amanah yang akan dipertanggungjawabkan diakhirat kelak. Khalifah bukan hanya bertanggungjawab atas manusia tetapi semua makhluk yang ada begitupun hewan. Maka dengan menjaga hutan, terjaga pula seluruh isinya. Seperti yang telah dicontohkan oleh Rasullullah SAW dan para sahabat dalam memimpin.
Gambaran pemimpin sebagai ra'in dan junnah bisa nampak dalam perlakuan mereka terhadap rakyatnya. Para pemimpin Islam selalu berupaya agar semua hak terpenuhi dan rakyat terlindungi dari semua hal yang membahayakan mereka. Termasuk dalam konteks mitigasi bercana, pemimpin dalam sistem Islam akan terdepan dalam menolong rakyatnya, menyelesaikan masalah dari akar bukan dari permukaan dan senantiasa mengusut tindak kriminal hingga tuntas. Tapi kepemimpinan tersebut hanya bisa hadir dalam negara yang menerapkan Islam sebagai aturan, dan negara yang menerapkan Islam hanya negara yang bernaung dalam institusi Khilafah, maka dari itu cara praktis untuk menyelesaikan masalah yang ada saat ini adalah kembali kepada Islam secara kaffah.
Wallahu'alam Bishshowwab.
Oleh: Mintan Tiani
(Relawan Opini Andoolo)
