Pendahuluan
Islam bukan hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi. Dalam pandangan Islam, persoalan ekonomi bukan sekadar bagaimana meningkatkan produksi atau memperbesar pertumbuhan ekonomi, tetapi bagaimana seluruh kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara adil sesuai dengan syariat Allah SWT.
Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani dalam Nidzamul Islam menjelaskan bahwa sistem ekonomi Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akidah Islam. Seluruh hukum ekonomi dibangun di atas keyakinan bahwa Allah SWT adalah Pemilik mutlak seluruh alam semesta, sedangkan manusia hanyalah khalifah yang diberi amanah untuk mengelolanya sesuai dengan aturan-Nya.
Sepanjang sejarah peradaban Islam, mulai dari masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah hingga Abbasiyah, sistem ekonomi Islam tampak nyata dalam dua aspek utama:
1. Bagaimana negara memperoleh harta untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Bagaimana negara mendistribusikan kekayaan agar tercipta keadilan dan kesejahteraan.
Kedua aspek inilah yang membedakan sistem ekonomi Islam dari kapitalisme maupun sosialisme.
Pertama: Bagaimana Negara Mengumpulkan Harta
Dalam Islam, negara tidak diberi kebebasan mengambil harta rakyat sesuka hati melalui berbagai jenis pajak. Seluruh pemasukan negara harus bersumber dari hukum syariat.
1. Zakat
Zakat merupakan kewajiban bagi kaum muslimin yang memenuhi nisab.
Fungsinya bukan sekadar ibadah spiritual, melainkan instrumen distribusi kekayaan.
Allah SWT berfirman:
"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka." (QS. At-Taubah: 103)
Zakat hanya diberikan kepada delapan golongan (asnaf), sehingga tidak boleh digunakan untuk seluruh kebutuhan negara.
2. Kharaj
Kharaj adalah pemasukan negara dari tanah-tanah pertanian yang menjadi milik negara namun dimanfaatkan masyarakat.
Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, tanah-tanah Irak dan Syam tidak dibagi kepada tentara, tetapi tetap dikelola penduduknya dengan kewajiban membayar kharaj.
Kebijakan ini menjadikan negara memperoleh pemasukan yang stabil tanpa menzalimi rakyat.
3. Jizyah
Jizyah merupakan kontribusi warga non-Muslim yang memperoleh perlindungan penuh dari negara Islam.
Sebagai imbalannya:
• keamanan jiwa,
• kebebasan beragama,
• perlindungan harta,
• bebas dari kewajiban militer.
4. Ghanimah dan Fa'i
Harta yang diperoleh melalui peperangan atau penyerahan wilayah menjadi sumber pemasukan negara.
Islam mengatur pembagiannya secara rinci sehingga tidak terjadi korupsi maupun monopoli.
5. Kepemilikan Umum
Inilah salah satu konsep paling penting menurut An-Nabhani.
Sumber daya alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak merupakan milik seluruh rakyat.
Misalnya:
• minyak bumi,
• gas,
• batu bara,
• emas dalam jumlah besar,
• hutan,
• sungai,
• laut,
• listrik.
Negara hanya mengelola, bukan memiliki.
Hasilnya dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik.
Rasulullah SAW bersabda:
"Kaum muslim berserikat dalam tiga perkara: air, padang rumput dan api."
Hadis ini menjadi dasar konsep kepemilikan umum dalam ekonomi Islam.
6. Pajak (Dharibah)
Menurut An-Nabhani, pajak bukan sumber pendapatan tetap negara.
Pajak hanya dipungut dalam kondisi darurat apabila seluruh pemasukan Baitul Mal telah habis dan kebutuhan mendesak harus dipenuhi.
Karena itu, negara Islam tidak boleh membebani rakyat dengan pajak terus-menerus sebagaimana lazim dalam banyak sistem modern.
Kedua: Bagaimana Negara Mendistribusikan Kekayaan
Islam tidak berhenti pada proses pengumpulan harta.
Yang lebih penting adalah bagaimana kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang kaya.
Allah SWT berfirman:
"... agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu." (QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini merupakan salah satu fondasi utama sistem distribusi Islam.
1. Pemenuhan Kebutuhan Pokok
Negara wajib menjamin kebutuhan dasar seluruh rakyat.
Meliputi:
• pangan,
• sandang,
• papan,
• keamanan,
• pendidikan,
• kesehatan.
Bila seseorang tidak mampu bekerja, negara wajib menjamin kehidupannya.
2. Distribusi Melalui Baitul Mal
Seluruh pemasukan negara dikelola melalui Baitul Mal.
Dana tersebut digunakan untuk:
• pembangunan jalan,
• irigasi,
• rumah sakit,
• sekolah,
• bantuan fakir miskin,
• gaji aparat negara,
• pertahanan.
3. Larangan Penumpukan Kekayaan
Islam melarang:
• riba,
• monopoli,
• penimbunan,
• manipulasi pasar,
• perjudian,
• suap,
• korupsi.
Semua praktik tersebut menyebabkan kekayaan hanya berputar pada kelompok tertentu.
4. Mendorong Aktivitas Ekonomi Riil
Islam mendorong:
• perdagangan,
• pertanian,
• industri,
• investasi halal,
• kerja sama usaha.
Sebaliknya, Islam menolak ekonomi spekulatif yang tidak menghasilkan nilai nyata.
5. Menjamin Kesempatan Berusaha
Negara membuka peluang usaha seluas-luasnya.
Monopoli dan penguasaan pasar oleh segelintir korporasi dicegah.
Setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk bekerja dan memiliki kekayaan secara halal.
Bukti Sejarah Peradaban Islam
Sejarah mencatat bahwa penerapan sistem ekonomi Islam menghasilkan kesejahteraan yang luar biasa.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, kemiskinan menurun drastis sehingga para petugas zakat kesulitan menemukan mustahik yang berhak menerima zakat di beberapa wilayah.
Pada masa Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun, Baitul Mal memiliki kemampuan membiayai pendidikan, perpustakaan, rumah sakit, pembangunan infrastruktur, penelitian ilmiah, hingga kesejahteraan masyarakat tanpa bergantung pada utang berbunga. Keberhasilan tersebut lahir dari penerapan syariat secara menyeluruh, bukan semata karena kekayaan alam atau luasnya wilayah.
Perbandingan dengan Kapitalisme
Kapitalisme berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan Islam berfokus pada keadilan distribusi.
Kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan yang sangat luas sehingga kekayaan cenderung terkonsentrasi pada kelompok bermodal besar. Negara kemudian mengandalkan pajak dan utang untuk membiayai pelayanan publik.
Sebaliknya, sistem ekonomi Islam menetapkan batas-batas kepemilikan, mengelola sumber daya strategis sebagai milik umum, melarang riba, dan menjadikan distribusi kekayaan sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Negara tidak diposisikan sebagai pemungut pajak utama, tetapi sebagai pengelola amanah yang memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi sesuai syariat.
Penutup
Dalam perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, sistem ekonomi Islam adalah sistem yang bersumber dari wahyu, bukan hasil eksperimen manusia. Keunggulannya tampak pada dua pilar utama: mekanisme penghimpunan harta yang halal dan adil, serta mekanisme distribusi kekayaan yang menjamin kesejahteraan seluruh masyarakat.
Sepanjang sejarah ketika prinsip-prinsip tersebut diterapkan secara konsisten, lahirlah peradaban yang mampu menghadirkan stabilitas ekonomi, mengurangi kesenjangan sosial, serta menumbuhkan keseimbangan antara hak individu dan kemaslahatan umum. Pesan utamanya bukan sekadar mengejar akumulasi kekayaan, melainkan mewujudkan keadilan ekonomi yang berlandaskan ketakwaan kepada Allah SWT.
Dr. Nasrul Syarif, M.Si. (Sekjen Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa)
