TintaSiyasi.id -- Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) adalah program yang digadang-gadang oleh rezim ini disamping program MBG. Program Nasional ini menargetkan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat layanan ekonomi masyarakat desa. Oleh karena itu, pemerintah mengalokasikan Rp 40 triliun dari total Rp 60 triliun dana desa per tahun dipakai untuk mencicil biaya pembangunan Kopdes Merah Putih.(cnnindonesia.com, 3/7/2026)
Dalam implementasinya banyak sekali polemik bermunculan. Seperti lokasi yang tidak strategis, ketidakjelasan mekanisme, realisasi proyek yang menyimpang, hingga pelatihan militer yang menyebabkan 5 orang tewas calon manajer KDMP. Dengan adanya berbagai polemik ini, pemerintah memberi sinyal akan melakukan evaluasi dan pengembangan program agar lebih efektif. Pembangunan koperasi desa ini sesungguhnya tidak berangkat dari kebutuhan masyarakat. Saat ini yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah adanya sumber penghasilan yang mencukupi sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Membuat koperasi tidak semata-mata mampu menggerakkan ekonomi masyarakat desa. Justru proyek ini menimbulkan polemik dan menguras perekonomian negara.
Kapitalisme melahirkan proyek-proyek besar yang rawan penyimpangan. Anggaran yang besar dan pengawasan yang minim hanya akan membuka ruang inefisiensi, serta potensi korupsi. Belum hilang dari ingatan kita tentang kasus korupsi yang menimpa kepala BGN dan teman-teman nya harusnya ini menjadi pelajaran berharga agar pemerintah tidak membuat proyek-proyek yang rawan korupsi. Apalagi kebijakan semacam ini cenderung lebih menguntungkan para pemegang kekuasaan dan pemilik modal dari pada benar-benar menyejahterakan masyarakat. Anggaran besar yang digelontorkan demi terlaksana berbagai proyek, namun manfaat nya belum jelas tepat sasaran bagi masyarakat. Bahkan dana publik terus digelontorkan untuk proyek baru, sementara persoalan mendasar yang dihadapi rakyat belum terselesaikan hingga kini.
Kapitalisme dengan asas manfaat akan membuka keran kecurangan, manipulasi demi mendapatkan manfaat. Sebab, dalam sistem kapitalisme tidak mengenal standar halal-haram demi mendapatkan keuntungan. Kapitalisme hanya memberikan solusi tambal sulam yang sama sekali tidak menyentuh akar persoalan. Kehidupan masyarakat semakin sulit dan sempit sementara kasus korupsi terus menerus terjadi. Islam memandang ekonomi harus dibangun untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bukan mengejar target proyek. Politik ekonomi dalam Islam adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat individu per individu. Islam juga memandang negara bertugas sebagai pelayan rakyat dan bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat bukan sebaliknya. Mewujudkan kesejahteraan dapat dilakukan melalui pengelolaan harta milik umum, pembukaan lapangan kerja, dan distribusi kekayaan yang adil. Semua ini telah ditetapkan oleh Syariat secara lengkapdan terperinci.
Islam telah menetapkan hak milik umum tidak boleh dimiliki oleh individu dan kelompok. Negara harus hadir dalam pengelolaannya dan diserahkan hasilnya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Indonesia dengan negeri yang kaya SDA tentunya akan mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat. Begitu pula pembukaan lapangan pekerjaan dapat dilakukan dengan mudah oleh penguasa dengan membuka berbagai macam industri, mulai dari industri ringan hingga industri berat. Tentu hal ini akan menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup banyak. Kesejahteraan masyarakat hanya akan lahir dari penerapan sistem ekonomi Islam secara menyeluruh. Penerapan ekonomi Islam akan memperkuat ekonomi rakyat dari hulunya, bukan hanya melalui proyek hilir. Sebab, Islam akan memberikan solusi yang fundamental bukan solusi yang parsial. Solusi Islam juga bersifat sistemik, bukan tambal sulam. Sebab, Syariat Islam berasal dari Allah SWT sang pembuat hukum.
Maka, kebaikan dari penerapan Islam tidak hanya dirasakan oleh manusia tetapi juga akan dirasakan oleh seluruh alam. Sebagaimana Allah SWT berfirman, “Dan Kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untukmenjadi rahmat bagi seluruh alam”. (TQS. Al-Anbiya : 107)
Islam menawarkan perubahan pada sistem pengelolaan ekonomi secara menyeluruh, bukan sekadar memperbanyak program. Untuk itu, jika kita menginginkan perubahan kondisi ekonomi masyarakat menjadi lebih baik maka tidak ada jalan lain kecuali dengan menerapkan sistem Islam, baik dari aspek ekonomi maupun dari aspek lainnya. Membuang jauh sistem kapitalisme yang terbukti tidak mampu menyejahterakan masyarakat bahkan menjadi biang kerusakan. Dengan menerapkan Islam secara kaffah negeri ini akan mendapatkan kebaikan, keberkahan dan mewujudkan kesejahteraan ditengah masyarakat.
Wallahu a’lam bishshawab.[]
Oleh: Pipit Ayu
Aktivis Muslimah
