TintaSiyasi.id -- Laporan Statistik Pendidikan Tinggi 2025 dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mencatat sekitar 289 ribu mahasiswa di Indonesia tidak melanjutkan studi hingga selesai. Sebagian besar kasus terjadi di perguruan tinggi swasta. Faktor ekonomi, tuntutan untuk bekerja, serta terbatasnya peluang menyelesaikan pendidikan menjadi penyebab utama. Pemerintah menilai kondisi ini perlu mendapat perhatian serius karena berpotensi memperlebar kesenjangan akses dan keberhasilan pendidikan tinggi di Indonesia.
(detik.com, 25/05/2026)
Rendahnya alokasi anggaran untuk pendidikan tinggi menjadi salah satu hambatan utama bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing dan mencapai status negara berpendapatan tinggi. Data memperlihatkan adanya hubungan yang kuat antara investasi pada perguruan tinggi dengan produktivitas tenaga kerja, inovasi, serta kualitas sumber daya manusia. Dibandingkan banyak negara lain yang telah maju, porsi pendanaan pendidikan tinggi di Indonesia masih relatif kecil sehingga pengembangan riset, kualitas pembelajaran, dan kemampuan lulusan dalam memenuhi kebutuhan industri belum optimal. Kondisi ini berpotensi memperlambat transformasi ekonomi nasional karena kemajuan suatu negara sangat bergantung pada ketersediaan tenaga kerja yang terampil, berpengetahuan, dan mampu menghasilkan inovasi bernilai tinggi. (kompas.id, 26/05/2026)
Subsidi negara untuk pendidikan tinggi yang terus menyusut dari tahun ke tahun, memaksa kampus memutar otak untuk bertahan hidup. Akibatnya, beban finansial murni digeser ke pundak mahasiswa dan orang tua. Bagi Perguruan Tinggi Swasta, kondisinya jauh lebih mencekam karena napas institusi sepenuhnya bergantung pada kantong mahasiswa. Kenyataan pahit ini melahirkan fenomena massal yang menyayat hati. Ribuan mahasiswa terpaksa memutus mimpi di tengah jalan, keluar dari kampus karena dompet yang tak lagi mampu berkompromi dengan tagihan administrasi.
Kondisi ini bukanlah kebetulan. Ini adalah buah langsung dari diterapkannya sistem kapitalisme didunia pendidikan yang telah mendarah daging dalam kebijakan tata kelola negara. Di bawah kendali kapitalisme, pendidikan tidak lagi dipandang sebagai hak dasar warga negara, melainkan telah bergeser menjadi komoditas bisnis yang diperjualbelikan demi keuntungan. Kampus-kampus dipaksa melakukan liberalisasi, didorong untuk mandiri dan membiayai operasionalnya sendiri seolah-olah mereka adalah korporasi. Akhirnya, uang kuliah tunggal menjadi mesin pengeruk dana utama.
Negara, yang seharusnya bertindak sebagai pelindung dan penyedia fasilitas, perlahan mundur dan hanya memosisikan diri sebagai regulator atau pengawas jalannya pasar pendidikan. Jika tata kerja kapitalistik yang rusak ini terus dipertahankan, dampaknya akan sangat berantai dalam jangka panjang. Kita akan menyaksikan generasi masa depan yang cacat intelektual karena hanya orang kaya yang bisa mengakses ilmu, sementara kemiskinan struktural akan makin langgeng karena lingkaran setan biaya pendidikan yang tak terbeli.
Kerusakan sistemik seserius ini tidak akan pernah selesai jika kita hanya menambal sulam regulasi atau sekadar memberikan beasiswa sekedarnya yang sasarannya tebang pilih. Masalah mendasar ini hanya akan tuntas dengan beralih kepada sebuah sistem alternatif yang mumpuni, yang aturannya tidak lahir dari kepala manusia yang penuh kepentingan, melainkan bersumber langsung dari Allah Swt., Sang Pencipta alam semesta. Sistem tersebut adalah sistem Islam yang diterapkan dalam bingkai institusi Khilafah. Islam memiliki cara pandang yang revolusioner dan humanis, di mana pendidikan diposisikan sebagai kebutuhan dasar publik yang setara dengan kesehatan dan keamanan. Di dalam Islam, pendidikan tinggi adalah instrumen vital untuk membentuk generasi yang tidak hanya saleh secara spiritual, tetapi juga memiliki kepakaran dan keahlian di berbagai bidang sains untuk memajukan peradaban.
Dalam sejarah yang agung, Khilafah Islam telah membuktikan bagaimana negara menjamin pendidikan secara mutlak tanpa memungut biaya sepeser pun dari rakyatnya. Negara bertindak nyata sebagai pengurus masyarakat, menyediakan universitas kelas dunia lengkap dengan perpustakaan, laboratorium, dan asrama secara cuma-cuma. Bahkan, mahasiswa diberikan tunjangan hidup agar mereka bisa fokus menuntut ilmu tanpa perlu pusing memikirkan biaya makan harian.
Menariknya, jaminan gratis ini tidak hanya berlaku untuk kampus negeri, tetapi juga kampus swasta. Skema pembiayaan kampus swasta disokong penuh melalui sistem wakaf yang produktif dan dikelola secara profesional, dengan kurikulum yang tetap diselaraskan dengan standar negara agar kualitasnya seragam. Pendanaan raksasa ini ditopang penuh oleh kas negara (Baitulmal) yang memiliki sumber pemasukan melimpah, mulai dari pengelolaan kepemilikan umum hingga pengelolaan harta kepemilikan negara.
Seluruh kebijakan pendidikan gratis ini dijalankan atas dasar keimanan sang pemimpin untuk menjalankan amanah kepemimpinan secara adil. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memberikan penegasan yang sangat kuat mengenai tanggung jawab ini dalam sebuah dalil sahih: "Seorang imam (pemimpin) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." Dari sinilah para khalifah memahami bahwa menelantarkan hak pendidikan rakyat, atau membiarkan satu saja mahasiswa putus kuliah karena alasan biaya, adalah sebuah dosa besar yang akan dimintai pertanggungjawabannya langsung di hadapan Allah kelak.
Mari kita buka mata kita dan melihat realitas yang ada. Sampai kapan kita mau bertahan dan terus menderita di bawah cengkeraman sistem kapitalisme yang mencekik ini? Berapa banyak lagi air mata orang tua dan mimpi anak bangsa yang harus dikorbankan karena komersialisasi pendidikan? Kesadaran untuk mencopot sistem yang rusak ini dan kembali pada Syariat Islam bukan lagi sebuah pilihan melainkan sebuah kebutuhan yang sangat mendesak. Sudah saatnya kita bersama menyuarakan Islam sebagai solusi, berjuang mengembalikan fungsi negara sebagai pengayom rakyat.
Wallahua'lam Bisshawab
Oleh: Yusniah Tampubolon
Aktivis Muslimah
