Tintasiyasi.id com -- Ternyata oh ternyata, korupsi yang sangat besar tidak terendus sejak awal. Padahal dana yang dikeluarkan cukup besar. Seperti yang dikutip di detik.com (24/06/27/26) _Temuan mengejutkan mencuat dari pendataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Cilacap. Ada seratus titik diduga fiktif dan lokasinya tak lazim.
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, mengungkapkan temuan itu terungkap setelah dilakukan verifikasi lapangan oleh kepala SPPG yang ditunjuk. Sebagian titik tercatat berada di lokasi yang tidak masuk akal, mulai dari kawasan hutan, sawah, hingga area pemakaman.
Ini masih wilayah Cilacap, belum lagi wilayah lainnya. Inilah pentingnya kejujuran dan profesionalitas bagi petugas pelayan masyarakat. Di dalam sistem kapitalis pelayanan kesehatan masyarakat banyak diberikan ke pihak kedua. Mereka adalah para investor. Seperti layanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, listrik dan lainnya.
Investor memiliki hak untuk mengambil keuntungan dari hasil pengelolaan yang dilakukan. Karena mereka memiliki modal yang ditanam di dalamnya. Sehingga rakyat harus membayar lebih mahal untuk mendapatkan manfaat dari kesehatan, sumber daya, pemakaian fasilitas, listrik dan lain - lain.
Negara dalam sistem kapitalis berfungsi sebagai fasilitator bukan pengelola utama untuk kepentingan rakyat. Terkesan negara berlepas tangan dari kenaikan harga yang ada dan kemiskinan yang terjadi. Karena hadirnya investor yang ikut campur tangan dalam memberikan pelayanan.
Sedangkan sumber pemasukan untuk melayani masyarakat dan memberikan subsidi agar masih bisa membeli barang dan jasa, negara harus memungut pajak dan hutang. Sehingga, para pemilik modal semakin menumpuk kekayaan, dan rakyat terpaksa kesulitan dalam hidup.
Jikalau ada bantuan, hanya cukup beberapa minggu saja, padahal masyarakat harus memenuhi kebutuhan sandang, pangan dan papan belum lagi jasa pendidikan, kesehatan, listrik dan lainnya.
Oleh karena itu, wajar jika ada kenaikan dolar maka rakyat akan berdampak juga. Karena pemenuhan kebutuhan sembako didapatkan kebanyakan dari impor luar negeri.
Lalu, seperti apa sistem islam mengatur pemasukan dan pengeluaran kebutuhan pelayanan masyarakat. Islam memiliki seperangkat aturan yang bisa dipakai.
Dalam kitab daulah islam karya Syaikh Taqiyuddin An Nabhani dalam bab struktur daulah islam bahwasanya diterangkan pemasukan di dalam islam berupa zakat, 'usyur, faiy, kharaj dan jizyah. Zakat akan diberikan kepada delapan golongan yang diperbolehkan. Sedangkan yang lain untuk pengelolaan negara dan militer.
Ketika negara mengelola harta pemasukan tersebut, maka negara akan membayar para pegawai. Bukan menyerahkannya kepada pihak kedua atau ketiga. Tetapi negara harus mengelola dan mengontrol dengan teliti berbagai pengeluaran agar tepat sasaran. Tidak berasaskan bisnis, yaitu untung rugi. Tetapi asasnya adalah tanggung jawab seorang kepala negara terhadap masyarakat.
Sehingga ketika ada program pemberian gizi gratis seharusnya menjadi tanggung jawab penuh negara. Sehingga meminimalisasi adanya bentuk kecurangan atau korupsi uang negara. Bukan dalam rangka bagi - bagi rezeki bagi pemilik modal.
Demikianlah, korupsi akan bisa dihilangkan jika negara mengambil alih pengelolaan pelayanan masyarakat. Pemberlakuan sistem pemasukan dan pengeluaran yang sesuai dengan syariah islam, berikut aturan yang melarang adanya mengambil yang bukan haknya dan sanksi yang tegas akan mampu memberantas korupsi yang sulit diberantas.[]
Oleh: Eni Yulika, S.Pd.
(Aktivis Muslimah)
