TintaSiyasi.id -- Mahasiswa kembali turun ke jalan. Dengan membawa berbagai spanduk dan poster kritik, mereka menyuarakan kegelisahan yang dirasakan banyak rakyat hari ini. Salah satu tuntutan yang mencuat dalam aksi tersebut adalah evaluasi terhadap berbagai kebijakan ekonomi pemerintah, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG), pemborosan anggaran negara, kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga kekhawatiran terhadap kondisi fiskal yang dianggap semakin berat.
Koordinator Wilayah BEM SI Jawa Timur, Muhammad Aqomaddin mengatakan, ada lima tuntutan yang akan disuarakan mahasiswa, pertama, hentikan program MBG dan KDMP. Kedua, cabut UU Polri dan UU TNI. Ketiga, turunkan harga BBM. Keempat, tolak militerisme. Kelima, menuntut penguatan rupiah.
Intinya sederhana: mereka ingin perubahan. Mereka ingin negara lebih berpihak kepada rakyat dan lebih bijak dalam mengelola keuangan publik.(cnnindonesia,15/6/2026)
Tentu, menyampaikan kritik adalah hak setiap warga negara. Apalagi mahasiswa sejak dulu dikenal sebagai kelompok yang peka terhadap persoalan sosial dan ekonomi. Ketika mereka melihat ada kebijakan yang dianggap berpotensi menimbulkan masalah di masa depan, wajar jika suara protes muncul sebagai bentuk kepedulian.
Namun pertanyaan yang lebih penting adalah perubahan seperti apa yang sebenarnya diharapkan?
Sebab jika yang diharapkan hanyalah pergantian kebijakan tanpa menyentuh akar persoalan, maka besar kemungkinan masalah yang sama akan terus berulang. Hari ini kritik diarahkan kepada satu program, besok mungkin kepada program yang lain. Hari ini kecewa kepada satu pemimpin, besok bisa jadi kecewa kepada pemimpin berikutnya.
Mengapa? Karena persoalan utama negeri ini sesungguhnya bukan terletak pada satu atau dua kebijakan semata. Persoalan yang lebih mendasar adalah sistem yang menjadi landasan lahirnya kebijakan tersebut.
Dalam sistem kapitalisme, keberhasilan negara umumnya diukur dengan pertumbuhan ekonomi, investasi, konsumsi, dan berbagai indikator materi lainnya. Akibatnya, hampir seluruh kebijakan dirancang untuk menjaga roda ekonomi agar terus berputar sesuai kepentingan pasar. Rakyat memang diperhatikan, tetapi sering kali dalam posisi sebagai objek kebijakan, bukan sebagai amanah yang wajib diurus secara menyeluruh.
Di sinilah letak masalahnya.
Setiap kali muncul persoalan sosial, solusi yang ditawarkan biasanya bersifat tambal sulam. Ketika kemiskinan meningkat, lahirlah bantuan sosial. Ketika daya beli melemah, lahirlah subsidi. Ketika stunting meningkat, lahirlah program makan gratis. Ketika pengangguran bertambah, lahirlah berbagai program pelatihan.
Semua terlihat baik. Semua terdengar mulia.
Namun pertanyaannya, mengapa persoalan yang sama terus muncul dari tahun ke tahun? Karena akar masalahnya tidak pernah benar-benar diselesaikan.
Stunting misalnya. Banyak orang mengira stunting hanya soal anak kurang makan. Padahal kenyataannya jauh lebih kompleks. Ada persoalan lapangan kerja, rendahnya pendapatan keluarga, mahalnya biaya hidup, buruknya sanitasi, terbatasnya akses kesehatan, hingga pendidikan yang tidak merata.
Memberi makan memang bisa membantu. Tetapi jika sumber masalahnya tetap ada, maka program tersebut hanya menjadi pereda gejala, bukan penyembuh penyakit.
Ibarat rumah yang fondasinya retak. Dinding boleh dicat ulang berkali-kali, atap boleh diperbaiki, lampu boleh diganti lebih terang. Namun selama fondasinya tetap rapuh, kerusakan akan terus muncul dalam bentuk yang berbeda.
Karena itu, tidak mengherankan jika berbagai kebijakan sering menimbulkan perdebatan. Sebagian orang melihat manfaat jangka pendeknya, sementara sebagian lain melihat risiko jangka panjangnya dan keduanya bisa sama-sama benar.
Yang menjadi persoalan adalah ketika kebijakan lebih banyak didorong oleh kebutuhan pencitraan politik dibandingkan kebutuhan penyelesaian masalah secara mendasar.
Dalam sistem demokrasi kapitalistik, popularitas sering kali menjadi faktor penting. Program yang terlihat besar, menarik perhatian publik, dan mudah dipromosikan cenderung memperoleh ruang lebih besar dibandingkan program yang menyentuh akar masalah tetapi hasilnya tidak langsung terlihat.
Akibatnya, negara sering sibuk terlihat bekerja daripada benar-benar menyelesaikan pekerjaan. Padahal tugas negara bukan mengelola citra.
Tugas negara adalah mengurus rakyat.
Rasulullah Saw bersabda, "Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)
Hadis ini memberikan gambaran yang sangat jelas bahwa kepemimpinan dalam Islam bukan soal popularitas, bukan soal elektabilitas, dan bukan soal pencitraan. Kepemimpinan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Karena itulah Islam memiliki cara pandang yang berbeda dalam mengelola urusan rakyat.
Pandangan Islam
Islam tidak memulai penyelesaian masalah dari program bantuan, melainkan dari pemenuhan kebutuhan dasar rakyat secara sistemik.
Negara wajib menjamin keamanan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok masyarakat melalui pengelolaan yang benar terhadap seluruh sumber daya yang dimiliki. Sumber daya alam yang melimpah tidak boleh diserahkan kepada korporasi atau individu untuk dikuasai demi keuntungan segelintir pihak. Kekayaan tersebut harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk kemaslahatan rakyat.
Allah Swt telah mengaruniakan negeri-negeri Muslim dengan kekayaan alam yang luar biasa. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, hutan, laut, dan berbagai sumber daya lainnya seharusnya mampu menjadi sumber pemasukan yang besar bagi negara.
Dengan pengelolaan yang benar, negara tidak perlu bergantung pada utang yang terus membengkak. Negara juga tidak perlu menjadikan rakyat sebagai objek pajak yang terus-menerus dibebani untuk menutupi berbagai kebutuhan anggaran.
Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa negara dalam Islam berfungsi sebagai raa'in (pengurus rakyat) dan junnah (pelindung rakyat). Seluruh kebijakan harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai hukum syariat, bukan untuk melayani kepentingan pemilik modal atau mengejar keuntungan politik sesaat.
Karena itu, jika mahasiswa hari ini menginginkan perubahan, maka yang perlu dipertanyakan bukan hanya program apa yang harus dihentikan atau dilanjutkan.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah sistem seperti apa yang mampu melahirkan kebijakan yang benar-benar berpihak kepada rakyat?
Sebab selama materi masih menjadi tujuan hidup, selama keuntungan ekonomi menjadi ukuran utama keberhasilan, dan selama para pejabat tidak merasa takut terhadap hisab Allah Swt, maka perubahan yang terjadi biasanya hanya pergantian wajah, bukan pergantian arah.
Hari ini rakyat kecewa kepada satu kebijakan.
Besok mungkin kecewa kepada kebijakan yang lain.
Hari ini kecewa kepada satu pemimpin.
Besok mungkin kecewa kepada pemimpin berikutnya.
Karena akar masalahnya tetap sama, yaitu diterapkannya kapitalisme sekuler.
Perubahan hakiki tidak lahir dari pergantian figur semata, melainkan dari perubahan sistem kehidupan yang menjadikan ridha Allah sebagai tujuan dan syariat-Nya sebagai pedoman.
Sebab ketika pejabat takut kepada hisab, rakyat tidak perlu turun ke jalan setiap saat untuk mengingatkan amanah. Dan ketika negara benar-benar menjadi pengurus rakyat, kesejahteraan tidak lagi bergantung pada program yang viral, tetapi pada sistem yang benar, yaitu sistem Islam.
Barakallahu fiikum.[]
Nabila Zidane
Jurnalis
