TintaSiyasi.id -- Mengkritik posisi utang pemerintah Indonesia per akhir Maret 2026 tercatat mencapai Rp9.920,42 triliun, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana mengatakan, kita (Indonesia) terjebak dalam paradigma kapitalisme.
"Karena kita terjebak dalam paradigma kapitalisme dalam sistem ini negara dianggap manajer yang cuma bisa cari duit dari dua sumber pajak dan utang," ungkapnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Rabu (13/6/2026).
Ia menilai, meski rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 40,7 persen tetapi jangan tertipu angka makro, lihat likuiditasnya, tahun 2026 harus membayar cicilan pokok 834 triliun plus bunganya 599 triliun total kewajiban mencapai 1433 triliun rupiah.
Dia mengungkapkan, hampir 45 persen dari seluruh pendapatan negara habis cuma buat bayar utang. Negeri ini sangat rapuh. Akibatnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) jadi kaku. Istilahnya, forced spending atau belanja paksa, hampir separuh penerimaan pajak rakyat habis cuma buat bayar cicilan utang jatuh tempo plus bunganya. Sementara itu, anggaran pendidikan dan kesehatan terus tergerus.
"Hizbut Tahrir sudah mengingatkan agar negeri ini tidak masuk jebakan utang dan tidak menjadikan utang sebagai sokoguru ekonomi negeri ini," tegasnya.
Dia menawarkan bahwa solusi permasalahan ini harus kembali ke politik ekonomi Islam. Dalam kitab An-Nizham al-Iqtisadi fi al-Islam, kata fia, sistem ekonomi Islam dijelaskan di situ bahwa negara harus mandiri secara fiskal melalui institusi baitul mal.
Pertama, hapus sistem riba. Bunga utang Rp600 triliun harusnya bisa buat bangun ribuan sekolah gratis. Kedua, kelola sumber daya alam secara mandiri. Dalam Islam tambang, migas, dan kekayaan alam yang berlimpah itu adalah milik umum, bukan milik korporasi swasta maupun asing. Jika sumber daya alam ini dikelola negara untuk rakyat, kita enggak perlu lagi narik utang atau malakin rakyat pakai pajak yang tinggi.
"Dunia saat ini sedang kacau dan hanya Islam kaffah dalam bingkai khilafah yang punya solusi sistemis tanpa ketergantungan pada utang dan pajak," ungkapnya.
"Kondisi ini adalah alarm saatnya kita melek kebijakan dan mulai melirik solusi yang datang dari Sang Pencipta jangan sampai anak cucu kita lahir hanya untuk mencicil utang dan bunganya yang tidak pernah mereka nikmati," pungkasnya.[] Alfia
