Tintasiyasi.id.com -- Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menambah beban hidup masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah. Depresiasi rupiah bukan sekadar persoalan angka di pasar keuangan, melainkan berdampak langsung pada naiknya harga bahan baku, energi, hingga kebutuhan pokok masyarakat.
Akibatnya, rakyat semakin sulit memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak sedikit yang akhirnya terjerat pinjaman online demi bertahan hidup.
Kondisi ini dirasakan nyata oleh masyarakat pesisir. Dikutip dari RRI.co.id, nasib nelayan tradisional di Pantai Utara Jawa Tengah kian terjepit. Selain hasil tangkapan ikan yang menurun akibat cuaca buruk, mereka juga kesulitan memperoleh solar subsidi.
Stok solar subsidi di SPBN nelayan kerap kosong selama berhari-hari sehingga para nelayan terpaksa membeli solar nonsubsidi dengan harga mencapai Rp30 ribu per liter, padahal sebelumnya hanya sekitar Rp17 ribu.
Kenaikan tersebut membuat biaya operasional melaut melonjak tajam dan tidak sebanding dengan hasil tangkapan yang terus menurun. Bahkan, para nelayan menggelar aksi orasi agar harga solar kembali ke kisaran Rp10 ribu per liter.
Namun, di tengah kondisi yang semakin berat, pemerintah justru memandang situasi ekonomi masih relatif aman. Dikutip dari Kompas.com, Presiden RI Prabowo Subianto menanggapi santai kekhawatiran terkait pelemahan rupiah terhadap dolar AS.
Dalam pidatonya di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, beliau menyatakan bahwa masyarakat kecil, terutama di desa, tidak terlalu terdampak langsung oleh gejolak kurs dolar. Pernyataan ini menunjukkan adanya jarak antara realitas yang dirasakan rakyat dengan pandangan penguasa terhadap kondisi ekonomi saat ini.
Padahal, pelemahan rupiah tidak bisa dilepaskan dari konstelasi politik internasional yang memengaruhi pasar global. Konflik antara Amerika Serikat dan Iran yang terus memanas telah memperburuk kondisi ekonomi dunia.
Iran dikenal sebagai salah satu negara dengan cadangan minyak terbesar dunia serta menguasai Selat Hormuz, jalur vital distribusi energi global yang dilalui sekitar sepertiga perdagangan minyak dunia.
Gangguan keamanan di kawasan tersebut mendorong kenaikan harga minyak dunia sehingga biaya logistik energi meningkat dan harga BBM di berbagai negara, termasuk Indonesia, ikut terdorong naik.
Sayangnya, respons pemerintah terhadap persoalan ini belum menyentuh akar masalah. Pemerintah lebih menekankan upaya memperbaiki hubungan diplomatik dengan negara-negara lain, sementara beban hidup masyarakat terus meningkat.
Alih-alih memberikan kesejahteraan, kebijakan yang ada justru dirasakan makin menyusahkan rakyat. Janji membuka 19 juta lapangan pekerjaan pun belum sepenuhnya terwujud. Ditambah dengan kondisi ekonomi yang sulit akibat melemahnya nilai rupiah, tekanan hidup masyarakat semakin berat.
Ketimpangan ekonomi Indonesia juga makin ekstrem dan menjadi tantangan serius dari tahun ke tahun. Dalam dua dekade terakhir, kesenjangan antara kelompok kaya dan miskin semakin tinggi. Publikasi riset terbaru dari Center of Economic and Law Studies (Celios) pada April 2026 mengungkap ketimpangan yang sangat besar antara penduduk terkaya dengan mayoritas masyarakat Indonesia.
Dalam riset tersebut disebutkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya setara dengan kekayaan 55 juta masyarakat Indonesia.
Tekanan ekonomi yang berat membuat banyak masyarakat mencari jalan instan untuk bertahan hidup.
Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan outstanding pinjaman online masyarakat Indonesia mencapai Rp98,54 triliun per Januari 2026 atau naik sekitar 25 persen dibanding tahun sebelumnya. Angka ini menjadi sinyal bahwa tekanan ekonomi semakin mendorong masyarakat bergantung pada utang berbunga tinggi demi memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Kondisi ini menunjukkan rapuhnya sistem ekonomi kapitalisme yang bertumpu pada mata uang fiat. Mata uang fiat adalah mata uang yang nilainya tidak ditopang aset riil, melainkan hanya berdasarkan kepercayaan dan otoritas penerbit.
Akibatnya, nilainya sangat mudah dipengaruhi kebijakan negara-negara besar dan permainan pasar global. Selain itu, instrumen utama kebijakan moneter berupa suku bunga dalam pandangan Islam termasuk riba nasi’ah, yakni tambahan atas pinjaman yang ditetapkan di awal tanpa adanya pertukaran nilai yang sepadan.
Allah Swt. berfirman:
“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”
(QS. Al-Baqarah: 275)
Dalam ayat lain Allah Swt. juga berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang beriman.”
(QS. Al-Baqarah: 278)
Islam menawarkan sistem ekonomi yang berbeda dan diyakini lebih stabil, yakni dengan penggunaan mata uang berbasis emas dan perak. Sistem ini dipandang mampu menjaga kestabilan nilai mata uang karena ditopang aset riil, bukan sekadar kepercayaan pasar.
Dengan standar emas dan perak, nilai tukar antarnegara akan lebih stabil sehingga tidak mudah diguncang spekulan maupun kebijakan bank sentral negara besar. Jumlah uang yang beredar pun tidak bisa dicetak sembarangan karena harus sesuai dengan cadangan emas yang dimiliki.
Dalam sistem ekonomi Islam, negara juga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga stabilitas harga dan menjamin kesejahteraan rakyat. Syariat menetapkan mekanisme ekonomi yang melarang riba, menjamin distribusi kekayaan, serta mengatur kepemilikan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan pada segelintir pihak.
Dalam Islam kekayaan terbagi menjadi tiga, yakni kepemilikan umum, kepemilikan negara dan kepemilikan individu. Islam juga mengatur tatacara memperolehnya, pengelolaannya, pendistribusiannya sesuai dengan syariah Islam. Allah Swt. berfirman:
“... supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu.”
(QS. Al-Hasyr: 7)
Ayat ini menunjukkan bahwa Islam mengatur distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada segelintir orang, melainkan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Negara tidak boleh lepas tangan terhadap penderitaan rakyat.
Seorang pemimpin dalam Islam adalah ra’in sekaligus junnah, yakni pengurus dan pelindung rakyat. Rasulullah saw. bersabda:
“Imam (pemimpin) adalah pengurus rakyat dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya.”
(HR. Bukhari dan Muslim)
Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda:
“Tidaklah seorang hamba yang diberi amanah oleh Allah untuk memimpin rakyat, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Karena itu, kesejahteraan masyarakat menjadi tanggung jawab negara sepenuhnya, termasuk melindungi rakyat dari kesulitan ekonomi dan jeratan utang yang mencekik.
Rakyat akan keluar dari jeratan ekonomi yang sulit dan riba hanya dengan kembali pada penerapan syariah Islam secara kaffah. Kehidupan akan lebih berkah seluruh masyarakat akan sejahtera.
Kehidupan tidak berubah hanya dengan berpangku tangan, namun kehidupan akan berubah ketika keberanian bertemu dengan tindakan. Maka persatuan umat Islam sangat penting demi mewujudkan kembali izzul Islam wal muslimin. Wallahu a’lam bishshawwab.[]
Oleh: Siti Saniyah
(Komunitas muslimah Rindu Jannah)
