TintaSiyasi.id -- Setiap tanggal 17 April, dunia memperingati Hari Tahanan Palestina. Hari ini diperingati untuk mengenang penderitaan ribuan pria, wanita, dan anak-anak yang ditahan di penjara-penjara Israel
(aljazeera.com.news, 2026/4/17).
Di berbagai penjuru dunia, aksi solidaritas digelar untuk protes dan menuntut pembebasan rakyat Palestina yang ditahan oleh rezim Zionis. Seruan ini semakin menguat, terutama setelah disahkannya undang-undang yang memungkinkan penerapan hukuman mati bagi tahanan Palestina yang diadili di penjara militer Israel. (cnnindonesia.com, 2026/4/19).
Undang-undang yang dirancang sedemikian rupa yang membuat warga Palestina memang tidak punya hak untuk hidup dan membela diri. Namun di balik peringatan ini, tersimpan realitas pahit yang terus berulang yaitu penderitaan yang seolah tidak pernah menemukan titik akhir. Sejak tahun 1967, diperkirakan sekitar satu juta warga Palestina atau hampir 20 persen dari total populasi pernah merasakan dinginnya sel penjara Zionis. Secara statistik, ini berarti satu dari setiap lima warga Palestina pernah dipenjara. Namun angka ini bukan sekadar statistik, melainkan potret nyata bagaimana penahanan telah menjadi bagian dari kehidupan kolektif rakyat Palestina.
Hingga hari ini, sekitar 9.600 warga Palestina masih berada di balik jeruji, terpisah dari keluarga dan kehidupan mereka. Bagi keluarga, para tahanan adalah wajah-wajah yang dirindukan, suara yang terputus, dan harapan yang tertahan di balik jeruji besi.
Lebih menyakitkan lagi, kondisi para tahanan jauh dari kata manusiawi. Berbagai laporan mengungkap praktik penyiksaan yang brutal yang tak terbayangkan. Pemukulan, kelaparan, pelecehan seksual, hingga tindakan yang menyebabkan kematian. Penjara tidak lagi menjadi tempat menjalani hukuman, melainkan ruang sistematis untuk meruntuhkan fisik dan mental para tahanan.
Kepala Klub Tahanan Palestina, Abdullah Zaghari, menyebut langkah ini sebagai kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan perpanjangan alami dari perang pemusnahan yang dilancarkan otoritas pendudukan terhadap rakyat Palestina di mana pun mereka berada. (minanews.net, 2026/4/18/)
Dalam situasi seperti ini, nilai-nilai kemanusiaan yang kerap diagungkan di panggung global seakan kehilangan maknanya. Realitas ini tidak berdiri sendiri. Penjajahan dan kekejaman yang dilakukan Zionis atas Palestina bukanlah peristiwa terisolasi, melainkan bagian dari proyek imperialisme global yang ditopang oleh negara-negara kapitalis Barat. Dukungan politik, militer, dan ekonomi yang terus mengalir menjadi bukti bahwa penjajahan ini bukan hanya tentang satu entitas, tetapi tentang sistem global yang mempertahankannya.
Di sisi lain, harapan terhadap hukum internasional dan lembaga-lembaga dunia kian memudar. Berbagai resolusi yang dikeluarkan tidak mampu menghentikan pelanggaran dann penjajahan yang terus terjadi. Bahkan, dalam banyak kasus, lembaga-lembaga ini tampak tidak memiliki kehendak politik yang cukup untuk melindungi rakyat Palestina. Narasi hak asasi manusia yang selama ini digaungkan pun terlihat syarat dengan standar ganda, keras terhadap sebagian pihak, namun lunak terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh sekutu mereka.
Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Palestina tidak bisa disederhanakan sebagai isu kemanusiaan semata. Ia juga bukan hanya tentang pelanggaran HAM, melainkan tentang absennya kekuatan yang mampu melindungi umat Islam secara nyata. Dalam sejarah Islam, keberadaan pelindung (junnah) merupakan elemen penting yang menjaga kehormatan dan keamanan umat. Ketika pelindung ini tidak ada, umat menjadi rentan terhadap berbagai bentuk penindasan. Karena itu, penting bagi umat Islam untuk membangun kesadaran ideologis bahwa persoalan Palestina adalah persoalan yang menyangkut akidah dan kehormatan umat secara keseluruhan. Kepedulian terhadapnya tidak boleh berhenti pada empati sesaat atau aksi simbolik, melainkan harus berangkat dari kesadaran yang mendalam tentang kewajiban membela sesama Muslim yang tertindas.
Menyerahkan persoalan ini kepada mekanisme global yang terbukti gagal justru memperpanjang penderitaan.
Umat Islam dituntut untuk menyuarakan solusi yang lebih mendasar, yakni upaya pembebasan yang nyata dan terorganisir yaitu melalui tegaknya Khilafah Islamiyyah. Sebagai institusi politik yang menyatukan umat, Khilafah memiliki kewenangan, kekuatan, dan kewajiban syar’i untuk melindungi umat serta mengerahkan pasukan dalam rangka membebaskan wilayah yang terjajah.
Tanpa keberadaan institusi ini, umat Islam akan terus berada dalam posisi lemah, terpecah, dan bergantung pada sistem global yang tidak berpihak. Bahkan penderitaan rakyat Palestina termasuk para tahanan di balik jeruji akan terus berlanjut tanpa kepastian akhir.
Hari Tahanan Palestina seharusnya tidak hanya menjadi momen mengenang penderitaan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan akar persoalan dan arah solusi. Selama umat masih melihat Palestina hanya sebagai isu kemanusiaan, selama itu pula solusi yang dihasilkan akan bersifat parsial dan sementara. Namun, ketika ia dipahami sebagai persoalan umat yang menuntut solusi ideologis, maka jalan menuju pembebasan akan mulai terlihat lebih jelas.
Hari Tahanan Palestina seharusnya tidak berhenti sebagai seremoni atau sekadar ungkapan empati. Ia adalah alarm keras atas ketiadaan pelindung bagi umat Islam hari ini yaitu Khilafah.
Umat Islam harus berani melampaui narasi yang dibingkai Barat dan kembali pada kesadaran akan kewajiban membela saudara seiman secara nyata. Bukan diplomasi lemah, bukan sekadar kecaman, tetapi upaya terorganisir untuk menghentikan penjajahan dengan bersatu menegakkan Khilafah. Tanpa perubahan mendasar menuju persatuan umat di bawah kepemimpinan Islam, jeruji-jeruji itu akan terus terisi, dan luka Palestina akan tetap menganga.
Wallahua’lam Bishshawab
Oleh: Hilda Handayani
Aktivis Muslimah
