TintaSiyasi.id -- Fenomena antrean Bahan Bakar Minyak (BBM) sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia, seperti Aceh, Medan, dan Jawa. Tidak hanya di tanah air, di negara lain pun, seperti Korea Selatan, Pakistan, Bagladesh, Australia dan sejumlah negara lainnya mengalami hal serupa. Hal ini terjadi secara global karena ketegangan yang terjadi di Timur Tengah (konflik Iran dengan AS-Israel) yang akhirnya menimbulkan kekhawatiran terhadap kenaikan harga minyak dunia dan gangguan pasokan yang harus melalui Selat Hormuz yang kini terhambat akibat konflik global.
Menteri ESDM (energi dan sumber daya mineral) Bahlil Lahadalia memastikan bahwa pasokan bahan bakar dalam kondisi aman dan terkendali meski harga minyak dunia naik. Ia juga meminta masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan panic buying. DetikNews (12/03/26).
Perang yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel melawan Iran mengancam pasokan BBM ke sejumlah negara di dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, terjadilah kepanikan yang dirasakan oleh masyarakat yang menyebabkan panic buying. BBM yang merupakan komoditas utama bagi semua masyarakat, kelangkaannya bisa menimbulkan kepanikan jika tidak terpenuhi.
BBM diakui secara luas sebagai komoditas yang sangat strategis bagi Indonesia. Baik untuk masyarakat maupun pembangunan kedaulatan ekonomi. Disebabkan perannya yang sangat penting, sehingga menjadikannya komoditas yang diawasi secara ketat oleh pemerintah. Maka, jika BBM langka, tentu akan berdampak kepada stabilitas ekonomi, tatanan sosial, hingga politik.
Kedaulatan energi menjadi faktor penting untuk stabilitas politik ekonomi suatu negara. BBM merupakan sumber energi vital bagi negara, dimana BBM merupakan penggerak utama transportasi dan industri. Maka, kelangkaannya akan memicu kenaikan biaya distribusi barang yang akhirnya akan berujung pada naiknya harga kebutuhan pokok.
Kapitalisme global mengeksploitasi sumber daya energi dari negara-negara lemah sehingga keuntungan ekonomi menjadi alat untuk menjajah. Eksploitasi sumber daya alam oleh entitas asing juga dapat menciptakan ketergantungan jangka panjang dan stagnasi ekonomi. Sementara itu, kedaulatan sumber daya energi dalam pandangan Islam bersumber pada konsep bahwa Allah Swt., adalah pemilik mutlak atas seluruh dunia, sedangkan manusia bertindak sebagai pengelola atau penanggung jawabnya di bumi.
Kebijakan politik Islam dalam mengelola sumber daya alam diatur dalam pos kepemilikan umum, negara, dan individu. Kepemilikan Umum mencakup semua sumber daya alam, hasil bumi, tambang, air, padang rumput, dan hutan. Semua sumber daya yang jumlahnya melimpah tidak boleh dikuasai individu atau swasta. Kepemilikan negara yang didapatkanya, seperti harta fai (harta yang didapatkan tanpa peperangan) dan kharaj (pajak tanah yang dikenakan atas tanah yang dikuasai kaum muslimin melalui perjanjian damai), pengelolaannya adalah untuk kepentingan rakyat, dan pemerintah sebagai pengelolanya wajib memberikan ruang bagi para pekerja yang hasilnya dikembalikan kepada rakyat, bukan untuk memperkaya korporasi. Sedangkan kepemilikan individu, maka mencakup semua apa pun yang didapatkan dengan cara bekerja, hibah, warisan, hadiah dan lainnya.
Kondisi ini harusnya menyadarkan umat Islam bahwa kekayaan negeri-negeri Muslim dengan sumber daya alamnya yang berlimpah seharusnya bisa menyejahterakan rakyatnya, bukan malah membebani dengan berbagai kebijakan dan pungutan.
Dalam Islam, pemerintah bertanggung jawab menjamin pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, seperti kebutuhan sandang, pendidikan, kesehatan, keamanan termasuk BBM. Pemimpin yang menjadi pelindung rakyat harus hadir menghilangkan dharar (bahaya) bagi rakyatnya, termasuk ancaman kedaulatan energi. Maka, penjajahan kapitalisme global yang mengeruk kekayaan negeri Islam harus dihentikan, bahkan dihapuskan dengan menegakkan kembali syariat Islam ke tengah-tengah kehidupan karena sistem Islam lah yang menjadi satu-satunya sistem yang akan membawa keberkahan bagi seluruh alam.
Anita Octavia Mayasari
Aktivis Muslimah
