TintaSiyasi.id -- Tragedi memilukan menimpa YRB (10), seorang siswa SD di Kabupaten Ngada, NTT, yang ditemukan mengakhiri hidupnya pada 29 Januari 2026 diduga akibat tekanan ekonomi keluarga, termasuk ketidakmampuan membeli alat tulis. Menanggapi surat perpisahan menyentuh yang ditinggalkan korban, KPAI segera menggelar case conference bersama Kemendikdasmen dan dinas terkait pada Rabu (4/2/2026) untuk mengusut tuntas faktor penyebab, mulai dari pola asuh hingga potensi perundungan. Langkah lintas kementerian ini diambil guna mengevaluasi pemenuhan hak pendidikan anak serta memastikan perlindungan sistemik agar peristiwa serupa tidak terulang kembali di masa depan. (www.tirto.id, 04/02/2026)
Kematian tragis YBR (10), siswa kelas IV SDN di Ngada, NTT, mengungkap fakta baru mengenai beban biaya pendidikan sebesar Rp1.220.000 per tahun yang harus ditanggung keluarganya. Meski pihak sekolah berdalih tagihan tersebut merupakan cicilan berjalan dan bukan tunggakan paksa, penagihan yang dilakukan secara rutin setiap hari usai jam sekolah diduga menjadi beban psikologis bagi korban yang kondisi ekonominya sulit. UPTD PPA Ngada mengonfirmasi bahwa keluarga korban baru melunasi Rp 500.000, sementara sisa Rp 720.000 masih dalam proses penagihan informatif yang disampaikan melalui siswa. Kasus ini kini memicu sorotan nasional, termasuk atensi dari pihak Istana dan desakan evaluasi bantuan pendidikan oleh DPR RI agar pungutan di sekolah negeri tidak lagi memicu keputusasaan pada anak. (detiknews.com, 05/02/2026)
Mengakhiri hidup karena tak mampu membeli buku dan tertekan tagihan uang sekolah sebesar Rp1,2 juta, bukanlah sekadar angka statistik. Ini adalah jeritan keras dari dasar jurang kemiskinan yang gagal dijembatani oleh sistem hari ini. Sepucuk surat perpisahan dan sebatang pohon cengkih menjadi saksi bisu betapa mahalnya harga sebuah impian bagi rakyat kecil.
Kasus ini juga merupakan bukti nyata bahwa jargon "Sekolah Gratis" sering kali hanya menjadi komoditas politik tanpa realisasi hakiki. Secara struktural, ada beberapa kegagalan besar yang terlihat yaitu negara melalaikan kewajiban konstitusional. Berdasarkan fakta di Ngada, pungutan sebesar Rp1,2 juta di sekolah negeri menunjukkan bahwa biaya pendidikan masih dibebankan kepada orang tua. Negara tampak absen dalam menjamin alat penunjang pendidikan seperti buku dan pena, yang seharusnya menjadi satu kesatuan dalam layanan pendidikan cuma-cuma.
Selanjutnya, dampak psikologis kemiskinan terstruktur. Beban ekonomi yang menghimpit keluarga miskin tidak hanya berdampak pada fisik, tetapi menyerang mental anak-anak. Penagihan biaya sekolah yang dilakukan setiap hari—meski dalihnya "informasi"—adalah bentuk teror psikologis bagi anak dari keluarga tidak mampu. Ini merupakan kesesatan sistem pendidikan kapitalistik. Dalam sistem saat ini, pendidikan seringkali dipandang sebagai jasa yang harus dibayar (komersialisasi). Logika untung-rugi merembes hingga ke sekolah dasar di pelosok, dimana akses terhadap ilmu pengetahuan dibatasi oleh tebal tipisnya dompet wali murid.
Jika kita merujuk pada prinsip-prinsip mendasar dalam Islam, tragedi semacam ini tidak akan memiliki ruang untuk terjadi. Islam memandang pendidikan bukan sebagai beban, melainkan hak asasi setiap warga negara yang wajib dipenuhi secara mutlak oleh negara. Pemimpin (negara) adalah perisai dan penanggung jawab atas rakyatnya. Rasulullah SAW bersabda, "Seorang imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyat dan ia akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya."
Negara tidak boleh melemparkan tanggung jawab pendidikan kepada pihak swasta atau beban mandiri masyarakat. Kewajiban negara adalah memastikan setiap anak, sekaya atau semiskin apa pun dia, memiliki akses penuh ke meja belajar tanpa harus mencemaskan biaya buku atau pena.
Perlindungan anak melibatkan sinergi antara keluarga dan negara. Namun, ketika kemiskinan melumpuhkan fungsi ekonomi keluarga, negara wajib masuk sebagai penjamin. Islam mengatur bahwa anak-anak harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, kebutuhan dasar seperti pangan dan pendidikan terpenuhi agar fitrah dan mental mereka terjaga.
Sumber pendapatan negara seperti pengelolaan sumber daya alam (milkiyah ammah) dialokasikan secara khusus untuk kepentingan umum, termasuk endidikan gratis berkualitas.
Seluruh biaya operasional sekolah, gaji guru, hingga sarana prasarana termasuk buku dan alat tulis ditanggung sepenuhnya oleh Baitul Mal. Tidak ada istilah "uang komite", "cicilan bangunan", atau "uang semester". Setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi ekonomi. Kemaslahatan pendidikan dikelola oleh departemen yang efisien dan tidak birokratis. Fokus utamanya adalah pelayanan (ri’ayah), bukan sekadar administrasi tagihan. Negara memastikan distribusi sarana pendidikan sampai ke pelosok seperti agar tidak ada kesenjangan antara desa dan kota.
Tragedi YBR adalah alarm keras bahwa perbaikan parsial yang dilakukan seperti sekadar mengevaluasi bantuan pendidikan atau memberi santunan, tidak akan pernah cukup menuntaskan permasalahan utama nya yaitu penerapan sistem pendidikan kapitalistik.
Solusi tunggal dan komprehensif adalah dengan menempatkan sistem Islam sebagai landasan konstitusi dalam bernegara. Hanya dengan aturan yang bersumber dari Al-Khaliq, pendidikan dapat dikembalikan pada fungsinya sebagai pencerdas bangsa, bukan beban yang merenggut nyawa. Negara harus hadir sebagai pelayan, bukan penagih. Baitul Mal harus menjadi penyokong, bukan penghisap. Kita membutuhkan sistem yang memuliakan manusia, menjamin setiap tetes tinta pena seorang siswa, dan memastikan tidak ada lagi "surat perpisahan" dari anak-anak kita hanya karena mereka tidak mampu membeli kertas.
Sudah saatnya kita beralih dari sistem yang membebani menuju sistem yang mengayomi yaitu tegakkan Islam kaffah untuk selamatkan anak bangsa.
Wallahu a'lam bishshawab.[]
Oleh: Yusniah Tampubolon
Aktivis Muslimah
