TintaSiyasi.id -- Kasus keracunan massal yang menimpa peserta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali terjadi. Alih-alih menjadi solusi atas persoalan gizi generasi, program ini justru menghadirkan ancaman kesehatan baru bagi anak-anak. Dalam periode 1–13 Januari 2026 saja, tercatat sedikitnya 1.242 orang diduga menjadi korban keracunan MBG. Hingga akhir Januari, jumlah korban terus bertambah di berbagai daerah.
Ironisnya, peristiwa ini terjadi di tengah lonjakan anggaran MBG yang kini justru menuai gugatan. Fakta tersebut memperlihatkan adanya masalah serius dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program. Negara yang seharusnya menjadi penjamin keselamatan dan kesejahteraan generasi, justru mempertontonkan lemahnya sistem perlindungan publik.
Kasus keracunan yang berulang menunjukkan rapuhnya standar keamanan pangan dan pengawasan distribusi. Program yang diklaim bertujuan mencegah stunting dan memenuhi gizi anak malah berubah menjadi ancaman bagi kesehatan peserta didik. Ini menandakan bahwa MBG belum dikelola dengan sistem yang matang, terukur, dan berorientasi pada keselamatan manusia.
Lebih jauh, terdapat jurang besar antara besarnya anggaran dengan tujuan normatif program. Dengan dana yang terus meningkat, seharusnya kualitas layanan ikut membaik. Namun fakta di lapangan justru memperlihatkan kegagalan. Kondisi ini menimbulkan dugaan kuat bahwa kebijakan MBG lebih berorientasi pada proyek ketimbang benar-benar menjamin kesejahteraan rakyat. Logika proyek cenderung menekankan penyerapan anggaran dan target administratif, bukan kualitas hasil dan keselamatan penerima manfaat.
Selain itu, MBG hanya menyentuh aspek distribusi makanan, bukan akar masalah gizi generasi. Persoalan gizi buruk tidak berdiri sendiri, melainkan berkelindan dengan kemiskinan struktural, rendahnya daya beli, dan ketimpangan akses terhadap pangan berkualitas. Inilah problem mendasar dalam sistem ekonomi kapitalisme yang menjadikan pemenuhan kebutuhan pokok bergantung pada mekanisme pasar. Ketika rakyat miskin tak mampu membeli pangan bergizi, negara hadir sebatas memberi bantuan sesaat, bukan menjamin kebutuhan secara permanen.
Pendekatan tambal sulam khas sistem kapitalisme ini tidak menyelesaikan masalah secara fundamental. Program seperti MBG hanya menutupi gejala, bukan menyentuh sebab. Selama kemiskinan struktural tetap dibiarkan, selama harga pangan dikendalikan pasar, dan selama kesejahteraan diserahkan pada kemampuan individu, persoalan gizi buruk akan terus berulang dalam berbagai bentuk.
Berbeda dengan itu, negara yang menerapkan Islam secara kaffah diposisikan sebagai raain wa junnah (pengurus dan pelindung rakyat). Dalam sistem ini, pemenuhan kebutuhan pokok menjadi tanggung jawab penuh negara, bukan diserahkan pada mekanisme pasar bebas. Negara wajib memastikan setiap individu rakyat terpenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan melalui mekanisme syariat Islam.
Negara juga berkewajiban membuka lapangan kerja seluas-luasnya serta menjamin upah layak bagi kepala keluarga agar rakyat mampu memenuhi kebutuhan keluarganya secara mandiri dan bermartabat. Dengan demikian, persoalan gizi tidak ditangani dengan bantuan temporer, melainkan dengan menjamin kemampuan rakyat mengakses pangan secara berkelanjutan.
Selain itu, negara menjamin distribusi pangan yang merata, berkualitas, dan terjangkau hingga ke pelosok wilayah. Harga pangan tidak boleh dibiarkan mengikuti spekulasi pasar, melainkan dikontrol agar tetap dapat dijangkau seluruh lapisan masyarakat. Negara juga wajib menyediakan layanan kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara gratis dengan fasilitas yang memadai, sehingga pelayanan benar-benar optimal dan tidak membebani rakyat.
Kasus keracunan MBG yang terus berulang seharusnya menjadi alarm keras bahwa pendekatan yang selama ini ditempuh tidak cukup, bahkan berbahaya. Negara tidak boleh sekadar hadir sebagai penyelenggara proyek, melainkan harus benar-benar menjadi penjamin kesejahteraan generasi. Jika tidak, maka program sebesar apa pun hanya akan menjadi simbol, bukan solusi.
Generasi yang sehat dan bergizi tidak lahir dari kebijakan parsial, tetapi dari sistem yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tanggung jawab penuh negara. Tanpa perubahan paradigma tersebut, tragedi serupa hanya tinggal menunggu waktu untuk terulang kembali.[]
Oleh: Nur Hidayah
Aktivis Muslimah
