TintaSiyasi.id -- Menanggapi Presiden Prabowo yang gabung dengan Board of Peace (BoP), Direktur Forum on Islamic World Studies (FIWS) Farid Wadjdi, mengatakan, melanggar prinsip luar negeri Indonesia anti penjajahan.
"Presiden Prabowo itu sudah melanggar prinsip-prinsip politik luar negeri Indonesia atau tidak, karena prinsip politik luar negeri Indonesia itu intinya anti penjajahan sementara ini adalah mengokohkan penjajahan," ujarnya dalam Spesial Interview RayahTV, Di Balik Pendirian Dewan Perdamaian Gaza, Ahad (1/2/2026), di kanal YouTube RayahTV.
Ia menjelaskan, berbicara BoP harus ditangkap dalam skema global Amerika.
Pertama, mengidentifikasi aktor (anggota BoP) saja, itu sudah bisa kita lihat ke arah mana (tujuan BoP). "Siapa yang menginisiasi yang jelas adalah Donald Trump, kemudian ini dalam konteks ideologi siapa? Ini dalam konteks ideologi Amerika, jadi kebijakan Trump ini tidak bisa dilepaskan dari Amerika, sebenarnya Amerika itu apa? negara imperialis, dimana ideologinya kapitalisme, politik luar negerinya adalah menyebarkan dan mengokohkan kapitalisme, dengan cara apa? Dengan cara penjajahan, dalam bentuk apa? Dalam berbagai macam bentuk, bisa lendidikan, ekonomi, sosial politik dan sebagainya," uraiannya.
Kedua, siapa sekutu utamanya adalah Zionis Israel. "Dari sini kita bisa menentukan arah kebijakan, belum lagi kalau kita lihat telusuri jejak historisnya atau track record-nya yang dilakukan oleh Trump ada deal of century, dukungan Veto di PBB, bantuan senjata ke Israel, jadi dari sana Kita sebenarnya sudah bisa menilai begitu," ujarnya.
Kemudian, bisa dibandingkan antara narasi dan realita, misalkan yang dikatakan oleh Trump dan apa yang dilakukan oleh Donald Trump. Misalkan Trump mengatakan 'kami ingin damai' tetapi faktanya Donald Trump mengirimkan terus persenjataan dan dukungan militer serta dukungan dana untuk melakukan genosida terhadap rakyat Palestina.
"Jadi kata-kata kami ingin damai ini dalam damainya siapa? Belum lagi menggunakan analisis kepentingan strategis, jadi pertanyaannya kalau kepentingan analisis itu siapa yang paling diuntungkan dan dalam konteks BoP keamanan Siapa yang meningkat? Jadi kalau yang disebut BoP untuk meningkatkan keamanan keamanan siapa kan gitu ini kan keamanan entitas penjajah Yahudi, sejak awal proposal Donald Trump ini mensyaratkan apa yang disebut dengan demiliterisasi melucuti senjata pejuang perlawanan," jelasnya.
"Jadi kalau dia bicara keamanan berarti untuk keamanan Israel itu sudah pasti, dan siapa yang dapat akses wilayah itu bukan rakyat Palestina, yang dapat akses wilayah itu adalah Israel dan Amerika, dan siapa yang dapat legitimasi dengan BoP yang dapat legitimasi itu adalah entitas penjajahan Yahudi," tambahnya.
Kemudian ia mengungkapkan, masyarakat harus melihat BoP dalam konteks skema global politik internasional.
"Kita tahu bahwa politik luar negeri Amerika itu sejak dulu memang memiliki keheroan yang besar terhadap Timur Tengah, ada tiga penyebabnya atau ada tiga faktornya pertama, untuk menjamin sumber-sumber energi dan termasuk minyak untuk kepentingan Amerika, kedua mempertahankan eksistensi penjajah Yahudi, ketiga untuk mencegah bangkitnya kekuatan politik Islam, jadi BoP ini kita harus tangkap dalam skema Global Amerika yang itu tidak berubah sampai sekarang," ungkapnya.
Ia mengatakan, Board of Peace adalah alat imperialisme yang justru mengokohkan penjajahan.
"Karena itu sungguh kita sangat mempertanyakan ketika presiden Prabowo ikut terlibat dalam BoP karena ini berarti melanggar prinsip-prinsip perdamaian, melanggar prinsip-prinsip dukungan terhadap kemerdekaan yang dinyatakan oleh presiden Prabowo," pungkasnya. [] Alfia
