TintaSiyasi.id -- Jika Epstein File cara Zionis mencengkeram kepala negara di AS dengan kasus pedofilia (Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates, dll.), Board of Peace cara Zionis AS mengendalikan para pemimpin, khususnya negeri Muslim, untuk ikut berpartisipasi dalam “penghancuran penuh Baitul Maqdis”. Dimulai dengan pengambilalihan Gaza. Tragisnya, 17 triliun kita sumbangkan untuk proyek ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
Perdamaian versi mereka dalam proyek New Gaza Board of Peace adalah:
1. Melucuti dan menghentikan perlawanan oleh para pejuang, di sisi lain menjamin dan menyuplai Israel dengan senjata paling canggih untuk melawan siapa pun yang mereka target.
2. Mengosongkan Gaza dari penduduknya.
3. Gaza jadi properti yang bisa mereka jual tanpa melibatkan pemilik tanah.
Singkatnya, damai versi mereka adalah ketika penjajah bisa bebas melakukan apa pun pada yang dijajah, menguasai apa pun yang mereka mau. Trump bukan hanya sekali ini saja merealisasikan “perdamaian” versi dia. Sebelumnya, Trump juga memakai strategi ini untuk mengambil Dataran Tinggi Golan dari Suriah untuk diberikan kepada Israel.
Board of Peace: Topeng Diplomasi AS di Gaza. Buktinya, serangan Israel ke Jalur Gaza pada awal Februari 2026 menewaskan sedikitnya 23 orang, termasuk anak-anak, di tengah klaim Board of Peace sebagai mediator gencatan senjata. Peristiwa ini memperlihatkan korban sipil masih terus berjatuhan meski upaya perdamaian dikampanyekan.
Pidato Netanyahu terakhir menyatakan bahwa Zionis tidak akan mengizinkan negara Palestina. Yang ada hanyalah perluasan negara Israel, yakni Israel Raya. Israel Raya (Eretz Yisrael Hashlema) mencakup seluruh wilayah Palestina (Gaza dan Tepi Barat), serta mencakup Lebanon, Suriah, sebagian Yordania, dan beberapa bagian dari Mesir, Irak, hingga Arab Saudi.
Perlu kita cermati bahwa “perdamaian” versi Board of Peace tidak terkait:
1. Kemerdekaan Palestina dan pengakuan kedaulatan terhadapnya.
2.. Menghentikan genosida, mengadili pelakunya, dan memastikan tidak akan lagi terjadi yang demikian ke depannya.
3. Pengakuan dan pelibatan rakyat Palestina dalam menentukan nasibnya sendiri.
Dunia menyaksikan genosida terbuka terhadap rakyat Palestina oleh Israel, namun para penggagas Board of Peace besutan Trump justru bungkam, bahkan melindungi pelaku kejahatan. Pembentukan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menandai pergeseran berbahaya dari tatanan dunia berbasis aturan (rules-based order) menjadi berbasis kekuatan (power-based order).
Hal ini berisiko memicu ketidakstabilan global baru. Sebab, hubungan internasional ditentukan oleh siapa yang paling kuat secara militer dan ekonomi, bukan oleh hukum internasional atau keadilan. Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump merasa paling kuat di antara banyak aktor global yang berebut pengaruh. Sehingga, AS merasa bisa bertindak semaunya meski harus mengancam atau menyerang secara sepihak ke negara lain. Pergeseran ini akan memicu fragmentasi global dan meningkatkan risiko konflik sehingga memerlukan kewaspadaan tinggi.
Tatanan dunia yang berbasis aturan saja kerap terdapat ketimpangan dan pelanggaran, apalagi jika kini bergeser kepada tatanan dunia berbasis kekuatan. Sebutlah lebih dari 33 resolusi DK PBB yang menuntut Israel menghentikan pendudukan dan kejahatan perang, diacuhkan total tanpa sanksi apa pun. Penyebab utamanya adalah hak veto AS yang selalu menggagalkan tindakan internasional terhadap Israel.
Ketidakadilan pun makin nyata ketika AS sepihak menyerang Venezuela, hendak mencaplok Greenland, dan memaksa Iran membatasi jangkauan rudal (seperti Emad/Khorramshahr) dari 2.500 km menjadi maksimal 300 km. Jangkauan 300 km dimaksudkan akan menghilangkan kemampuan rudal Iran untuk mencapai Israel atau pangkalan militer AS di Timur Tengah yang jaraknya lebih dari 1.000 km.
Apalagi, statuta BoP tidak memuat klausul mengenai kemerdekaan Palestina, padahal hal itu adalah kepentingan krusial bagi rakyat di sana.
Dalam statuta Board of Peace itu sendiri sama sekali tidak disinggung freedom, kemerdekaan bagi rakyat Palestina. Bahkan, tidak disinggung nasib orang-orang Palestina. Syarat Board of Peace bahkan lebih keras, di antaranya Gaza wajib demiliterisasi total dan perwakilan Palestina dilarang masuk dalam keanggotaan.
Mereka ingin menghentikan sama sekali apa yang kita sebut perjuangan untuk mengembalikan wilayah Palestina ke tangan kaum Muslimin. Praktis, dewan bentukan Trump ini lebih tepat disebut Board of Trump, bukan Board of Peace. Ini lembaga praktis lebih tepat disebut bukan Board of Peace, tetapi Board of Trump, yang berarti BoP tak lebih dari instrumen kepentingan Trump dan Israel, bukan Palestina.
Perdamaian As-Silm menurut Islam
Islam mengajarkan bahwa perdamaian hanya sah bila berdiri di atas keadilan (al-‘adl), kebenaran (al-haq), dan pembelaan terhadap yang tertindas (mustadh’afin). Board of Peace besutan Trump justru berpotensi melegitimasi kezaliman dengan kemasan diplomasi. Hal ini bisa kita saksikan dalam rencana kerja BoP besutan Trump dengan menempatkan isu keamanan sebagai prasyarat dan prakondisi untuk proses menuju tahap berikutnya. Berdasarkan “Rencana Komprehensif untuk Mengakhiri Konflik Gaza” yang dipimpin Amerika Serikat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (17 November 2025), demiliterisasi Gaza merupakan pilar utama rehabilitasi pascaperang yang dikelola oleh Dewan Perdamaian Internasional (BoP besutan Trump).
BoP besutan Trump bukan solusi sejati perdamaian dunia, melainkan instrumen politik global yang sarat dengan kepentingan Amerika Serikat dan Zionis Israel, yang selama ini menjadi aktor utama pelaku kezaliman sebagai penyebab konflik, perang, dan penjajahan. Islam itu hadir mengatur dunia dengan aturan, bahkan secara empiris selama berabad-abad menata dunia dengan prinsip rule-based order.
Fakta tersebut telah diakui oleh banyak sejarawan terkenal semisal Karen Armstrong yang menggambarkan Andalusia (Spanyol Islam) sebagai contoh historis keharmonisan antaragama yang luar biasa, yang berbeda dengan situasi di Eropa Kristen pada masa yang sama. Orang Yahudi bahkan menikmati abad keemasannya justru di bawah Islam. Hal inilah contoh rule-based order.
Tidak harus memakai dalil. Jika memahami betul pentingnya negara adidaya (the ruling power) yang akan mengatur dunia ini dengan aturan yang benar, maka umat pasti menginginkan kekuasaan Islam. Tidak bisa tidak, harus hadir kembali the ruling power yang mengatur dunia ini dengan Islam. Itulah rahmatan lil ‘alamin.
Segera sadar, kaum Muslimin butuh bangkit bersatu. Reminder Jumat, 4 Juli 2025, hari peringatan penaklukan Baitul Maqdis oleh Khalifah Umar bin Khattab r.a. Mari kita bersatu sebagaimana dulu. Reminder: bukan musuh kita yang kuat, tetapi kitanya yang belum mau bangkit bersatu. Kenapa kita tidak boleh diam soal Baitul Maqdis? Azab pertama kali turun pada orang yang diam terhadap kezaliman. Na’udzubillah. Oleh karena itu, kaum Muslimin tidak boleh diam.
Stop being silent, but faster take action
AS, Zionis, dan pengkhianatan penguasa Muslim hanya bisa dihentikan dengan jihad. Jihad butuh persatuan umat. Mari kita terus fokus dakwah bil lisan dan bil qalam dengan tulisan. Take action pada kezaliman penguasa. Take action for Baitul Maqdis karena Zionis fokus mau merebut total Baitul Maqdis. Jangan mau didikte oleh Zionis AS Trump. Waspada, jangan sampai lengah. Rasulullah SAW mempersatukan umat dan mampu membebaskan Baitul Maqdis di bawah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Bagaimana jika kita ditanya Rasulullah SAW? Apa yang sudah kita perjuangkan untuk Baitul Maqdis, menolong saudara kita?
#itistimetobeoneummah
Wallahu a’lam bi ash-shawab.
Oleh Imanda Amalia, SKM, MPH
(Dosen, Founder @rumahsyariahinstitute)
