TintaSiyasi.id -- Pada 8 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas sebagai tersangka dugaan korupsi pengelolaan kuota haji tahun 2023–2024, bersama mantan staf khususnya Ishfah Abidal Aziz (Gus Alex). KPK menyebut dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengaturan tambahan kuota haji ini berpotensi menimbulkan kerugian negara lebih dari Rp1 triliun serta berdampak pada kesempatan keberangkatan ribuan jamaah haji reguler. Informasi ini dipublikasikan luas oleh media nasional pada (detiknews.com, 10/1/2026).
Penetapan tersangka mantan Menteri Agama dalam kasus kuota haji bukan sekadar perkara hukum biasa. Ini adalah cermin krisis amanah dalam pengelolaan salah satu urusan paling suci bagi umat Islam. Haji bukan layanan komersial, melainkan ibadah agung yang mengikat jutaan jiwa pada Allah. Ketika kuota yang seharusnya dikelola secara adil dan amanah diseret ke pusaran kepentingan, maka yang dikhianati bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan umat.
Kapitalisme yang Menyusup ke Birokrasi Ibadah
Kasus ini menyingkap bagaimana logika kapitalistik menyusup bahkan ke wilayah sakral. Dalam sistem yang memuja efisiensi dan keuntungan, setiap celah dianggap peluang. Akibatnya, pelayanan ibadah terdegradasi menjadi komoditas. Ketika nilai spiritual ditukar dengan kalkulasi materi dan politik, jamaah berubah dari subjek amanah menjadi objek transaksi.
Amanah dalam Perspektif Islam
Islam memandang jabatan sebagai tanggung jawab di hadapan Allah dan manusia. Allah berfirman,
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak…” (QS. an-Nisā’: 58)
Pelanggaran amanah dalam urusan haji berarti melanggar dua lapis tanggung jawab, yaitu hukum publik dan hukum ilahi.
Pejabat yang mengelola urusan agama dituntut standar integritas tertinggi, karena dampaknya langsung menyentuh ibadah jutaan umat.
Akar Masalah
Masalahnya bukan sekadar individu. Sistem kapitalis yang permisif terhadap kepentingan membuka ruang luas bagi manipulasi. Selama orientasi kebijakan bertumpu pada kalkulasi pragmatis, bukan pada kemaslahatan, maka peluang penyimpangan akan selalu ada siapa pun pejabatnya.
Di sinilah relevan pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani. Dalam karya-karyanya tentang sistem pemerintahan Islam, beliau menegaskan bahwa negara dalam Islam adalah ra‘in (pengurus) dan junnah (pelindung) bagi rakyat. Negara tidak boleh berfungsi sebagai broker kepentingan, apalagi menjadikan urusan umat terlebih ibadah sebagai ladang transaksi.
Menurut beliau, kekuasaan adalah amanah syar‘i yang wajib diarahkan sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk menumpuk keuntungan atau menjaga kepentingan kelompok.
Syaikh Taqiyuddin juga menjelaskan bahwa pengelolaan urusan publik termasuk layanan ibadah seperti haji harus berada di bawah otoritas negara yang tunduk pada hukum syariat, sehingga setiap kebijakan terikat oleh standar halal-haram dan prinsip keadilan, bukan oleh lobi, mahar politik, atau kalkulasi untung-rugi.
Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik
Penetapan tersangka menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum. Namun, keadilan tidak berhenti pada status tersangka. Proses harus transparan, cepat, dan tuntas. Kepercayaan publik hanya pulih jika negara menunjukkan keberpihakan nyata pada jamaah dan amanah, bukan pada kompromi politik.
Umat Islam perlu melihat lebih jauh bagaimana sistem mengelola urusan suci? Ketika kejujuran, amanah, dan integritas dikalahkan oleh kepentingan, ibadah pun terancam diselewengkan.
Karena itu, dakwah hari ini tidak cukup di mimbar; ia harus hadir dalam pengawalan kebijakan dan pengelolaan institusi agar urusan umat dijaga sesuai nilai ilahi.
Kasus kuota haji ini adalah alarm keras bahwa urusan ibadah tak boleh dikelola dengan logika pasar dan kepentingan sempit. Negara wajib kembali pada prinsip amanah yang melindungi jamaah, memastikan keadilan alokasi, dan menutup celah eksploitasi.
Sejalan dengan pandangan Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, hanya tata kelola yang tunduk pada hukum Allah yang mampu mengembalikan martabat pengelolaan ibadah. Menegakkan keadilan dalam urusan haji bukan hanya memulihkan anggaran, tetapi memulihkan martabat umat.
Oleh: Nabila Zidane
Jurnalis
