TintaSiyasi.id -- Sudah hampir sebulan bencana yang melanda Aceh dan Sumatera, tapi bukannya negara berjibaku untuk segera menyelesaikan bencana dengan memberikan bantuan logistik, baik berupa sembako maupun alat berat kepada masyarakat, agar rakyat bisa bertahan hidup, agar tim relawan bisa segera menyingkirkan gelondongan kayu dan lumpur yang telah menutupi rumah-rumah warga yang terkena bencana, serta segera memperbaiki infrastruktur dan rumah-rumah warga yang rusak. Namun, pemerintah tidak melakukan itu. Yang dilakukan pemerintah justru menolak bantuan dari negara asing demi menjaga harga diri.
Hingga saat ini, warga yang terdampak bencana masih sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Jangankan rumah untuk tempat tinggal, air bersih dan makanan pun susah untuk didapatkan. Bahkan, ada sebagian warga yang harus menempuh perjalanan pulang pergi dalam sehari dengan berjalan kaki karena kondisi jalan yang rusak parah, untuk menjual cabai hasil panen mereka yang ditukarkan dengan beras.
Di samping itu, semua kebutuhan pokok merangkak naik, bahkan menjadi langka, seperti bensin dan gas yang semenjak pertama datangnya bencana tiba-tiba menghilang dari peredaran. Kalaupun ada, harganya tidak wajar. Entah mafia mana yang bisa hilang empatinya di kondisi yang sulit ini, hingga bisa-bisanya mengambil kesempatan dalam kesempitan.
Jikalau saja pemerintah saat ini memahami arti penting kekuasaan dan menyadari bahwa mereka kelak akan mempertanggungjawabkan kepemimpinan mereka atas seluruh rakyat di hadapan Allah pada yaumilhisab, niscaya mereka tidak akan berani berleha-leha, apalagi abai terhadap musibah demi apa yang mereka sebut sebagai “harga diri”.
Bayangkan jika seluruh rakyat, terutama yang terkena musibah di negeri ini, kelak akan menuntut pertanggungjawaban kepada para penguasa. Bagaimana bisa mereka makan enak dan tidur nyenyak? Namun, begitulah penguasa dalam sistem demokrasi. Bukan lagi sekadar tidur nyenyak dan makan enak—yang memang setiap saat mereka dapatkan, terutama sejak menjadi pejabat—tetapi mereka juga bisa dan rela melihat rakyatnya hidup terlunta-lunta di tengah musibah. Hilang sudah empati mereka.
Mirisnya lagi, para anggota dewan justru mencibir dan bersikap nyinyir terhadap donasi yang dikumpulkan warga, sembari mengeluarkan kebijakan yang tak masuk akal. Mereka berharap dari kebijakan tersebut dapat diambil sedikit untuk masuk ke kantong mereka. Lagi dan lagi, jika berkaitan dengan uang, mereka akan mencari cara untuk mendapatkannya secara legal, walaupun menyalahi konstitusi. Ini hanyalah salah satu bukti bobroknya sistem demokrasi.
Dalam sistem demokrasi, tampuk kepemimpinan menjadi ajang perlombaan. Biaya yang mahal membuat masing-masing calon menunjukkan kebolehannya dalam mengibuli rakyat. Kalimat, “Pilihlah aku, kalau aku memimpin akan begini dan begitu”, menjadi santapan sehari-hari menjelang pesta demokrasi. Namun, tidak ada satu pun calon yang benar-benar kompeten dalam kepemimpinan. Mereka maju hanya karena memiliki banyak modal atau didanai oleh pemilik modal (kapital), dan hanya mereka yang disetujui oleh demokrasi yang bisa dicalonkan.
Sementara itu, mereka yang betul-betul kompeten tidak dibolehkan mencalonkan diri karena dianggap membawa sistem atau ajaran transnasional (Islam) dari Arab yang akan diterapkan, yang menurut para pencinta demokrasi akan merusak NKRI. Padahal, mereka sendiri Muslim dan telah lama menerapkan sistem transnasional dari Barat, bukan dari Arab. Itulah sistem demokrasi.
Sistem pemerintahan transnasional Barat berupa demokrasi yang diterapkan di negeri ini telah banyak menimbulkan kerusakan di segala lini, seperti akidah, ibadah, pergaulan, ekonomi, politik, kesehatan, keamanan, pendidikan, dan lain-lain. Namun, sistem ini tidak pernah ditolak atau sekadar dikritisi, apalagi ingin diganti.
Padahal, fakta saat ini justru orang-orang yang menerapkan demokrasi itulah yang merusak NKRI karena merekalah yang berkuasa. Merekalah yang membuat kebijakan terhadap negeri ini. Merekalah yang telah mengizinkan penjarahan sumber daya alam, penebangan pohon-pohon atas nama investasi, yang sejatinya demi kepentingan penguasa dan oligarki. Merekalah yang telah merusak alam dan menjadi penyebab bencana yang bertubi-tubi.
Begitu pula rakyatnya yang tergiur hanya oleh penampilan atau sosok para calon, bukan melihat bagaimana calon tersebut kelak memimpin mereka. Sosok calon yang ramah, suka menolong, dan gemar blusukan dijadikan harapan pemimpin masa depan. Lagi dan lagi, rakyat mau terus dikibuli oleh demokrasi. Mereka tidak mau mengambil pelajaran dari peristiwa ini maupun dari pengalaman para pemimpin yang telah terpilih sebelumnya.
Para calon penguasa dalam sistem demokrasi sangat pandai mencuri hati rakyat dengan berbagai cara dan janji manis. Lagi dan lagi mereka berhasil mengelabui rakyat. Hal itu terjadi karena rakyat memang suka dikelabui. Dan kelak, ketika telah menjadi pemimpin, mereka tetap tidak akan mengizinkan kajian Islam ideologis eksis di negeri ini, karena ajaran Islam ideologis bertentangan dengan sistem demokrasi yang sekuler.
Begitu pula rakyat yang tidak mau dan tidak ingin jika ada pihak yang menyadarkan dan mencerdaskan mereka melalui kajian politik Islam ideologis. Mereka menyebut pembahasannya terlalu tinggi. Sementara itu, jika mengikuti kajian Islam, periuk mereka dianggap tidak akan berisi dan mereka akan menghadapi berbagai bentuk intimidasi dari penguasa dan aparat di negeri ini.
Karena itu, mereka tetap memilih demokrasi.
Mereka tidak ingin mengambil risiko lebih. Mereka terus mencoba memilih lagi dan lagi. Mereka tidak mau melakukan perubahan di luar rumah demokrasi. Mereka tidak mengambil pelajaran dari pengalaman berdemokrasi selama ini. Mereka terus berharap akan lahir pemimpin perubahan dari sistem demokrasi, padahal pemimpin yang mereka pilih itu ibarat robot yang bergerak sesuai kendali pemilik robot, yakni negara kapitalisme.
Bahkan, penguasa dan rakyat terus menebar kebencian serta menghalangi orang-orang yang ingin membuka mata hati dan pendengaran mereka. Mereka menyebarkan peringatan kepada harakah yang menjadikan Islam sebagai ideologi, yang kelak akan mengembalikan sumber daya alam kepada pemilik sejatinya sesuai dengan Islam, yaitu rakyat. Negara hanya wajib mengelola, bukan memiliki, apalagi menyerahkannya kepada swasta asing maupun dalam negeri.
Jikalau saja kepemimpinan Islam itu masih ada, tentu kondisi bencana saat ini dapat segera teratasi, bahkan kemungkinan terjadinya bencana akan jauh lebih kecil. Sebab, negara dalam Islam mencegah sumber daya alam dimiliki oleh negara, terlebih oleh korporasi, apalagi dieksploitasi hingga pohon-pohon habis ditebang, sehingga banjir dan longsor terjadi berulang kali.
Karena itu, wahai rakyat negeri ini, sudah berkali-kali kalian dikibuli oleh sistem demokrasi. Sudah berkali-kali pula kalian berusaha mengubah keadaan melalui demokrasi.
Tidakkah ada pelajaran dari semua itu? Para calon pemimpin demokrasi hanya membutuhkan kalian setiap lima tahun sekali. Setelah itu, “siapa lo” atau “gue sudah bayar”. Karena itu, mereka tidak peduli dengan apa yang terjadi pada rakyat, bahkan di saat musibah ini mereka secara terang-terangan menunjukkan ketidakpedulian. Miris, bukan?
Karena itu, sudah saatnya kalian memberi peluang kepada perjuangan Islam ideologis untuk menyampaikan ide dan memberikan solusi atas permasalahan negeri ini dengan mempermudah penyampaian ide syariat Islam kaffah dan khilafah. Ikut berjuang mencerdaskan umat agar tidak terus ditindas dan dikibuli, serta agar negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negeri yang penuh berkah dan ampunan Allah. Wallāhu a‘lam biṣ-ṣawāb.
Oleh: Fadhilah Fitri, S.Pd.I.
Aktivis Muslimah
