TintaSiyasi.id -- Sudan kembali menjadi medan perebutan darah. Diwartakan Republika (30/10/2025), pembantaian brutal oleh pasukan Rapid Support Forces (RSF) telah menyerang warga hingga ke masjid dan rumah sakit. Dalam waktu empat hari, lebih dari 60 ribu warga melarikan diri dari El-Fasher (minanews.net, 2/11/2025). Ironinya, tragedi demi tragedi di negeri Muslim Afrika itu nyaris tak menggoyahkan tatanan dunia. Seolah darah mereka tidak seharga emas yang terkubur di tanahnya.
Sudan adalah negara terbesar ketiga di Afrika, mayoritas penduduknya Muslim. Negeri ini memiliki piramida lebih banyak dari Mesir, Sungai Nil yang lebih panjang, serta kekayaan alam melimpah: cadangan minyak lebih dari 3 miliar barel, emas 1.550 ton, getah Arab (gum arabic), dan uranium di Pegunungan Nuba. Ironisnya, di tengah limpahan sumber daya itu, Sudan justru tenggelam dalam krisis kemanusiaan panjang dan tak berkesudahan.
Pertarungan Dua Penjajah
Krisis Sudan bukan sekadar konflik etnis atau perebutan kekuasaan dua jenderal. Ini adalah pertarungan geopolitik antara dua kekuatan kolonial lama—Amerika Serikat dan Inggris—yang memperebutkan pengaruh di negeri Muslim kaya SDA.
Sejak abad ke-19, Inggris menjajah Sudan dengan politik divide et impera—memecah antara utara yang Arab-Muslim dan selatan yang animis dan Kristen. Inggris bahkan membuka jalan bagi misionaris untuk menanamkan ideologi Barat. Setelah Sudan merdeka tahun 1956, dominasi Inggris perlahan digeser oleh Amerika Serikat yang menggunakan kedok “demokrasi” dan “bantuan kemanusiaan” untuk menancapkan hegemoninya.
Kini, AS menyokong Hemedti dan pasukan RSF untuk menguasai Darfur, wilayah kaya mineral strategis yang menghubungkan Sudan dengan Chad, Libya, dan Afrika Tengah. Sementara kubu militer (SAF) yang dipimpin al-Burhan juga tidak lepas dari kendali kepentingan asing. Maka perang ini sejatinya perang antar-komprador Barat, bukan perang rakyat.
Langkah AS semakin gamblang ketika membentuk poros dengan Saudi, UEA, dan Mesir untuk menutup ruang intervensi pihak lain—terutama Inggris—dalam konflik Sudan. Dengan cara ini, Washington mengokohkan cengkeraman politik, ekonomi, dan militer di kawasan strategis Laut Merah dan Bab al-Mandeb, jalur penting 10% distribusi minyak dunia.
Inilah wajah asli penjajahan modern. Lembaga-lembaga internasional seperti PBB hanyalah alat politik untuk melanggengkan hegemoni negara-negara adidaya atas negeri-negeri Muslim. Sementara rakyat Sudan dijadikan korban permainan kotor perebutan pengaruh dan sumber daya alam.
Menaikkan Level Berpikir Umat
Tragedi Sudan seharusnya menyadarkan umat bahwa persoalan dunia Islam tidak bisa dilihat secara parsial—karena semua terkait dalam satu skenario besar: perang peradaban antara Islam dan ideologi non-Islam.
Selama umat memandang masalah ini sebatas konflik kemanusiaan atau politik lokal, mereka akan terus terjebak dalam solusi tambal-sulam buatan Barat.
Untuk itu, umat harus menaikkan level berpikirnya, dari sekadar berpikir emosional dan praktis menuju berpikir politis dan ideologis. Umat seyogianya memahami bahwa seluruh persoalan bersumber dari satu akar — yaitu diterapkannya sistem kapitalisme-sekuler.
Menaikkan level berpikir berarti menautkan setiap realitas kehidupan dengan akidah Islam. Artinya, umat tidak cukup hanya prihatin terhadap penderitaan di Sudan, Palestina, atau negeri Muslim lain, tetapi harus mampu menganalisis siapa pelaku di baliknya, ideologi apa yang melandasinya, dan sistem apa yang melanggengkannya. Dengan cara inilah umat akan memahami bahwa perjuangan sejati bukan sekadar mengirim doa dan donasi, atau mengganti pemimpin, tetapi mengganti sistem yang rusak ini.
Islam, Jalan untuk Menyudahi Krisis
Rasulullah ﷺ bersabda: “Sesungguhnya Imam (Khalifah) adalah perisai; umat berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya.” (HR al-Bukhari dan Muslim)
Jalan keluar dari krisis yang menimpa Sudan dan negeri-negeri Muslim lainnya bukanlah intervensi Barat, bukan pula konferensi damai yang hanya menjadi alat tawar-menawar kepentingan asing. Solusi sejati hanya ketika umat kembali kepada sistem Islam yang paripurna.
Khilafah sebagai institusi politik Islam akan mengelola kekayaan alam dengan amanah dan keadilan, memastikan hasilnya dinikmati rakyat, bukan korporasi asing. Negara ini akan menyatukan potensi umat dalam satu kepemimpinan yang independen dari Barat, serta melindungi darah, kehormatan, dan harta kaum Muslimin dari serangan musuh.
Di bawah pengaturan Khilafah, politik luar negeri Islam akan tegak di atas asas dakwah dan jihad, bukan subordinasi pada kepentingan adidaya. Dengan itu, negeri-negeri Muslim tak lagi menjadi obyek eksploitasi, tetapi subjek yang memimpin dunia menuju keadilan dan rahmat bagi seluruh alam.
Kesadaran inilah yang seharusnya menumbuhkan dorongan iman untuk berjuang menegakkan kembali kehidupan Islam. Karena tanpa kepemimpinan Islam, darah umat akan terus tumpah dan kekayaan mereka terus dirampas. Hanya dengan tegaknya Khilafah, penderitaan panjang Sudan dan negeri-negeri Muslim lainnya akan benar-benar berakhir.
Wallâhu a’lam bi ash-shawâb.
Oleh: Tuty Prihatini, S.Hut.
Aktivis Muslimah Banua
