Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Cendekiawan Muslim: di Mata Barat Sudan Adalah Negara Radikal

Minggu, 30 November 2025 | 06:14 WIB Last Updated 2025-11-29T23:14:29Z

TintaSiyasi.id -- Cendekiawan Muslim Ustaz Ismail Yusanto (UIY) menilai ketika Sudan dipimpin oleh Omar Bashir di mata Barat dianggap negara radikal.

 

"Jadi sudah lama Sudan di mata Barat dianggap kalau ada individu itu radikal, orang radikal, kelompok radikal, ini negara radikal, itulah Sudan," ucapnya di kanal YouTube Tabloid Media Umat; Peran AS Dalam Konflik Sudan dan Dunia Islam, Ahad (16/11/2025).

 

Menurut UIY, Sudan itu di mata Islam dinilai kurang Islami, namun bagi Barat sangat Islami. “Sudan dianggap negara radikal oleh Barat,” tandasnya.

 

Lanjutnya, ia menjelaskan pelemahan Sudan memang sudah sejak lama diinginkan Barat dan Amerika Serikat (AS). “Hal ini tidak lepas dari melimpahnya kekayaan sumber daya alam terutama tambang emas,” sebut UIY.

 

"Paling penting bahwa keislaman Sudan itu terus tumbuh, terutama dan ini memang tidak bisa dilepaskan dari dakwah. Sebelumnya di antaranya paling menonjol adalah apa yang disebut dengan gerakan Mahdiah Muhammad Ahmad Al-Mahdiah. Ini yang sangat besar pada waktu itu pengaruhnya," jelasnya.

 

"Kemudian dilanjutkan dengan Ihwanul Muslimin. Ihwanul Muslimin memberikan pengaruh besar di dalam dakwah di Sudan, dan kemudian ada Hizbut Tahrir juga di sana," tambahnya.

 

Lebih lanjut, UIY menerangkan bahwa pada tahun 2000-an sempat terjadi demo besar di Sudan, kurang lebih diikuti satu juta umat Islam. “Demo itu menuntut diterapkannya syariat,” ungkapnya.

 

"Nah, jadi dinamika semacam itulah yang diperhatikan oleh Barat, karena itu apa yang menjadi kepentingan Barat adalah bahwa negara ini harus dilemahkan. Bagaimana caranya? Dengan mendorong terjadinya disintegrasi, disintegrasi Sudan Selatan terhadap Sudan Selatan," terang pria kelahiran Yogyakarta itu.

 

Alhasil, ia menegaskan peran AS di dalam arena politik Sudan tidak bisa dinafikan, lantaran AS yang menjadi mediator pada Comprehensive Peace Agreement (CPA) atau perjanjian perdamaian komprehensif tahun 2005.

 

“Perjanjian ini merupakan kesepakatan pemerintah Sudan dan Sudan People's Liberation Movement/Army (SPLM/A) untuk mengakhiri perang saudara yang sudah berlangsung selama lebih dari dua dekade,” ulasnya.

 

"Atas dasar CPA ini kemudian terjadi referendum. 98 persen kurang lebih rakyat Sudan Selatan memilih memisahkan diri dari Sudan Utara. Meski kita tahu referendum itu tidak bebas dari intervensi sebagaimana referendum di Timor Timur dahulu, karena referendum jalan yang dianggap paling absah untuk melegitimasi pemisahan satu wilayah dari induknya," paparnya.

 

"Karena itu siapa pun yang berkepentingan dalam tanda petik menyukseskan referendum dengan memenangkan pilihan yang mereka inginkan, yaitu pemisahan Selatan dari Utara. Jadi ini adalah proses pelemahan yang sangat signifikan, bahwa selepas Selatan berpisah dari Utara maka Sudan Utara kehilangan 75 persen cadangan minyak," pungkasnya.[] Taufan

Opini

×
Berita Terbaru Update