Tintasiyasi.id.com -- Ratusan perusahaan swasta dan BUMN antusias menyambut program pemagangan nasional yang akan diluncurkan pada 15 Oktober 2025 mendatang. Hingga dua pekan jelang digulirkan, tercatat sudah 451 perusahaan mengajukan diri sebagai penyelenggara pemagangan untuk 1300 posisi yang diajukan dan 6000-an calon pemagang.
Tahap pertama, sebanyak 20 ribu lulusan baru perguruan tinggi akan menjalani program Magang Nasional selama 6 bulan (15 Oktober 2025 - 15 April 2026) dan akan ditambah jika animo mahasiswa fresh graduate terus meningkat.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengumumkan pemerintah memberikan paket stimulus ekonomi dengan menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT), hingga peserta program magang nasional yang mulai bekerja bulan ini.
Menko perekonomian mengumumkan stimulus ekonomi berupa BLT 30 T untuk 35.046.783 KPM (Keluarga penerima manfaat) pada Oktober, Nopember, Desember 2025.
Airlangga Menteri Ekonomi (Menko),mewakili Presiden Prabowo Subianto mengumumkan stimulus ekonomi tersebut merinci Presiden Prabowo menambah jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) sebanyak dua kali lipat menjadi 35.046.783 keluarga penerima manfaat (KPM) pada Oktober, November dan Desember 2025.
Pada bulan November pemerintah akan menambah peserta menjadi 80 ribu sehingga totalnya menjadi 100 ribu orang yang diberikan uang saku per bulan, serta iuran untuk Jaminan Kehilangan Kerja dan Jaminan Kematian.
Stimulus ekonomi berupa BLT dan magang nasional, bagian dari program percepatan (quick wins) dengan asas manfaat tapi tidak menyentuh pada akar masalah.
Solusi Quick Wins Hanya Sebuah Ilusi
Program seperti ini tampaknya menjadi solusi bagi problem pengangguran yang terjadi. Namun faktanya,problem yang mendasar adalah kemiskinan dan pengangguran, jelas tidak akan selesai dengan BLT dan magang nasional.Solusi pemerintah hanya bersifat praktis-pragmatis ala kapitalisme sekuler.
Fakta dilapangan, tingginya angka pengangguran yang terjadi karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang layak dan merata. Kondisi dilapangan sekarang ini kesulitan dalam membuka lapangan kerja baru, karena dunia industri saat ini justru sedang dilanda badai pemutusan hubungan kerja (PHK).
Perusahaan banyak melakukan PHK akibat tekanan ekonomi global, efisiensi biaya, maupun dampak digitalisasi. Akibatnya, jumlah lowongan yang tersedia jauh lebih kecil dibandingkan banyaknya jumlah pencari kerja. Semua ini terjadi karena negara hanya bertindak sebagai fasilitator bagi para pemilik modal untuk menjalankan industrinya.
Sementara urusan kesejahteraan rakyat dan lapangan kerja diserahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar dan perusahaan swasta. Hal ini jelas menunjukkan bahwa program magang hanyalah solusi tambal sulam dalam mengatasi problem pengangguran saja.
Selain tidak meyelesaikan persoalan pengangguran, program magang ini sejatinya telah menjelaskan bahwa tujuan pendidikan saat ini hanya mencetak tenaga kerja yang siap pakai di pasar kerja.
Sistem Islam
Dalam sistem pemerintahan Islam, pendidikan adalah upaya sadar, terstruktur, terprogram, dan sistematis.Tujuannya, adalah membentuk manusia yang memiliki kepribadian Islam, menguasai pemikiran Islam dengan handal, menguasai ilmu-ilmu terapan (pengetahuan, ilmu, dan teknologi/PITEK), serta memiliki keterampilan yang tepat guna dan berdaya guna. Solusi kemiskinan dan pengangguran membutuhkan paradigma politik dan ekonomi berasas syariat Islam.
Selain itu, untuk urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan rakyat, negara bukan menjadi regulaor dan fasilitator saja. “Tetapi Islam mewajibkan negara(Khilafah) mengambil tanggung jawab penuh untuk memampukan setiap warga negara dalam memenuhi kebutuhan dasar individu (papan, sandang, pangan) dengan mekanisme tidak langsung, yakni kewajiban bekerja bagi laki-laki (kepala keluarga).
Negara diberi tugas oleh syariat untuk membuka lapangan pekerjaan yang luas dan iklim usaha yang kondusif. Negara tidak sebatas wajib membuka lapangan pekerjaan, bahkan negara juga wajib menyediakan sarana dan prasarana, serta modal usaha yang diambilkan dari baitulmal. Dengan modal yang diberikan secara gratis tanpa harus dikembalikan dengan sistem ribawi.
Sedangkan bagi warga negara yang belum cukup keterampilan,peran negara adalah menyelenggarakan penyuluhan dan pelatihan sampai mereka memiliki skill yang cukup untuk bekerja, tanpa dibatasi waktu tertentu. “Semuanya itu diberikan secara gratis tanpa pungutan. Khilafah akan menjamin kebutuhan-kebutuhan rakyat berupa kesehatan, pendidikan, keamanan secara cuma-cuma, tanpa biaya sepeser pun.
Hal Ini menjadikan rakyat tidak perlu memusingkan biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang makin melangit seperti hari ini. Kesehatan pun tidak memandang kelas, tetapi diperuntukan bagi semua warga negara tanpa batas. Negara menerapkan sistem ekonomi Islam dalam mengelola harta milik umum untuk kesejahteraan masyarakat. Wallahu'alam bishshawwab.[]
Oleh: Fitri Susilowati
(Aktivis Muslimah)
