TintaSiyasi.id -- Merespons aksi demonstrasi pada akhir Agustus dengan tuntutan #bubarkanDPR, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana, mengatakan, akar masalah sesungguhnya adalah sistem yang rusak.
"Akar masalah sesungguhnya adalah sistem yang rusak, sistem politik dan ekonomi kita yang rusak namanya demokrasi dan kapitalisme," ungkapnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Jumat, (12/9/2025).
Ia menjelaskan, demokrasi butuh biaya besar dibiayai kapitalis, sementara apitalis butuh legalitas yang kemudian dibuatkan aturan lewat DPR. Semuanya demi izin dalm mengeksploitasi sumber daya alam.
"Demokrasi dan kapitalisme lahir dari sekularisme pemisahan agama dari kehidupan. Dari sinilah lahir ketidakadilan, kezaliman, penderitaan rakyat," tukasnya.
Sehingga, solusinya kata Agung, bukan sekadar rujuk antar elit, kesepakatan politik sementara rakyat tetap menjadi korban. Bukan juga sekadar reformasi politik dengan mengubah sistem pemilu dari proposional terbuka ke tertutup, sebab itu cuma tambal sulam yang tidak menyentuh akar masalah.
"Oligarki tetap berkuasa, korupsi tetapi merajalela seperti masa orde baru. Juga bukan mendanai partai politik full dari APBN, sebab hal ini justru akan membebani keuangan negara. Sementara problem korupsi dan dominasi oligarki tetap bercokol tanpa tersentuh solusinya. Juga bukan dengan sekadar tuntutan 17+8," imbuhnya.
Lebih lanjut Agung menegaskan bahwa yang dibutuhkan masyarakat adalah sistem yang adil yang mampu mensejahterakan mereka dan memberantas korupsi hingga ke akarnya.
"Sistem itu hanya terwujud dengan Islam diterapkan secara menyeluruh. Islam hadir untuk mengurusi urusan umat, hadir untuk keadilan, dan menyingkirkan segala bentuk kezaliman mengganti demokrasi dan kapitalisme yang rusak," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
