Tintasiyasi.id.com -- Pemerintah optimistis bisa mencapai swasembada beras tahun ini karena stok beras tinggi. Tetapi fakta dilapngan harga beras di 214 daerah masih berada di Harga Eceran Tertinggi (HET).
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar: sejauh mana langkah intervensi yang dilakukan pemerintah mampu menurunkan harga hingga benar-benar dirasakan masyarakat?
Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), mengatakan pemerintah mengandalkan penyaluran beras Bulog sebagai langkah utama. Bantuan pangan beras 10 kg berpeluang dihapus atau tak ada lagi di tahun 2026 nanti, ungkapnya.
Digantikan dengan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dimana Rakyat miskin diarahkan untuk beli beras SPHP, tidak mendapatka bantuan beras gratis seperti selama ini.
Bulog menghadirkan beras medium seharga Rp 12.500 per kilogram (kg), lebih murah dibanding HET beras medium di Zona I, yakni Rp 13.500 per kilogram.Data dari BPS Produksi Beras RI hingga Oktober 2025 Capai 31,04 Juta Ton.
Kualitas beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Bulog kerap dikeluhkan masyarakat karena dinilai banyak yang rusak.
Masyarakat engan membeli walau harga lebih murah karena kerusakan beras ini disebut-sebut terjadi saat penyimpanan digundang bulog.
Sistem Distribusi Bermasalah, Rakyat Kena Imbas
Sistem kapitalis telah mengerus peran negara yang sangat penting dalam pengelolaan pangan. Negara seolah lalai akan tanggung jawab dalam aspek pengawasan.
Dalam sistem ini pangan dianggap sebagai komoditas yang bisa diperjualbelikan demi keuntungan ekonomi, bukan hak dasar rakyat yang wajib dijamin oleh negara.
Negara hanya bertindak sebagai regulator, bukan penjamin distribusi yang adil. Alhasil, rakyat miskin menjadi korban fluktuasi harga.
Mimpi swasembada beras tidak sejalan dengan tingginya harga beras. Stok yang melimpah menjadi ironi ketika harga beras mahal.
Beras akhirnya menumpuk di gudang Bulog. Bulog mengalami "obesitas" sehingga beras yang disimpan lama rawan mengalami penurunan kualitas. Langkah stabilisasi harga beras dengan bertumpu pada beras SPHP tidak efektif karena persoalan harga beras bersifat sistemis, yaitu terkait tata kelola perberasan nasional dari hulu hingga hilir.
Lembaga Bulog sendiri bermasalah dari sisi tata kelola sehingga berasnya menumpuk di gudang.
Praktik oligopoli dalam perniagaan beras berperan besar menekan harga beras. Jika ini tidak diselesaikan, harga beras tetap tinggi. Negara dalam sistem kapitalisme hanya menjadi regulator.
Pemerintah tidak menjamin ketersediaan pangan bagi rakyat. Negara hanya memastikan stok aman, padahal harga beras tinggi karena buruknya distribusi.
Distribusi Pangan yang Adil dalam Islam
Dalam Daulah Islam, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat, termasuk beras dan komoditas pangan lainnya. Negara akan melakukan pengelolaan produksi, distribusi, dan penyediaan cadangan pangan secara langsung, tanpa menjadikannya komoditas dagang.
Khalifah akan berperan langsung dalam memastikan beras yang akan dikonsumsi rakyatnya terjamin kualitasnya, seperti memberi subsidi bibit, pupuk, maupun sarana produksi pertanian (saprotan) kepada petani secara gratis agar menghasilkan kualitas beras yang sama dan berkualitas.
Tidak ada perbedaan beras untuk orang kaya dan miskin. Khilafah membenahi jalur distribusi beras dari hulu hingga hilir dan memastikan tidak ada praktik yang haram dan merusak distribusi, seperti oligopoli.
Khilafah tidak fokus pada penjualan beras saja, tetapi menjalankan solusi sistemis dari mulai produksi, penggilingan, hingga distribusi ke konsumen. Bagi masyarakat miskin, negara bisa melakukan pemberian bantuan beras gratis. Anggaran akan selalu ada dari baitulmal.Dalam Khilafah, swasembada beras dengan harga terjangkau akan terwujud nyata, bukan cuma PHP.
Dari Anas ra., Rasulullah bersabda, “Harga pada masa Rasulullah ﷺ membumbung. Lalu mereka lapor, ‘Wahai Rasulullah, kalau seandainya harga ini engkau tetapkan (niscaya tidak membumbung seperti ini).’ Beliau menjawab, ‘Sesungguhnya Allah-lah Yang Maha Menciptakan, Yang Maha Menggenggam, Yang Maha Melapangkan, Yang Maha Memberi Rezeki, lagi Maha Menentukan Harga.
Aku ingin menghadap ke hadirat Allah, sedangkan tidak ada satu orang pun yang menuntutku karena suatu kezaliman yang aku lakukan kepadanya, dalam masalah harta dan darah.’” (HR Ahmad).
Daulah Islam akan memastikan semua rakyatnya dapat memenuhi kebutuhan pangan dan bantuan pangan tepat sasaran, Dimana pendistribusiannya adil dan merata, serta administratif yang mudah dan tidak memberatkan.
Semua itu hanya dapat terwujud dengan diterapkannya sistem Islam secara kafah dalam pengelolaan pangan, baik dari rantai produksi, distribusi, maupun konsumsi. Wallahu bishshawwab.[]
Oleh: Fitri Susilowati
(Aktivis Muslimah)
