TintaSiyasi.id -- “Salam sejahtera”, salam yang senantiasa dijadikan sebagai salam pembukaan warga Indonesia ini semakin mengarah pada omong kosong belaka, karena di baliknya, berbagai bentuk permasalahan masih terus mencengkeram dan nyaris tidak dibenahi.
Belakangan ini, berbagai media massa sedang disibukkan dengan aksi pemerintah dalam upaya membenahi harga beras di 214 kota/kabupaten, papar Tito dalam rakor inflasi dikantor pemerintah dalam negara, Jakarta pusat (2/9).
Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa harga beras di beberapa kota/kabupaten masih stagnan diatas Harga Eceran Tertinggi (HET). Permasalahan ini kontan menimbulkan banyak polemik dari berbagai kalangan terkait: "Sejauh mana intervensi pemerintah dalam menekan harga beras di daerah yang harga berasnya melambung tinggi."
Disadur dari Kompas.com (03/09/2025), Indonesia sebagai negara agraris pun nampaknya masih terus berkelit dengan berbagai permasalahan primer, jikalau terkait hal primer saja masih buruk, lantas apa kabar yang selainnya? Rancangan swasembada beras yang sempat diniatkan juga di angan-angankan ini nampaknya tidak sejalan dengan melambungnya harga beras yang beredar saat ini, hasil limpahan stok beras yang tersedia terus di pojokkan dalam gudang, bukan malah disalurkan kepada masyarakat setempat. Nahasnya, puluhan ribu ton beras yang tersimpan didalamnya mengalami penurunan mutu/kualitas, karena terlalu lama tersimpan dalam gudang penyimpanan.
Upaya pemerintah dalam pengedaran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) nampaknya tidak kunjung membuahkan hasil, karena disamping itu, masih banyak masyarakat yang terus mengeluhkan tingginya harga beras, aksi ini juga ternilai tidak efektif, karena rendahnya mutu yang terkandung didalam beras SPHP ini. Masyarakat lanjut tersesat dalam kebingungan, dan terus bertanya-tanya, “Haruskah mereka rela mengeluarkan uang yang banyak demi membeli secakup beras yang tergolong dalam konotasi primer, atau bermurah murah dalam membeli beras SPHP namun mutunya ambruk dan jauh lebih buruk?”.
Realita pasar saat ini justru berbanding jauh terbalik dengan panen raya yang dialami para petani, yang bahkan mampu menghasilkan puluhan juta ton beras tiap tahunnya, bagaimana tidak, karena disamping pesatnya hasil panen para petani, harga beras terus memburuk dan kian melonjak tanpa henti. Hal ini akan terus lazim terjadi, apabila suatu negara masih terus berpijak pada sistem bathil, yakni sekuler kapitalisme. Kapitalisme terus dijadikan sebagai rambu-rambu regulasi, sehingga tak henti-hentinya menciptakan kegagalan dan kesengsaraan.
Dalam sistem ini, aksi tersebut dianggap dan dinilai biasa saja, bahkan menurutnya, hal ini sesuai pada kaidah perdagangan pada umumnya, tak heran, karena asas yang dianutnya adalah Keuntungan dan materi semata, sehingga berbagai cara yang mereka lakukan untuk dapat memperoleh keuntungan yang besar terus dinormalisasikan tanpa memikirkan pantas atau tidaknya perbuatan tersebut.
Dalam Islam, beras adalah kebutuhan mendasar yang tidak layak dijadikan sebagai komoditas spekulatif, bahkan stabil dan terjangkaunya harga beras adalah fasilitas yang wajib diberikan negara kepada rakyatnya. Dalam kitab As-Sunnanul Kubra miliknya Imam Al-Baihaqi (jilid XI; halaman 413) dipaparkan, bahwasanya khalifah Umar bin Khathab pernah menghukum pedagang yang menjual harga kismis dengan harga yang tinggi, menurutnya, hal ini dapat menyengsarakan rakyat.
Dalam Islam, imam adalah raain yang bertanggung jawab dalam membenahi jalur distribusi, juga menjalankan solusi sistemis dari mulai proses produksi, penggilingan beras, hingga proses pendistribusiannya kepada masyarakat. Tak lupa juga terhadap masyarakat miskin, negara akan menjamin kebutuhan pokok hidupnya, yakni dengan pengalokasian beras gratis, yang dana nya dihasilkan dari anggaran yang ada dalam Baitul Mal. Wallahu a’lam. []
Oleh: Ruby Aurelly
Aktivis Muslimah
