“Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali menghadapi
kelesuan setelah angkanya stagnan di sekitar 5,12 persen, jauh dari target
ambisius pemerintah sebesar 8 persen, hal itu akibat rusaknya tiga pilar fundamental,” rilis
HILMI kepada TintaSiyasi.ID, Kamis (18/09/2025).
“Dalam pandangan Islam, lesunya
ekonomi tidak hanya diakibatkan oleh aspek teknis fiskal–moneter, melainkan
kerusakan pada tiga pilar fundamental,” sebut HILMI.
Pertama, kepercayaan
(trust). “Ekonomi tidak akan hidup tanpa kejujuran. Islam menekankan
larangan riba, garar (ketidakjelasan), dan maisir (spekulasi), serta menuntut
pengawasan pasar melalui mekanisme hisbah untuk memulihkan kepercayaan
yang runtuh dalam sistem kapitalisme,” ulas HILMI.
Kedua, produktivitas.
HILMI mengatakan, Islam mendorong produktivitas melalui distribusi zakat yang
bersifat produktif, wakaf untuk pendidikan dan kesehatan, serta pembagian tanah
(iqtha’) kepada petani.
Ketiga, struktur ekonomi.
“Islam menekankan ekonomi riil (pertanian, industri, perdagangan) di atas
sektor keuangan spekulatif. Sumber daya alam (SDA) strategis dikategorikan
sebagai kepemilikan umum, dikelola negara, dan hasilnya untuk rakyat,
bertentangan dengan privatisasi yang menyerahkan kepemilikan kepada korporasi
asing,” beber HILMI.
Kondisi tersebut, disebut HILMI, memicu
kritikan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai lebih bersifat
"kosmetik" daripada substansial.
HILMI menyoroti langkah Menteri
Keuangan yang menarik dana sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) untuk
disalurkan melalui bank-bank dengan tujuan menggerakkan dunia usaha.
“Namun, berbagai ekonom
memperingatkan bahwa langkah penyaluran dana besar lewat perbankan ini tidak
menyentuh akar persoalan ekonomi. Dana tersebut dikhawatirkan hanya akan
menjadi simpanan baru atau bahkan rawan tersedot ke sektor spekulatif,” lugas
HILMI.
HILMI menyebut, solusi tersebut dianggap
pendekatan konvensional yang cenderung "tambal sulam" dan terjebak
pada paradigma kapitalistik. “Kami menawarkan perspektif Islam sebagai
alternatif yang lebih menyeluruh,” tandas HILMI.
“Solusi Islam memiliki orientasi
mendasar yang berbeda dari kapitalisme. Kapitalisme mengedepankan angka
pertumbuhan agregat, sementara Islam berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar
setiap individu. Pilar utama dalam Islam adalah zakat, pengelolaan SDA, dan baitulmal,
alih-alih utang luar negeri dan pajak tinggi yang menjadi tulang punggung
kapitalisme,” papar HILMI.
“Reformasi jangka panjang yang
ditawarkan Islam mencakup pembangunan sistem keuangan syariat penuh, penguatan baitulmal,
dan reformasi pendidikan berbasis iptek dan iman,” ujar HILMI menganalisis.
HILMI menyimpulkan bahwa jika jalan
Islam ditempuh, kesejahteraan akan dinilai dari seberapa luas kebutuhan rakyat
terpenuhi dan seberapa adil distribusi kekayaan.
Kapitalisme Rapuh
“Kelesuan ekonomi ini memperlihatkan
kerapuhan sistem ekonomi kapitalis yang mendominasi, yang dampaknya dirasakan
langsung oleh masyarakat luas. Daya beli masyarakat melemah, nilai tukar rupiah
tertekan, dan konsumsi rumah tangga lesu,” ulas HILMI.
Sektor manufaktur dan digital, lanjut
HILMI, mencatat gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal dan menyebabkan
jutaan tenaga kerja kehilangan penghidupan.
“Secara statistik, Bank Dunia
mencatat bahwa 9 juta orang turun kelas dari kategori menengah menjadi rentan
miskin. Secara keseluruhan, 60,3 persen rakyat Indonesia masuk kategori miskin
atau rentan miskin,” jelas HILMI.
Di sisi lain, HILMi mengatakan, beban
utang negara terus menggunung, terdiri dari pokok utang sebesar Rp800 triliun
dan bunga sebesar Rp500 triliun yang harus ditanggung di tengah tekanan pajak
yang semakin tinggi.
HILMI juga menggarisbawahi ironi
bahwa kekayaan alam yang melimpah masih banyak dikuasai asing, sehingga rakyat
tidak merasakan manfaat optimal.
Indikator Menyesatkan
Tinjauan tersebut, sebut HILMI, juga
mengkritisi indikator pertumbuhan ekonomi konvensional. “Angka pertumbuhan
Produk Domestik Bruto (PDB) yang selama ini diagung-agungkan ternyata bersifat
semu karena hanya mencerminkan agregasi belanja dan produksi, bukan
kesejahteraan rakyat secara nyata,” beber HILMI.
“Disebutkan bahwa konsumsi segelintir
orang kaya dapat menutupi turunnya daya beli mayoritas rakyat, membuat
statistik terlihat indah, padahal realitas di lapangan jauh dari sejahtera.
Oleh karena itu, mengukur kesehatan ekonomi hanya dengan indikator PDB jelas menyesatkan,”
lugas HILMI.
“Indikator tambahan yang diperlukan
adalah tingkat kemiskinan, Indeks Gini, serta akses masyarakat pada pendidikan,
kesehatan, dan layanan dasar,” pungkasnya.[] Rere
