TintaSiyasi.id -- Merespons Amerika Serikat disebut menggelontorkan dana lebih dari 14,7 triliun rupiah untuk memicu demo generasi Z di Nepal yang memicu kericuhan, Direktur Indonesia Justice Monitor Agung Wisnuwardana, mengatakan, demokrasi dan lembaga hak asasi manusia (HAM) adalah senjata geopolitik untuk menekan lawan.
"Demokrasi dan HAM ini bukan nilai universal tetapi senjata geopolitik untuk menekan lawan," ungkapnya di akun TikTok agung.wisnuwardana, Jumat (19/9/2025).
Ia mengatakan, demokrasi dipakai Amerika Serikat buat menjaga kepentingan. Contoh di Indonesia pasca reformasi 1998 demokrasi dan HAM memang hidup gencar lagi tetapi bersamaan dengan itu deregulasi ekonomi, privatisasi BUMN, dominasi asing makin kuat, demokrasi jadi pagar cantik bagi kapitalisme bukan buat rakyat.
"Di Nepal dana triliunan rupiah masuk buat bantu demokrasi tetapi konteksnya jelas persaingan indo pacific tarik menarik dengan Cina," ungkapnya.
Pertanyaannya, kalau di Nepal saja bisa apakah di Indonesia yang punya posisi vital di Indo Pacific juga bisa jadi target? Apalagi kita baru lihat kekisruhan akhir Agustus kemarin, siapa yang untung? Rakyat atau mungkin kepentingan-kepentingan elit kapitalis.
"Jadi demokrasi dan HAM hanyalah wajah manis Amerika Serikat untuk menutupi wajah aslinya kapitalisme penjajahan," tegasnya.
Kemudian, ia menambahkan, Amerika Serikat selalu tampil sebagai campiun demokrasi dan HAM mereka mendanai NGO (Non-Governmental Organization), media, komunitas anak muda semua dengan dalih memperkuat demokrasi dan HAM, efeknya rakyat makin kritis pemerintah makin tertekan.
"Sekilas ini bagus tetapi sebenarnya ada agenda lain dibaliknya kalau negara nurut/ tunduk dengan kepentingan Amerika Serikat maka pelanggaran HAM bisa ditutup mata," ungkapnya.
"Misalnya Arab Saudi, Israel aman-aman saja tetapi kalau ada pemerintah yang dianggap melawan kepentingan Amerika Serikat, langsung isu HAM dan demokrasi digoreng habis-habisan," tambahnya.
Sehingga, demokrasi di Indonesia ini benar-benar buat rakyat atau cuma buat tameng bagi kepentingan penjajahan atau kapitalisme, apakah demokrasi tameng untuk makin membutungkan rakyat?[] Alfia Purwanti
