TintaSiyasi.id -- Menanggapi sebanyak 30 wakil menteri yang rangkap jabatan menjadi komisaris badan usaha milik negara (BUMN), Analis Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Ismail Izzuddin, mempertanyakan apakah itu sebagai bentuk multitalent atau justru multi-konflik kepentingan?
"Jadi pertanyaannya apakah dua peran strategis ini bisa dijalankan barengan? Apakah ini bentuk multitalent atau justru multi-konflik kepentingan," tanyanya di akun TikTok ismail.pkad, Rabu (27/8/2025).
Ia menjelaskan, BUMN adalah yang mengelola listrik, air, infrastruktur, kalau yang mengelola sudah rangkap jabatan fokus kemana? Dan yang lebih penting di mana letak clean governance-nya?
"Padahal negara ini lagi banyak pr, pengangguran tinggi, kesenjangan makin lebar dan sumber daya kita yang harusnya untuk rakyat malah enggak jelas arah kelolanya," cecarnya.
Seharusnya, ia menjelaskan BUMN menjadi tulang punggung pendapatan negara tanpa ngemis pajak rakyat.
Ia menyarankan, masyarakat tidak bisa ngeluh terus sambil nunggu keajaiban, masyarakat harus berani memikirkan sistem baru, sistem di mana wakil rakyat benar-benar menjadi wakil rakyat bukan petugas partai koalisi, sistem di mana hukum bukan hasil lobi tetapi bersumber dari wahyu illahi, nilai kebenaran yang bisa dipahami semua rakyat.
"Bayangkan kalau sumber daya alam kita dikelola langsung negara tanpa kebocoran, tanpa perantara politik," jelasnya.
"Sekarang pertanyaannya mau sampai kapan kita diam? Karena kita bukan cuma generasi rebahan kita adalah generasi yang bisa mikir, bisa bersuara dan bisa bikin perubahan," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
