TintaSiyasi.id -- Analis Senior PKAD Fajar Kurniawan, menilai bahwa transisi energi itu terdengar menjanjikan akan tetapi pada kenyataannya jauh panggang dari api.
"Transisi ke energi bersih ini sering dikumandangkan oleh negara-negara maju di permukaan sih terdengar menjanjikan tetapi kenyataannya seperti kata pepatah jauh panggang dari api," ungkapnya di akun TikTok fajar.pkad, Selasa (19/8/2025).
Padahal, kata dia, negara berkembang mewakili 2/3 populasi dunia tetapi cuman dapat kurang dari 20 persen dari total investasi global di sektor energi bersih.
"Misalnya proyek energi bersih di negara berkembang sering dianggap beresiko tinggi. Bahkan bantuan dari negara maju sering datang dengan syarat-syarat tersembunyi yang bisa menggerus kedaulatan negara penerima dan lebih menguntungkan negara maju daripada masyarakat lokal," jelasnya.
Sehingga, negara yang tergabung dalam BRICS (Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) menyerukan agar negara-negara kaya itu benar-benar mendanai transisi iklim global. Karena negara berkembang itu butuh investasi sekitar 4 triliun US Dollar per tahun untuk mencapai target energi bersih global. Itu naik kurang lebih 50 persen dibandingkan estimasi sebelum pandemi.
Ia mengutip, laporan vivit ekonomis, bahwa kerugian ekonomi di negara berpenghasilan rendah bisa mencapai 5 kali lipat dibandingkan negara kaya. Karena minimnya infrastruktur adaptasi dan ironisnya ketika kita ingin beralih ke energi bersih akses pendanaan malah dipersulit. Selain itu, menurut karbon Brief sejak tahun 1850 negara-negara maju telah menyumbang sekitar 43 persen dari total emisi gas rumah kaca kumulatif dunia, mereka membangun kemakmuran lewat energi fosil sementara kita negara global south justru harus menanggung dampaknya.
Ia memberikan tips supaya Indonesia bersiap dengan strategi mandiri dan tahan banting.
Pertama, mengubah paradigma pembangunan keadaan sosial dan kelestarian alam bukanlah pelengkap tetapi itu adalah fondasi utama pembangunan. "Kita butuh keadilan iklim yang sejati dimana tanggung jawab historis diakui dan dukungan diberikan tanpa syarat-syarat kolonial yang baru," jelasnya.
Kedua, membangun kemandirian energi nasional Indonesia harus berinovasi secara strategis di sektor energi bersih, ada tenaga surya, panas bumi, tenaga angin hingga biomassa. "Jangan pernah hanya jadi pasar teknologi negara lain kita itu perlu mendorong transfer teknologi yang adil dan terbuka bukan monopoli," tegasnya.
Ketiga, bertindak dari bawah ke atas dukung energi-energi bersih yang benar-benar melibatkan dan memberdayakan komunitas bukan proyek-proyek raksasa yang menguntungkan korporasi elit kita juga harus melawan praktik green washing dan tuntut transparasi dari perusahaan maupun pemerintah.
"Saatnya kita bersuara tentu bukan semata-mata demi net zero tetapi demi masa depan yang bisa kita wariskan kepada anak cucu kita," pungkasnya. [] Alfia Purwanti
