TintaSiyasi.id -- Pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bawa gaji guru dan dosen adalah beban negara mendapat tanggapan dari Analis Ekonomi dari Pusat Kajian dan Analisa Data (PKAD) Ismail Izzuddin, mengatakan, apa enggak kebalik logikanya?
"Kuncinya jelas, pendidikan, kalau guru dan dosen terus dipandang sebagai beban anggaran sementara fasilitas pejabat jadi prioritas apa enggak terbalik logikanya?" Tanyanya di akun TikTok ismail.pkad, Kamis (21/8/2025).
Ia mengutip data resmi dari Kemenku tahun anggaran 2026 menetapkan pengadaan mobil dinas pejabat eselon I bisa mencapai 931 juga per unit. Sementara guru dan dosen yang tiap hari mendidik generasi penerus masih banyak gajinya yang bahkan enggak cukup untuk cicilan rumah sederhana.
"Ironisnya saat ditanya soal gaji guru dan dosen, Menteri Keuangan justru melempar pertanyaan apakah semuanya harus dari keuangan negara atau ada partisipasi dari masyarakat?" Ungkapnya.
Ia menyangkan, kalau urusan pendidikan anak bangsa dilempar balik ke masyarakat lalu kenapa urusan mobil dinas dan perjalanan mewah pejabat justru langsung diamini pakai APBN.
"Anggaran adalah cermin prioritas bangsa dan kalau cerminnya retak berarti ada yang salah dengan arah kita," paparnya.
Saat ini, Indonesia lagi menuju tahun 2030 momen bonus demografi. Artinya kualitas anak muda generasi akan jadi penentu apakah Indonesia bisa naik kelas jadi kekuatan dunia atau justru nyungsep dalam krisis multidimensi.
"Jadi yuk jangan diam kita boleh enggak punya kuasa ngetok palu anggaran tetapi kita punya kuasa buat bersuara, diskusi dan ngasih tekanan sosial. Kapan guru dan dosen akan ditempatkan di kursi prioritas yang sebenarnya? Karena diam di tengah masalah yang jelas bisa diatasi sama aja kayak ikut-ikutan dalam krisis tanggung jawab dan dedikasi," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
