TintaSiyasi.id -- Terkait International Infrastructure Investment and Construction Forum (IIICF) yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 16 Juni 2025, dengan agenda menjajakan proyek giant sea wall ke investor global, dengan narasi menyelamatkan Pulau Jawa, Direktur Indonesia Justice Monitor Ustaz Agung Wisnuwardana, mengatakan, infrastruktur adalah alat, tanpa arah (visi) dan keberpihakan hanya akan menjadi mesin komersialisasi negara.
"Infrastruktur adalah alat tetapi tanpa arah dan keberpihakan ia hanya akan menjadi mesin komersialisasi negara," ungkapnya di akun TikTok Agung.wisnuwardana, Selasa (10/6/2025).
Ia menjelaskan, giant sea wall bukan hanya tanggul raksasa. Dibaliknya timbul mega proyek properti, apartemen elit, kawasan bisnis, pelabuhan yang masuk uang asing, yang keluar ruang hidup rakyat kecil.
"Nelayan sejak generasi ke generasi menggantungkan hidup dari laut. Perlahan bisa tergusur, pantai tempat mereka berlabuh berubah menjadi kawasan ekslusif, akses laut pun bisa ditutup dan suara mereka tidak pernah diminta apalagi dihargai. Ini bukan soal penggusuran fisik, ini soal penggusuran eksistensial. Nelayan dianggap tidak punya nilai dimata kalkulasi investasi," ungkapnya.
Ia menjelaskan, yang hilang dari International Infrastructure Investment and Construction Forum (IIICF) bukan investor tetapi visi. Visi pembangunan yang berdaulat, visi yang berbasis kepentingan rakyat bukan kepentingan pasar.
"Kita mungkin butuh tanggul tetapi lebih butuh keadilan ekologis. Kita mungkin perlu menyelamatkan Pulau Jawa tetapi bukan dengan membangun tembok raksasa yang berpihak pada investor. Karena investor, yang dicari untung bukan gotong royong," paparnya.
"Triliunan rupiah, utang baru, konsesi asing dan seperti biasa rakyat kebagian dampaknya bukan manfaatnya," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
