Tintasiyasi.id.com -- Data dari Badan Pusat Statistik terkait pendidikan di negeri ini perlu mendapat perhatian serius. Menurut Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, angka lulusan SD sebanyak 24,72 % dan SMP 22,79 %,” (Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panja Pendidikan di Daerah 3T dan Daerah Marginal, Komisi X DPR RI, dikutip dari kanal YouTube TVR Parlemen, Selasa 4 Maret 2025).
Tentu saja masing-masing provinsi mempunyai capaian yang berbeda. Misalkan untuk DKI Jakarta memiliki penduduk dengan capaian pendidikan yang tertinggi. Kondisi ini sangat berbeda dengan Provinsi Papua Pegunungan yang banyak penduduknya belum pernah memperoleh pendidikan sama sekali.
Direktur Evaluasi Kebijakan Riset, Teknologi, dan Inovasi BRIN, Yan Rianto, dalam RDP menilai faktor penyebabnya antara lain, tingginya tingkat ketidakhadiran guru, yaitu sekitar 37-43 %, akses ke sekolah yang masih terbatas, kurikulum nasional yang belum bisa diterapkan secara penuh, kondisi geografis yang penuh tantangan (karena penduduk banyak yang tinggal di pegunungan) sehingga jarak dari rumah ke sekolah bisa mencapai lebih dari 10 km.
Terakhir adalah aspek budaya masyarakat dimana anak-anak asli Papua harus membantu orang tuanya untuk berburu dan berkebun serta (perlu mengikuti) perayaan-perayaan di lokasi setempat,”.(Kompas, 5 Maret 2025)
Sehingga secara nasional, lama penduduk Indonesia mengenyam pendidikan adalah 9,22 tahun atau setara lulus kelas 9 SMP. Fakta ini tentu sangat miris sekali, karena negeri ini telah lama merdeka namun ternyata masih banyak penduduk tidak mendapatkan akses pendidikan yang tinggi.
Sebenarnya negara sudah memberikan berbagai program untuk menjadi solusi problem pendidikan ini. Diantaranya pemberian Kartu Indonesia Pintar dan berbagai bantuan lainnya. Namun program ini faktanya belum merata dijangkau oleh semua kalangan, apalagi untuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar).
Kondisi ini makin diperparah dengan adanya efisiensi anggaran dan biaya mahal saat memilih sekolah yang dianggap unggul kualitasnya.
Maka urgen solusi mendasar agar problem di dunia pendidikan ini segera terurai. Islam hadir di tengah kehidupan manusia sebagai cahaya yang akan menunjukkan jalan kebenaran untuk setiap masalah. Dalam tuntunan Islam, pendidikan adalah kebutuhan dasar setiap warga negara baik pria atau wanita, muslim atau non muslim, kaya atau miskin, dan tinggal di kota ataupun di pedesaan.
Disinilah peran sebuah kepemimpinan untuk menyediakan pendidikan secara gratis dan merata. Pendidikan dalam Islam bertujuan membentuk manusia yang bertakwa berilmu dan punya ketrampilan tinggi.
Dari manakah biaya untuk semua sarana pendidikan?. Islam sudah mengaturnya dalam Baitul Mal, dimana biaya pendidikan bisa diambilkan dari pos fa'i, kharaj, dan pengelolaan kepemilikan umum sesuai syariah.
Rasulullah bersabda, "Sungguh jabatan ini adalah amanah. Pada hari kiamat nanti jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambil jabatan itu dengan hak dan menunaikan amanah itu yang menjadi kewajibannya." (HR. Muslim).
Sangat penting untuk menjalankan amanah kepemimpinan dengan panduan syariah Islam, agar rakyat bisa memenuhi kebutuhan mendasar akan pendidikan. Tentunya bukan pendidikan yang biasa saja, namun sarana pendidikan yang berkualitas sehingga akan membentuk manusia menjadi pribadi berakhlaq mulia, pandai dalam keilmuan dan memberikan manfaat kebaikan di tengah-tengah masyarakat.[]
Oleh: Dahlia Kumalasari
(Pendidik)
