TintaSiyasi.id-- Menanggapi pergantian Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) dalam setiap jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA) dari sistem zonasi menjadi jalur domisili yang dianggap akan lebih efektif, Direktur Siyasah Institute Ustaz Iwan Januar itu justru menciptakan ketidakadilan.
"Adanya sistem zonasi maupun domisili, itu justru menciptakan ketidakadilan atau semacam diskriminasi terhadap calon siswa," ungkapnya kepada Tintasiyasi.id, Senin (10-2-2025).
Ia mengatakan, negara seharusnya melakukan perbaikan yang komprehensif. Pertama, memperhatikan rasio perbandingan jumlah calon siswa atau penduduk dengan jumlah sekolah. Masih ada daerah yang jumlah sekolahnya belum memadai.
Apalagi, lanjutnya, dari segi fisik banyak sekolah yang tidak laya. Begitupun dari segi jumlah sekolah yang masih terbatas. Itulah mengapa, perlu diperhatikan lagi rasio perbandingan antara jumlah penduduk usia sekolah dengan jumlah sekolah dan tenaga pendidik.
Ia menjelaskan pendidikan itu hak setiap warga negara tanpa harus memandang domisili dan asal daerah.
"Kedua, kualitas SDM alias tenaga pengajar mulai dari kepala sekolah hingga guru dan tenaga administrasi yang masih harus ditingkatkan agar memenuhi standar tenaga pendidik yang layak," imbuhnya.
Ia juga mencermati, seharusnya negara melakukan seleksi secara ketat untuk menghasilkan tenaga pengajar yang berkualitas agar anak didik mendapatkan pendidikan yang terbaik. Selain itu, kata dia, penting juga adanya evaluasi dan kontrol terhadap tenaga pengajar agar senatiasa ada perbaikan dan peningkatan kualitas.
"Jangan lupa juga memberikan kesejahteraan yang layak pada tenaga pengajar. Tidak layak seorang guru diberi honor hanya 200 ribuan perbulan sementara beban kerjanya tinggi. Walaupun statusnya guru honorer, tetap harus mendapatkan penghasilan yang layak," jelasnya.
Karena, lanjutnya, apabila tenaga pengajar sudah disejahterakan hidupnya, itulah yang akan membuat para pendidik makin termotivasi untuk senantiasa meningkatkan kualitas diri.
"Bila jumlah kepala sekolah dan tenaga pendidik yang berkualitas semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah, maka persoalan rebutan masuk sekolah favorit bisa diminimalisir. Warga akan melihat sekolah di mana pun sama saja, karena kualitasnya juga tidak terlalu jauh berbeda,".[]Tenira
