Tintasiyasi.ID -- Aktivis Muslimah Nasional Ustazah Iffah Ainur Rochmah menyatakan bahwa pemimpin akan bertangungg jawab bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. “Dalam Islam pemimpin itu identik dengan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab di dunia dan akan diaudit diakhirat” ujarnya di kanal YouTube Blusukan dengan judul Pemimpin Mencintai dan Dicintai Rakyat, Rabu (18/12/2024).
Menurutnya, seorang Muslim
memahami pemimpin sebagai seorang yang taat pada perintah Allah dan akan
dipertanggungjawabkan.
"Seorang pemimpin itu tidak
lepas dari pemahamannya dan kesadarannya untuk taat kepada Allah dan akan
dimintai pertanggungjawaban sebagaimana hadis, ‘Seorang imam (pemimpin) adalah ra’in
(pengembala) yang ia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya),” kutipnya
dari hadis riwayat Imam Bukhari.
Ia mengatakan, dalam sistem hari
ini, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dilihat sebagai sebuah kontrak
sosial, di mana rakyat sepakat memilih pemimpin dan pemimpin itu bersedia
memimpin karena adanya kontrak tersebut.
Kontrak Sosial
"Dalam pandangan sistem hari
ini, kita bicara pemimpin itu seperti kontrak sosial saja. Hubungan antara
pemimpin dan rakyatnya adalah kontrak sosial. Rakyat sepakat memilih seorang
pemimpin dan pemimpin itu mau memimpin rakyatnya karena ada kontraknya,"
katanya.
Ia menambahkan, kontrak sosial
merupakan teori politik sekuler yang menyatakan bahwa hubungan pemerintah dan
rakyat adalah berdasarkan kesepakatan bersama.
“Ketika pemimpin negara hanya
memimpin berdasarkan kontrak sosial, ia seperti teori politik sekuler. Seperti
kontrak kebanyakan, di mana kesepakatan nilai kontrak menentukan seberapa besar
layanan atau imbal balik yang diberikan,” jelasnya.
Menurutnya lagi, kontrak sosial
menjadikan pertanggungjawaban itu tidak dominan pada pemimpin, tetapi tanggung jawab
sesuai kontrak semata namun dianggap benar-benar sudah bertanggung jawab.
“Hanya bertanggung jawab sesuai
kontrak, misalnya harus memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat. Contohnya
jika rakyat ingin didengar aspirasi, ternyata aspirasinya didengar doang bukan
dipenuhi,” tuturnya.
Iffah melanjutkan penjelasannya,
“Kalau penguasa merasa kontraknya dengan rakyat itu ala kadar dengan
ketentuan-ketentuan yang rakyat sudah terima kok, asal ada yang disubsidi,
rakyat sudah senang meskipun enggak semuanya. Asal ada yang diberikan bantuan
maka seolah ini sudah memperhatikan rakyat,” ujarnya.
Ia menerangkan bahwa tiada
jaminan pemimpin benar-benar dikoreksi agar berubah dalam sistem sekuler.
“Pemimpin dalam kontrak sosial
cukuplah dengan ada sidang umum, majelis gugatan rakyat, seperti mekanisme
rutin supaya pemimpin tidak gunakan jalan itu untuk memperkaya diri sendiri,
menjalankan kehendaknya sendiri,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa perubahan
dalam sistem politik dan pemerintahan perlulah diusahakan bersama dengan
memberikan referensi dan rujukan Islam kepada masyarakat.
“Teruslah memberikan referensi,
rujukan Islam dalam urusan politik dan pemerintahan dengan kita bicara terus
kepada masyarakat agar mereka memiliki semangat sampai mau memperjuangkan
sistem politik Islam dan membandingkan seperti apa gambaran sistem hari ini
dengan sistem Islam,” pungkasnya.[] Rahmah