Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Pemimpin Itu Bertanggung Jawab di Dunia dan Diaudit di Akhirat

Minggu, 02 Februari 2025 | 18:08 WIB Last Updated 2025-02-02T11:19:33Z

Tintasiyasi.ID -- Aktivis Muslimah Nasional Ustazah Iffah Ainur Rochmah menyatakan bahwa pemimpin akan bertangungg jawab bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. “Dalam Islam pemimpin itu identik dengan pertanggungjawaban. Bertanggung jawab di dunia dan akan diaudit diakhirat” ujarnya di kanal YouTube Blusukan dengan judul Pemimpin Mencintai dan Dicintai Rakyat, Rabu (18/12/2024).

 

Menurutnya, seorang Muslim memahami pemimpin sebagai seorang yang taat pada perintah Allah dan akan dipertanggungjawabkan.

 

"Seorang pemimpin itu tidak lepas dari pemahamannya dan kesadarannya untuk taat kepada Allah dan akan dimintai pertanggungjawaban sebagaimana hadis, ‘Seorang imam (pemimpin) adalah ra’in (pengembala) yang ia bertanggung jawab atas gembalaannya (rakyatnya),” kutipnya dari hadis riwayat Imam Bukhari.

 

Ia mengatakan, dalam sistem hari ini, hubungan antara pemimpin dan rakyatnya dilihat sebagai sebuah kontrak sosial, di mana rakyat sepakat memilih pemimpin dan pemimpin itu bersedia memimpin karena adanya kontrak tersebut.

 

Kontrak Sosial

 

"Dalam pandangan sistem hari ini, kita bicara pemimpin itu seperti kontrak sosial saja. Hubungan antara pemimpin dan rakyatnya adalah kontrak sosial. Rakyat sepakat memilih seorang pemimpin dan pemimpin itu mau memimpin rakyatnya karena ada kontraknya," katanya.

 

Ia menambahkan, kontrak sosial merupakan teori politik sekuler yang menyatakan bahwa hubungan pemerintah dan rakyat adalah berdasarkan kesepakatan bersama.

 

“Ketika pemimpin negara hanya memimpin berdasarkan kontrak sosial, ia seperti teori politik sekuler. Seperti kontrak kebanyakan, di mana kesepakatan nilai kontrak menentukan seberapa besar layanan atau imbal balik yang diberikan,” jelasnya.

 

Menurutnya lagi, kontrak sosial menjadikan pertanggungjawaban itu tidak dominan pada pemimpin, tetapi tanggung jawab sesuai kontrak semata namun dianggap benar-benar sudah bertanggung jawab.

 

“Hanya bertanggung jawab sesuai kontrak, misalnya harus memenuhi apa yang diinginkan oleh rakyat. Contohnya jika rakyat ingin didengar aspirasi, ternyata aspirasinya didengar doang bukan dipenuhi,” tuturnya.

 

Iffah melanjutkan penjelasannya, “Kalau penguasa merasa kontraknya dengan rakyat itu ala kadar dengan ketentuan-ketentuan yang rakyat sudah terima kok, asal ada yang disubsidi, rakyat sudah senang meskipun enggak semuanya. Asal ada yang diberikan bantuan maka seolah ini sudah memperhatikan rakyat,” ujarnya.

 

Ia menerangkan bahwa tiada jaminan pemimpin benar-benar dikoreksi agar berubah dalam sistem sekuler.

 

“Pemimpin dalam kontrak sosial cukuplah dengan ada sidang umum, majelis gugatan rakyat, seperti mekanisme rutin supaya pemimpin tidak gunakan jalan itu untuk memperkaya diri sendiri, menjalankan kehendaknya sendiri,” ungkapnya.

 

Ia menjelaskan bahwa perubahan dalam sistem politik dan pemerintahan perlulah diusahakan bersama dengan memberikan referensi dan rujukan Islam kepada masyarakat.

 

“Teruslah memberikan referensi, rujukan Islam dalam urusan politik dan pemerintahan dengan kita bicara terus kepada masyarakat agar mereka memiliki semangat sampai mau memperjuangkan sistem politik Islam dan membandingkan seperti apa gambaran sistem hari ini dengan sistem Islam,” pungkasnya.[] Rahmah

Opini

×
Berita Terbaru Update