tintasiyasi.id.com -- Rencana pemerintah menaikan PPN nampaknya tidak terelakkan lagi. Hal ini bisa kita ketahui dari ungkapan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyebutkan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis merupakan salah satu alasan tarif pajak pertambahan nilai atau PPN 12 persen resmi berlaku mulai 1 Januari 2025.
Airlangga mengaku, alasan Presiden Prabowo Subianto menerapkan PPN 12 persen untuk menopang program makan bergizi gratis karena memerlukan pendanaan jumbo. Pada tahun depan, alokasi anggaran program tersebut mencapai Rp 71 triliun dalam APBN 2025 (Beritasatu.com/16/12/2024).
Keputusan yang akan terus berjalan meskipun petisi masyarakat yang menolak Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen telah ditandatangani lebih dari 113.000 orang dan sudah diterima Sekretariat Negara (Setneg).
Penyerahan petisi itu dilakukan pada aksi damai di depan istana negara, Jakarta Pusat, yang menentang rencana kenaikan pajak PPN 12 persen. Peserta aksi berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, hingga kelompok pencinta budaya Jepang (Wibu) dan Korea (K-popers) (beritasatu.com/20/12/2024).
Kenaikan PPN akan tetap diberlakukan. Meski pemerintah memberikan batasan barang-barang yang terkena kenaikan PPN, namun sejatinya kebijakan tersebut tetap memberatkan rakyat. Bahkan meski ada program bansos dan subsidi PLN, penderitaan rakyat tidak terelakkan.
Kebijakan ini pastinya akan berimbas pada hal-hal lainnya yang tidak hanya terbatas pada barang-barang tertentu saja.
Kenaikan tarif pajak hingga kini terus terjadi. Ini adalah contoh kebijakan penguasa yang populis otoriter.
Pemerintah merasa cukup sudah memberikan bansos, subsidi listrik, dan menetapkan barang-barang tertentu yang terkena PPN. Padahal kebijakan tersebut tetap membawa kesengsaraan pada rakyat. Bahkan protes rakyat dalam bentuk petisi penolakan kenaikan PPN pun diabaikan.
Inilah wajah buruk sistem ekonomi kapitalisme sekularisme. Menaikkan pajak merupakan solusi dalam ekonomi kapitalisme yang tidak mungkin terelakkan sebab pajak merupakan salah satu sumber pemasukan negara serta menjadi solusi pembiayaan dalam ekonomi kapitalisme.
Hal ini juga menunjukkan kepada kita buruk nya pengelolaan negara dengan ekonomi kapitalisme. Begitu pula dengan berbagai kebijakan penguasa yang lahir dari kapitalisme akan menyebabkan kesulitan dan kesengsaraan ditengah masyarakat sebab menerapkan aturan buatan manusia.
Manusia sebagai makhluk lemah tidak akan mampu mengatur manusia lainnya. Oleh karena itu, seperti yang kita rasakan saat ini berbagai kezaliman terjadi dalam kehidupan kita. Pajak bagaikan memalak dan menghisab darah rakyat.
Islam menjadikan penguasa sebagai raa’in (pemelihara) dan junnah (perisai). Penguasa akan hadir ditengah-tengah umat memberikan pengurusan yang baik bukan menzalimi. Islam juga menetapkan bagaimana profil penguasa dalam Islam dan juga mengatur bagaimana relasi penguasa dengan rakyatnya.
Penguasa dalam Islam harus memiliki profil amanah, bertanggungjawab, Ikhlas dalam memegang amanah kepemimpinan. Hubungan yang dibangun antara penguasa dan rakyat adalah hubungan kasih sayang.
Penguasa dalam Islam juga wajib mengurus rakyat dan mewujudkan kesejahteraan individu per individu. Islam mewajibkan penguasa membuat kebijakan yang tidak menyulitkan hidup rakyatnya apalagi menzaliminya. Melalui pembiayaan dari pos-pos Baitul maal seperti jizyah, ghanimah, fa’i, kharaj, zakat dan lain-lain akan dapat membiayai dan mewujudkan kesejahteraan individu per individu.
Semua ini hanya akan bisa kita rasakan ketika negeri ini menerapkan syariat Islam secara kaffah dalam naungan khilafah. Maka, keberkahan dari langit dan bumi akan kita dapatkan karena kita menerapkan aturan Allah SWT zat pencipta alam semesta. Wallahu a’lam Bishshawwab.[]
Oleh: Pipit Ayu
(Aktivis Muslimah)
