TintaSiyasi.id -- Merespons polemik proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang dinilai merugikan warga setempat, Direktur Pamong Institute (PI) Wahyudi Al Maroky mengatakan, keberadaan proyek-proyek tersebut justru tidak memberikan dampak kesejahteraan, keamanan, atau mencerdaskan masyarakat.
"Saya pikir dampak dari keberadaan proyek-proyek tersebut justru tidak memberikan dampak kesejahteraan dampak keamanan atau dampak mencerdaskan," ungkapnya dalam Tragedi Teluknaga: Proyek PIK 2 Bawa Petaka Bagi Warga Sekitar? Di kanal YouTube Khilafah News, Selasa (19/11/2024).
Ia menjelaskan bahwa proyek tersebut bertentangan dengan konstitusi. Terjadi tidak sinkron antara tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara dengan realitas yang terjadi akibat kebijakan rezim yang memang tidak sesuai dengan ya konstitusi negara yang visinya adalah melindungi masyarakat mencerdaskan kemudian mensejahterakan. Sehingga, ia menekankan masyarakat untuk kritis.
Kemudian ia menjelaskan, pemerintah lebih mementingkan kemewahan, lebih mementingkan pihak yang punya uang atau modal dan tidak memikirkan dampak lingkungan hidup bahkan juga dampak sosial masyarakat.
"Bahkan bukan hanya terjadi di kasus Teluk Naga tersebut. Tetapi kan baru-baru saja juga terjadi di Rempang. Nah kita bisa melihat ya harusnya melihat bukan hanya persoalan pertanahan, persoalan PSN tadi yang memang tidak begitu mempedulikan apa kesehatan rakyat, bahkan keselamatan masyarakat. Kita bisa melihat misalnya banyak sekali kebijakan yang justru membahayakan masyarakat," tegasnya.
Salah Kebijakan
Sebelum adanya kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebetulnya masyarakat hidup dengan aman-aman saja di situ. Berarti bukan masalah itu timbul secara sendirinya tetapi masalah itu timbul karena ada kebijakan dari pihak penguasa, yang cenderung untuk tidak memikirkan secara komprehensif efektif dan dampak sosialnya baik bagi masyarakat maupun bagi aparatnya. Ini merupakan bentuk kemunduran suatu pemerintahan yang baik karena pemerintah yang baik mestinya dia melayani rakyat, bukan menghadapi rakyatnya dia mengamankan rakyatnya.
"(Kebijakan) ini bukan terjadi setahun, dua tahun ini hampir sepanjang Republik ini ada. Terutama yang terakhir ini itu banyak sekali yang perlu kita kritisi dengan kebijakan yang merugikan masyarakat. Tetapi pemerintah justru memberikan izin melindungi mereka bahkan menjaga mereka dan mengamankan mereka," imbuhnya.
Kebijakan zalim itu terjadi di berbagai rezim yang ada, terutama rezim akhir-akhir ini. Masyarakat sebenarnya berharap rezim yang baru ini ada perubahan tetapi faktanya juga nampaknya akan terus ada kebijakan-kebijakan yang kalau tidak dikritisi mungkin akan terus berlanjut kezaliman.
"Mengizinkan kebijakan yang bisa membahayakan masyarakat, kesehatan masyarakat, merusak lingkungan dan seterusnya saya pikir akan terjadi seterusnya kalau masyarakat tidak mau mengkritisi dengan baik dan benar," pungkasnya.[] Alfia Purwanti
