TintaSiyasi.id -- Berdasarkan laporan Program Pembangunan PBB, lebih dari satu miliar orang hidup dalam kemiskinan akut di seluruh dunia. Setengah dari jumlah tersebut, yang paling terkena dampaknya adalah anak-anak. (www.beritasatu.com, 17/10/2024)
Di Indonesia, meskipun ada kemajuan dalam pengurangan angka kemiskinan, tantangan ini tetap ada. Ketidakmerataan dalam pembangunan, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta dampak perubahan iklim adalah beberapa masalah yang terus dihadapi.
Hari Pengentasan Kemiskinan Internasional seharusnya menjadi pengingat bahwa meskipun banyak upaya telah dilakukan, tantangan besar masih ada. Dalam sistem kapitalisme, peran negara dalam mengatasi kemiskinan tidak akan bisa tuntas karena kekurangan mendasar dari sistem ini.
Kebijakan pemerintah didalam sistem kapitalisme bersifat tambal sulam. Misalnya, program memberi bantuan sosial untuk lapisan rakyat tertentu dengan mencabut atau menaikkan harga bahan bakar minyak yang merupakan kebutuhan seluruh rakyat. Belum lagi masalah korupsi dan ketidakefisienan dalam birokrasi yang semakin memperburuk keadaan masyarakat.
Ada beberapa anggapan yang salah tentang solusi masalah kemiskinan yang sering kali muncul, termasuk gagasan mengenai pergantian pemimpin, pemberdayaan perempuan, serta pentingnya pemimpin perempuan.
Meskipun kepemimpinan yang baik sangat penting, perubahan pemimpin tanpa perubahan struktural dan kebijakan yang mendasar sering kali tidak cukup.
Apalagi jika pengentasan kemiskinan dihubungan dengan keterlibatan dan pemberdayaan perempuan di sektor publik. Faktanya, meskipun pemimpin perempuan bisa membawa perspektif berbeda, efektivitas mereka tetap tergantung pada kebijakan yang diimplementasikan dan konteks sistemik di mana mereka bekerja. Kualitas kepemimpinan dan komitmen terhadap isu sosial jauh lebih penting daripada gender.
Sederhananya, perubahan tidak hanya bergantung pada siapa yang memimpin, tetapi juga pada kebijakan, sistem, dan konteks sosial yang lebih luas.
Kapitalisme sering kali mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan jangka pendek. Dalam proses ini, masyarakat lokal bisa kehilangan akses terhadap tanah dan sumber daya yang menjadi mata pencaharian mereka, mengakibatkan peningkatan kemiskinan.
Perusahaan besar yang memiliki kekuatan politik dan ekonomi yang besar, memungkinkan mereka memengaruhi kebijakan pemerintah. Ini bisa mengarah pada kebijakan yang lebih menguntungkan bagi mereka daripada bagi masyarakat umum, sehingga memperburuk ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Dengan demikian, penerapan sistem kapitalisme telah menciptakan kesenjangan sosial dan ekonomi dan melahirkan kondisi di mana oligarki semakin kaya, sementara banyak orang menderita dalam kemiskinan.
Penerapan Islam kaffah, yang berarti penerapan syariah Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara akan mampu mensolusi persoalan kemiskinan ini secara sistemik.
Prinsip keadilan dalam Islam menuntut perlakuan yang adil bagi setiap individu. Penerapan hukum syariah dapat membantu memastikan bahwa tidak ada kelompok yang tertinggal atau dieksploitasi, sehingga mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin.
Sistem ekonomi Islam mendorong praktik ekonomi yang adil dan transparan. Konsep zakat, sedekah, dan wakaf dapat berfungsi sebagai mekanisme redistribusi kekayaan, membantu mereka yang kurang beruntung dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Selain itu, Islam mengatur kepemilikan individu, kepemilikan umum dan kepemilikan negara yang dapat menjamin kekayaan yang dimiliki oleh negara dapat terdistribusi untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Prinsip-prinsip ekonomi Islam berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya keuntungan individu. Hal ini mewujudkan peran nyata negara dalam pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang merupakan kunci untuk mengatasi kemiskinan.
Sistem Islam kaffah juga berupaya melindungi kelompok-kelompok rentan, seperti anak-anak, wanita, dan lansia. Dengan memberikan perhatian khusus kepada mereka, potensi untuk terjadinya kemiskinan dapat diminimalkan.
Penerapan nilai-nilai takwa menciptakan lingkungan yang lebih adil. Praktik korupsi dan penipuan dapat diminimalkan, menciptakan sistem yang lebih transparan dan akuntabel.
Dalam pandangan Islam, pemimpin atau kepala negara memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya. Konsep ini menekankan pentingnya integrasi antara spiritualitas dan praktik pemerintahan, menjadikan sistem ini unik dan komprehensif dalam mengatasi persoalan sosial.
Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, negara diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang lebih merata dan berkelanjutan bagi rakyatnya. Konsep raa’in dan junnah menekankan pentingnya tanggung jawab sosial dan peran aktif negara dalam memperbaiki kehidupan masyarakat. Wallahu a’lam bishshawab. []
Nur Annisa Dewi, S.E.,M.Ak.
Aktivis Muslimah