Tintasiyasi.id.com -- Lonjakan harga bahan pokok makin menjadi di tengah kehidupan yang sempit ini. Harga bahan pangan meningkat namun pendapatan menetap. Hal ini mengakibatkan rakyat makin merana dan bertanya tidak mampukah negara menuntaskan permasalahan? Mengapa menaikkan harga merupakan solusi yang dipilih?
Hingga waktu yang belum ditentukan relaksasi Harga Acuan Pemerintah atau HAP diperpanjang oleh Badan Pangan Nasional atau Bapanas dalam pembelian gula konsumsi. Sebelumnya Pemerintah telah melonggarkan tenggat waktu relaksasi HAP pembelian gula konsumsi dari tanggal 31 Mei 2024 menjadi akhir bulan Juni 2024.
Dengan adanya relaksasi tersebut harga gula ditingkat konsumen naik dari Rp16.000 menjadi Rp17.500 per kg dan di bagian timur Indonesia menjadi Rp18.500 (katadata.co.id, 28/06/2024).
Di tengah ekonomi yang kian menjepit untuk memenuhi kebutuhan hidup, kini rakyat mendapatkan fakta terbaru adanya kenaikan harga bahan pokok yakni gula dan minyak. Kedua bahan pokok tersebut merupakan kebutuhan yang tidak mungkin dapat ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Hal yang paling dibutuhkan rakyatlah yang mengalami kenaikan dan ditetapkan oleh pemerintah.
Sayangnya di tengah ekonomi yang sulit negara tidak mampu menyelesaikan dan malah membuat rakyatnya menjadi makin kesulitan. Sebab kenaikan ditetapkan di tengah daya beli masyarakat yang kian melemah dan badai PHK terjadi dimana-mana.
Apa gunanya terdapat harga eceran tertinggi atau HET. Namun, relaksasi membuat HET makin tidak ada artinya. Bukti bahwa pemerintah tidak berpihak kepada rakyat dengan menaikkan HET, siapa yang merasa beruntung dengan meningkatnya HET yang akan diterapkan.
Seperti yang dikatakan oleh menteri perdagangan Zulkifli Hasan bahwa pihaknya mengusulkan relaksasi HET minyak goreng rakyat atau MinyaKita naik menjadi Rp15.700 per liter naik sebanyak Rp1.700 (anatarnews.com, 28/06/2024).
Makin tingginya harga bahan pokok di tengah masyarakat tidak menjamin para petani yang berjuang menumbuhkan tanaman dari dasar mendapatkan kenikmatan atas jerih payahnya. Meningkatnya harga hanya menguntungkan para oligarki yang berperan. Tidak pada rakyat yang membutuhkan kesejahteraan.
Berbanding terbalik dengan sistem negara Islam yang pasti menjamin kesejahteraan setiap umatnya. Sebab Islam akan menjamin kebutuhan pokok setiap umatnya, terutama dalam pendistribusian. Pendistribusian yang merata dan efektif menjadikan umat lebih mudah untuk mengakses dan mendapatkan bahan pokok dengan harga yang sangat murah, terjangkau bahkan gratis.
Tidak memungkinkan terdapat oknum yang bisa mempengaruhi harga demi keuntungan semata, semua berlandaskan kepada kesejahteraan umat. Dapat dipastikan setiap individu juga memiliki ketakwaan yang mulia, sehingga kemaksiatan sangat minim terjadi dalam negeri Islam.
Tidak hanya sampai di situ, negara Islam juga memiliki pemasukan yang cukup besar ke dalam kas negara. Hal ini terjadi dikarenakan pengolahan sumber daya alam yang sesuai dengan aturan Sang Pencipta, di mana sumber daya alam dikelola oleh negara dan keuntungannya dikembalikan lagi kepada kemaslahatan umat yang ada di bawah naungan negara Islam. Sehingga tidak ada umat yang khawatir atas perekonomian yang kian menjepit, sebab hal ini hampir tidak mungkin terjadi dalam negara Islam.
Khalifah sebagai kepala negara Islam juga memiliki tanggung jawab sebagai seorang raa’in yakni sebagai pengurus rakyatnya dan bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya. Jadi, seorang Khalifah harus dapat memastikan kesejahteraan setiap rakyatnya apakah rakyatnya hidup dalam kesulitan atau tidak.
Apabila mendapati rakyat yang dalam kesulitan maka seorang Khalifah harus bertindak untuk mengatasi permasalahan itu dan tidak membiarkan mereka tetap dalam kesulitan.
Sebagaimana sabda Rasulullah, “Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (h.r. Al-Bukhari). Wallahualam Bishshawwab.[]
Oleh: Sindi Laras Wari S.K.M
(Aktivis Muslimah)
