TintaSiyasi.id -- Makin jebol subsidi solar dan LPG 3 kg, maka makin besar untung Pertamina. Makin boros perusahaan energi yang ditugaskan negara dalam mengelola energi maka makin besar pula subsidi dan kompensasinya yang diberikan oleh negara kepada Pertamina. Ini akan menjadi cobaan yang besar bagi pemerintah ke depan.
Namun sebaliknya jika Pertamina makin efisien, makin dapat mengontrol biaya, makin dapat meningkatkan produktivitas kegiatannya, baik organisasi dan SDM-nya, maka dengan demikian negara dapat bernafas lega.
Mengingat subsidi dan kompensaai BBM sudah sangat besar dalam APBN Indonesia, subsidi LPG saja Rp113 triliun dan terus meningkat, demikian juga subsidi solar, dan kompensasi BBM pertalite. Kalau Pertamina kurang pandai mengukur kemampuan negara maka APBN kita bisa jebol. Digitalisasi APBU dan LPG 3 kg harus ditemulan strateginya.
Ada banyak cara yang dapat ditempuh, misalnya mencari sumber minyak murah di Singgapura dan di Dubai atau di negara lain, sehingga dapat menghemat subsidi yang dikekuarkan APBN setiap liter BBM.
Cara lainnya adalah dengan menekan biaya sehingga setiap liter BBM yang sampai ke tangan masyarakat biayanya sedikit, dengan demikian maka keuntungan yang didapat setiap liter BBM menjadi membesar, sehingga tidak perlu menuntut kompensasi dari negara. Cobalah BPP Pertamina dibuka dan lebih diefisienkan dari tahun ke tahun.
Ada juga cara lain adalah dengan menjaga agar LPG 3 kg dan solar didistribusikan tepat sasaran. Sehingga volume nya tidak jebol. Memang secara bisnis kalau kuota solar dan LPG jebol maka pendapatan dan selanjutnya keuntungan Pertamina akan meningkat. Tapi sebaliknya APBN yang jebol.
Pertamina harus meningkatkan kehati-hatian mereka dalam menejemen pengelolaan BBM, agar negara terbantukan. Kebakaran kilang, depo, dan kecelakaan lainnya, harus ditekan. Sehingga Pertamina tidak kehilangan banyak uang akibat kecelakaan kecelakaan tersebut. Kalau bisa kontribusi kepada negara, mengapa mengandalkan subsidi dan kompensasi?
Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kurang-kurangilah korupsi di dalam yang merusak nama baik perusahaan seperti berita belakangan ini yakni kasus mantan Dirut Karen A mantan dirut Pertamina dan kasus petinggi PGN anak perusahaan Pertamina yang baru baru ini 2 orang ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh KPK.[]
Oleh. Salamuddin Daeng
Ketua Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia
