TintaSiyasi.id -- Naiknya HET Beras Meresahkan Rakyat
Baru-baru ini, beredar berita bahwa harga enceran tertinggi (HET) beras bakal naik permanen usai 31 Mei mendatang. Badan Pangan Nasional (Bapanas) sedang membuat aturan tentang penetapan HET relaksasi beras yang saat ini berlaku menjadi HET premium.
Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperpanjang relaksasi beras yang hingga 31 Mei 2024, semula kebijakan yang sudah dimulai 10 Maret dan berakhir pada 24 April 2024, tetapi kenyataannya sampai saat ini beras tetap mahal.
Naiknya harga beras dirasakan diberbagai wilayah mulai dari Jawa, Lampung, dan Sumatera Selatan diberlakukan relaksasi HET premium Rp.14.900 per kilogram dari HET sebelumnya Rp.13.900 per kilogram.
Kemudian wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Kepulauan Bangka Belitung relaksasi HET beras premium yang awalnya Rp. 15.400 per kilogram dari HET sebelumnya Rp.14.400 per kilogram
Untuk wilayah Bali dan Nusa Tenggara, relaksasi HET beras premium Rp.15.400 perkilogram dari HET sebelumnya Rp.14.400 per kilogram. Ini juga berlaku sama di wilayah NTT dengan relaksasi HET premium Rp15.400 per kilogram dari HET sebelumnya Rp14.400 per kilogram. (Ccnindonesia.com 20/05/2024)
Dampak Sistem Ekonomi Kapitalisme
Harga pangan yang melambung tinggi diakibatkan karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme. Sistem kapitalisme selain menyerahkan mekanisme ekonomi harga beras kepada para tengkulak, juga penyebab sulitnya masyarakat untuk menjangkau kebutuhan-kebutuhan para petani seperti, mahal dan langkahnya harga pupuk yang membuat para petani semakin tidak menikmati hasil dari panen mereka.
Realitanya kenaikan harga beras ternyata belum menjamin peningkatan hidup bagi petani di Indonesia. Sementara dari konsumen mereka akan kesulitan dalam menjangkau harga beras.
Selain itu sistem ekonomi kapitalisme tidak memperhatikan mekanisme pendistribusian. Sehingga sering kali permasalahan kenaikan harga beras bukan terletak mahalnya harga beras secara murni, tapi rusaknya rantai distribusi beras yang diterapkan dalam negeri ini. Dapat kita lihat dari sektor lahan pertanian di kuasai oleh pemilik modal dan melarang bagi petani untuk menjual beras langsung ke konsumen.
Aturan ini tentu membuat para petani mau tidak mau terpaksa menjual lahan mereka kepada para penguasa. Sementara itu banyak perusahaan besar yang memonopoli lahan dari petani. Mereka juga membeli lahan petani dengan harga yang lebih tinggi dari masyarakat kecil.
Sehingga banyak dari para petani kecil gulung tikar, karena tidak mendapatkan pasokan lahan dari sektor hilir. Perusahaan besar tersebut menguasai rantai distribusi, setelah mendapatkan lahan pertanian mereka mengolahnya dengan teknologi canggih dan mereka juga menguasai pasar dengan menjual beras yang bermerk.
Perusahaan juga memonopoli dari hulu sampai hilir, sehingga membuat perusahaan besar mampu mempermainkan harga beras dan menahan pasokan beras di pasar. Akibatnya terjadi kekacauan supply dan demand yang akan merugikan konsumen dan para petani.
Saat ini, banyak orang yang tau akan permasalahan yang dihadapi tetapi tidak bisa berbuat apa-apa, sebab praktek monopoli dan mafia ini buah dari sistem ekonomi yang diterapkan yaitu sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi ini menganut paham kebebasan dalam kepemilikan, asal ada modal apapun bisa dilakukan termasuk memonopoli bahan pangan.
Sistem ekonomi kapitalisme terbukti gagal menjamin kesejahteraan konsumen maupun petani, apalagi peran negara dalam mengurusi rakyatnya tidak dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan sepenuh hati.
Islam Solusi yang Tepat
Berbeda halnya jika sistem ekonomi Islam diterapkan oleh negara khilafah, maka sistem ekonomi Islam akan terbukti dapat berhasil menjamin kesejahteraan konsumen maupun para petani. Kesejahteraan ini terwujud karena negara wajib menjamin setiap individu per individu, tentu ini sesuai dengan perintah hadist Rasulullah SAW. Sebagai berikut:
"Imam (khalifah) adalah raa'in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya." (HR. Al-Bukhari)
Maka, terkait dengan kenaikan harga beras khilafah akan menyelesaikan sampai ke akar masalahnya. Jika terletak pada proses produksi seperti para petani kekurangan pasokan pupuk, tempat atau kendala dari alat yang digunakan. Maka, dalam negara Islam khalifah akan memperbaikinya dari sisi intensifikasi maupun ekstensifikasi pertanian untuk mengoptimalkan pendapatan para petani. Sehingga kebutuhan rakyat akan tercukupi. Jika akar masalahnya terletak pada proses distribusi, karena permintaan mafia seperti sekarang maka khilafah akan memutuskan rantai tersebut.
Dalam Islam monopoli barang maupun penimbunan tidaklah diperbolehkan, karena bisa mengakibatkan buruknya mekanisme pasar. Sehingga, bagi siapa yang berani melakukannya maka sanksi tegas berupa ta'zir kepada pelaku dan mereka wajib mengembalikan barang-barang tersebut kepada pasar.
Didalam Islam juga para petani akan bisa menjual harga beras langsung kepada konsumen, ketika produksi dan distribusi tidak ada kendala Khilafah akan memastikan harga barang-barang mengikuti mekanisme pasar. Islam akan melarang penimbunan barang dan tidak akan membiarkan para pemilik modal berkuasa.
Dalam Islam, negara memiliki peran untuk mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan aktivitas di pasar berlangsung sempurna. Seperti inilah gambaran apabila sistem Islam kaffah diterapkan dalam institusi Khilafah Islamiyah. []
Oleh: Marlina Wati, S.E.
Muslimah Peduli Umat
