TintaSiyasi.com -- Menanggapi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyebut pelarangan salam lintas agama bisa mengancam eksistensi Pancasila, Cendekiawan Muslim, ustaz Ismail Yusanto menulai BPIB hanya selalu reaktif kepada hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam.
"Saya sependapat, bahwa ini kenapa BPIP itu kok seperti selalu reaktif jika ada hal yang muncul berkenaan dengan agama Islam," ujar UIY sapaan akrabnya di kanal YouTube UIY Official, dengan tema Salam Lintas Agama Ancam Pancasila?, Ahad (23/6/2024).
UIY melanjutkan bahwa BPIP seperti kebakaran jenggot, seperti siuman dari tidur panjangnya setelah sekian lama tidak bersuara apa-apa. Ia menanyakan, kemana suara BPIP selama ini ketika Undang-Undang Minerba secara telak merubah dari Undang-Undang Minerba 2009 yang memastikan 380.000 hektar ladang batubara dikuasai oleh tujuh perusahaan dikembalikan kepada negara menjadi diperpanjang untuk pengusaha.
"Nah, dimana BPIP? Pertanyaan sederhananya, dari dua undang-undang itu, mana yang sesuai dengan Pancasila? Undang-Undang Minerba 2009 ataukah 2020? Kalau 2009, berarti 2020 tidak sesuai dengan Pancasila. Mestinya teriak dong, kalau sesuai yang 2020, kenapa dulu 2009 dibikin? Usut itu mereka yang bikin Undang-Undang Minerba 2009. Kalau kita nilai secara objektif, mestinya yang sesuai dengan aspirasi rakyat adalah 2009. Karena itu, maka 2020 harus dinyatakan sebagai sesuatu yang bertentangan dengan aspirasi rakyat. Nah, disini enggak ada suara dia," sesalnya.
UIY mengingatkan bahwa BPIP pun tidak bersuara saat beberapa waktu yang lalu ada kenaikan pada Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai masyarakat tinggi, kebijakan Tapera yang tidak masuk akal.
"Ini tabungan atau pungutan? Kalau tabungan, kenapa dipaksa? memaksa orang menabung itu sesuai dengan Pancasila apa tidak? Kalau itu tabungan, kenapa tidak boleh diambil? Harus sampai habis masa kesertaan. Padahal kalau tabungan kan seharusnya bisa diambil sewaktu-waktu. Ini nabung untuk rumah gitu, terus rumahnya kapan?" tanyanya.
UIY membandingkan dengan kredit KPR yang masih bisa masuk logika, yaitu mendapatkan rumah, sudah menghuni sambil mencicil rumahnya. Sedangkan Tapera, harus dipaksa menabung dahulu akan tetapi rumahnya kapan tidak pernah tau.
"Nah, apakah yang seperti itu sesuai dengan Pancasila? Iya kan? ya yang kayak begini enggak pernah muncul dia. Begitu giliran isu tentang Islam jeder, syariah kaffah wow ngomong dia, salam lintas agama haram, nah muncul dia. Jadi, kita duga ini sebenarnya lembaga yang anti agama, anti Islam malah. Karena setiap kali menyangkut isu Islam baru dia siuman, bangun," pungkasnya.[] Nabila Zidane
