TintaSiyasi.id -- Hujan yang turun belakangan ini sering dianggap sebagai akhir dari karhutla, BNPB mencatat titik api mulai menurun, dan kabar itu cepat disambut sebagai kabar baik, padahal penurunan di permukaan tidak berarti api benar-benar padam.
Di lahan gambut, api tidak hanya membakkar vegetasi di atas tanah, bara api menyusup dan tersimpan di bawah permukaan yang sulit dijangkau air hujan, selama bara itu masih ada, kebakaran bisa menyala lagi kapan saja.
Ahli bencana menjelaskan hujan memang efektif memadamkan api permukaan, namun gambut yang sudah kering di bagian dalam sulit ditembus air, sehingga bara tetap bertahan dalam suhu tinggi. Begitu musim kering kembali, api baru yang lebih sulit dikendalikan bisa muncul.
Cara negara membaca bencana masih terlalu bergantung pada indikator yang menenangkan, titik api yang menurun dijadikan bukti keberhasilan, sementara ancaman di bawah tanah dibiarkan luput dari perhatian, padahal karhutla berakar pada pengelolaan lahan yang rapuh dan pembiaran terhadap pembakaran.
Dampak pertama yang dirasakan adalah krisis kesehatan, asap masuk ke paru-paru, memicu ISPA, memperburuk asma, dan membahayakan anak, lansia, serta ibu hamil, sekolah diliburkan dan pelayanan kesehatan menjadi darurat.
Krisis tidak berhenti di kesehatan, lahan pertanian terbakar, kebun hangus, dan tanah gambut kehilangan kesuburannya. Harga pangan naik, sementara pendapatan warga justru menurun karena tidak bisa bertani atau berkebun.
Pada saat yang sama, krisis air ikut mengintai, sungai dan sumur tercemar, gambut kering tidak lagi mampu menyimpan air, warga pun terjebak dalam situasi sulit, dikelilingi hujan tetapi kesulitan mendapatkan air bersih.
Dalam kondisi ini, tanggung jawab negara tidak boleh berhenti pada pemadaman api. Negara harus hadir hingga dampak tertangani, termasuk pangan, air, kesehatan, dan mata pencaharian warga. Menyerahkan penanganan kepada swadaya dan donasi semata adalah bentuk pelepasan tanggung jawab.
Islam memandang negara sebagai ra’in, pengurus yang bertanggung jawab penuh atas rakyatnya. Hutan adalah amanah yang harus dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan dikuras atas nama investasi.
Negara wajib menjamin kebutuhan dasar korban dan mencegah terulangnya bencana dengan mengembalikan fungsi gambut, hujan bisa datang, tetapi tanggung jawab negara harus dilakukan agar fungsinya sebagai ra'in benar-benar nyata.[]
Oleh: Iswatik
(Aktivis Muslimah)
.png)
