TintaSiyasi.id -- Bogor Selatan dan Kota Bogor menjadi sorotan nasional. Bukan karena prestasi yang membanggakan, tetapi karena skor tertinggi dalam nilai transaksi perjudian daring (dalam jaringan). Ketua komisi IV DPRD kota Bogor, Fajar Muhammad Nur menyampaikan, data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang dikeluarkan Menko Polhukam menyebutkan, Bogor Selatan berada pada posisi pertama tingkat kecamatan dengan nilai transaksi perjudian daring sebesar Rp349 miliar dengan 3.720 pelaku, sementara Kota Bogor pada posisi kedua tingkat kota dan kabupaten di bawah Jakarta Barat dengan nilai transaksi Rp612 miliar.
Sejumlah langkah pencegahan dan penanganan disiapkan DPRD Kota Bogor, mulai dari edukasi, koordinasi dengan operator seluler dan Disdukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) hingga penyusunan Perwali (Peraturan Wali Kota). DPRD melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) juga mendorong percepatan upaya pemblokiran situs-situs yang menyediakan layanan perjudian. (megapolitan.antaranews.com, 6 November 2026).
Namun, sebagaimana ungkapan populer, mati satu tumbuh seribu, upaya pemblokiran ini hanya akan berlangsung sesaat. Permasalahan perjudian daring tidak akan pernah bisa diselesaikan dengan tuntas. Keberhasilan menutup satu situs perjudian seringkali disusul munculnya situs-situs baru dengan pengelola yang sama. Hal ini terjadi karena negara kita memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap platform digital dan infrastruktur internet dari luar negeri, sehingga kita berada dalam kendali negara lain.
Indonesia merupakan negeri dengan jumlah penduduk Muslim terbanyak di dunia. Jumlah yang banyak ini semestinya bisa menjadi kekuatan untuk bisa menjaga penerapan salah satu hukum Islam, yaitu larangan perjudian. Sebagaimana dalam Al Qur'an surat Al-Maidah ayat 90
يٰۤاَ يُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَا لْمَيْسِرُ وَا لْاَ نْصَا بُ وَا لْاَ زْلَا مُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَا جْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ
“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah termasuk perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung”.
Dalam Islam, tidak ada perdebatan tentang status keharaman judi. Judi (qimar atau maysir) adalah segala bentuk permainan atau transaksi yang di dalamnya terdapat pertaruhan harta di mana harta pihak yang kalah akan berpindah ke tangan pihak yang menang. Secara fakta, kemudharatan judi sungguh sangat luas. Bagi individu, judi menimbulkan efek candu, merusak perekonomian, hingga tumbuhnya mental mengambil jalan pintas. Sedangkan bagi masyarakat, judi merusak generasi, merusak tatanan masyarakat (perceraian, kriminalitas), mengalirkan dana ke jaringan perjudian, serta menurunkan produktifitas.
Negara yang menjalankan sistem Islam, yaitu negara Khilafah, akan menjalankan amanah Allah Swt., dalam surat An Nisa ayat 141:
وَلَنْ يَّجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِيْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ سَبِيْلًا
“Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang yang beriman”.
Ketergantungan digital negeri Muslim kepada negara asing merupakan salah satu jalan dari jalan-jalan orang kafir untuk mengalahkan atau menguasai umat Muslim.
Daulah Khilafah akan memastikan umat islam memiliki kedaulatan digital sehingga mampu melawan dominasi digital dari negara adidaya lain. Upaya tersebut dilakukan dengan membentuk departemen khusus serta menerapkan kebijakan-kebijakan agar terlepas dari dominasi asing atau Barat.
Khilafah akan membangun infrastruktur digital dengan pendanaan dari Baitul Mal dan membangun sistem keamanan siber yang berdaulat di bawah naungan syariat Islam. Daulah Khilafah juga akan menyiapkan sumber daya manusia yang ahli di bidang teknologi.
Lia Septianti
Pemerhati Generasi
.png)
