Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Mungkinkah TPPO Benar-Benar Diakhiri?

Minggu, 22 November 2026 | 06:43 WIB Last Updated 2026-11-21T23:43:18Z
TintaSiyasi.id -- Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kembali terjadi di Kabupaten Bandung. Sebagaimana diberitakan Radar Bandung, 9 November 2026, perempuan 19 tahun berinisial SSA diduga menjadi korban TPPO di Malaysia setelah tergiur tawaran kerja bergaji Rp30 juta per bulan.

Korban mendapat tawaran lewat media sosial. Setelah diberangkatkan, pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai. Korban justru diduga direkrut sebagai pekerja seks komersial. Polisi mengamankan dua tersangka, sementara dua lainnya diduga masih di Malaysia.

Ketik.com, 9 November 2026, memberitakan Kepala UPTD PPA Kabupaten Bandung menyebut ada 23 kasus TPPO yang dilaporkan. Sebagian korban dijanjikan kerja di restoran bergaji tinggi, tetapi dipekerjakan tidak sesuai kesepakatan. Bahkan, sebagian terjerat utang setelah tiba di negara tujuan.

Pemerintah Kabupaten Bandung melalui UPTD PPA memberi pendampingan psikologis, hukum, dan kebutuhan dasar korban. Kasus ini menunjukkan TPPO bukan persoalan sepele. Korban kehilangan pekerjaan layak, mengalami eksploitasi, kekerasan, dan tekanan psikologis.

Pertanyaannya, mengapa kejahatan ini terus berulang? Mungkinkah TPPO benar-benar diakhiri?

Pertama, sulitnya kondisi ekonomi membuat masyarakat rentan menjadi korban. Terbatasnya lapangan pekerjaan, persaingan kerja, dan ancaman PHK membuat masyarakat kesulitan mendapat penghasilan layak. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat terpaksa mencari kerja ke luar negeri tanpa informasi dan perlindungan memadai. Iming-iming gaji besar dimanfaatkan pelaku TPPO melalui tawaran di media sosial dan janji gaji tinggi.

Kedua, pemberantasan TPPO belum menyentuh akar persoalan. Pemerintah telah memiliki Perpres Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan TPPO, yang diubah melalui Perpres Nomor 22 Tahun 2021 dan Perpres Nomor 49 Tahun 2023. Regulasi dan gugus tugas saja belum cukup. Penanganan yang fokus pada penyelamatan korban dan penindakan pelaku memang diperlukan, tetapi belum menyelesaikan persoalan mendasar, yaitu kondisi yang membuat masyarakat terpaksa menerima tawaran pekerjaan berisiko demi memenuhi kebutuhan hidup.

Ketiga, sistem kapitalisme menjadikan negara cenderung berperan sebagai regulator, bukan pengurus yang bertanggung jawab penuh atas kesejahteraan rakyat. Kegiatan ekonomi diserahkan kepada mekanisme pasar dan pemilik modal. Masyarakat tanpa keterampilan, modal, dan akses pendidikan memadai semakin rentan tersisih.

Pandangan Islam

Islam memandang negara memiliki tanggung jawab besar mengurus dan melindungi rakyat. Kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Swt. Rasulullah saw. bersabda: «الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ» Artinya: "Imam adalah pengurus rakyat dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang diurusnya." (HR. Bukhari dan Muslim)

Pertama, negara wajib menjamin kebutuhan pokok rakyat. Dalam Islam, negara memastikan setiap individu mendapat pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Negara juga harus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas dan layak sesuai syariat Islam.

Kedua, negara wajib mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat. Kekayaan alam yang termasuk kepemilikan umum harus dikelola negara dan hasilnya dikembalikan untuk masyarakat, bukan hanya dinikmati segelintir pemilik modal.

Ketiga, negara wajib memberi pendidikan dan pembinaan. Pendidikan dalam Islam bukan hanya meningkatkan keterampilan kerja, tetapi membentuk kepribadian Islam. Masyarakat harus memahami halal dan haram, menjaga kehormatan diri, serta mampu membedakan pekerjaan yang baik dan yang mengandung eksploitasi.

Keempat, masyarakat harus dibangun dengan budaya amar makruf nahi mungkar. Pemberantasan TPPO bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga butuh kepedulian masyarakat untuk saling mengingatkan dan melaporkan indikasi perdagangan orang. Allah Swt. berfirman: "Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Ali Imran: 104)

Kelima, penerapan Islam secara kaffah menjadi solusi mendasar. Persoalan TPPO tidak cukup diselesaikan dengan penambahan regulasi atau lembaga semata. Penerapan Islam secara kaffah menempatkan negara sebagai pengurus dan pelindung rakyat, bukan sekadar regulator. Dalam ekonomi Islam, negara berkewajiban menjamin kebutuhan dasar, membuka lapangan pekerjaan, mengelola kekayaan umum untuk masyarakat, serta memberi sanksi tegas kepada pelaku TPPO.

TPPO bukan sekadar kejahatan segelintir orang, tetapi persoalan serius yang berkaitan dengan perlindungan manusia, kesejahteraan, dan tanggung jawab negara. Negara yang baik bukan hanya mampu menyelamatkan rakyatnya ketika menjadi korban, tetapi juga mampu mencegah rakyatnya terjerumus menjadi korban.



Oleh: Siti Martiana
Aktivis Muslimah

Opini

×
Berita Terbaru Update