Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Ketika Suara Rakyat Dibungkam, di Mana Demokrasi?

Jumat, 20 November 2026 | 05:25 WIB Last Updated 2026-11-20T03:01:00Z


TintaSiyasi.id -- Peringatan Hari Pahlawan pada 10 November 2026 di Yogyakarta diwarnai aksi demonstrasi di depan DPRD DIY. Massa menyampaikan sembilan tuntutan yang berkaitan dengan persoalan nasional dan kebijakan di Yogyakarta. Namun, aksi tersebut berujung ricuh dan meluas hingga Bundaran UGM. Polisi bahkan menangkap lebih dari 100 orang dalam peristiwa tersebut.

Tindakan aparat dalam mengamankan aksi ini mendapat kecaman dari Dekan Fisipol UGM. Ia menyoroti tindakan represif aparat yang menyebabkan sejumlah mahasiswa mengalami luka fisik. Sementara itu, Propam Polda DIY melakukan pemeriksaan terhadap 11 anggota polisi atas dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik ketika mengamankan demonstrasi.

Peristiwa ini kembali mengundang pertanyaan: benarkah demokrasi memberikan ruang bagi rakyat untuk menyampaikan pendapat dan mengoreksi penguasa?

Demokrasi dan Kebebasan yang Dipertanyakan

Demonstrasi pada dasarnya merupakan salah satu cara rakyat menyampaikan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah. Ketika berbagai persoalan tidak mendapatkan penyelesaian, aksi turun ke jalan menjadi salah satu bentuk protes yang dipilih masyarakat.

Namun, muncul persoalan ketika aspirasi rakyat justru dihadapi dengan tindakan represif. Kritik yang seharusnya menjadi bahan evaluasi penguasa malah berpotensi dianggap sebagai ancaman terhadap kekuasaan.

Inilah salah satu persoalan dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Demokrasi menempatkan kedaulatan di tangan manusia. Akibatnya, hukum dan kebijakan dapat berubah mengikuti keputusan politik serta kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan. Tidak jarang, kepentingan rakyat harus berhadapan dengan kepentingan penguasa maupun pemilik modal.

Kebebasan berpendapat memang menjadi salah satu prinsip yang dijunjung demokrasi. Akan tetapi, dalam praktiknya, kebebasan tersebut bisa kehilangan makna ketika kritik yang tidak sejalan dengan kepentingan penguasa justru dipandang sebagai gangguan.

Di sisi lain, aparat keamanan yang seharusnya melindungi masyarakat dapat terjebak dalam fungsi pengamanan kekuasaan. Padahal, tugas aparat bukan membungkam suara rakyat, melainkan menjaga keamanan dan melindungi hak setiap warga negara.

Islam Menempatkan Penguasa sebagai Pelayan Rakyat

Islam memiliki pandangan yang berbeda dalam mengatur kehidupan bernegara. Kedaulatan berada di tangan syara, bukan manusia. Artinya, penguasa tidak memiliki kebebasan untuk membuat hukum berdasarkan keinginan pribadi atau kepentingan kelompok. Seluruh kebijakan harus terikat pada ketentuan syariat.

Dengan aturan yang bersumber dari syariat, kekuasaan tidak boleh dijalankan secara sewenang-wenang. Penguasa bukan pemilik negara yang bebas menentukan nasib rakyat, melainkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab besar untuk mengurus dan melayani masyarakat.

Islam juga memberikan ruang yang luas bagi rakyat untuk mengoreksi penguasa. Bahkan, menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim disebut sebagai jihad yang paling utama. Rasulullah Saw. bersabda bahwa jihad yang paling utama adalah menyampaikan kalimat kebenaran di hadapan penguasa yang zalim.

Karena itu, kritik dan nasihat dari rakyat semestinya dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap negara, bukan ancaman yang harus dibungkam. Penguasa wajib membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pengaduan dan mengoreksi kebijakan yang menyimpang dari syariat.

Dalam sistem Khilafah, pemimpin berkedudukan sebagai ra'in atau pengurus urusan rakyat. Rasulullah Saw. bersabda bahwa setiap pemimpin adalah pengurus dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.

Begitu pula aparat keamanan. Keberadaannya ditujukan untuk menjaga keamanan, melindungi masyarakat, dan menegakkan aturan, bukan menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan. Jika penguasa atau aparat terbukti melakukan kezaliman, mereka harus dimintai pertanggungjawaban dan dikenai sanksi sesuai ketentuan hukum.

Islam juga mengenal Mahkamah Mazhalim, yaitu lembaga peradilan yang menangani pengaduan atas kezaliman yang dilakukan penguasa maupun pejabat negara.[]


Yosi E. Purwanti, S.E.
Aktivis Muslimah

Opini

×
Berita Terbaru Update