Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Karhutla Terus Terjadi, Akibat Penerapan Sistem Kapitalisme Demokrasi

Jumat, 20 November 2026 | 05:33 WIB Last Updated 2026-11-20T03:09:28Z


TintaSiyasi.id -- Sistem kapitalisme telah menetapkan hutan sebagai milik negara (lebih tepatnya milik yang sedang berkuasa). Yang negara merasa punyak hak memberikannya kepada para korporat/pemilik modal yang telah banyak berjasa membiayai para penguasa pada saat pencalonan mereka pada kampanye pemilu sebagai wujud balas budi.

Selain itu, negara yang menerapkan sistem kapitalisme telah menetapkan investasi sebagai cara untuk mengisi APBN setelah pajak. Sehingga para penguasa akan mencari para investor sebanyak-banyaknya, kemudian diberikanlah pengelolaan SDA negeri ini, yang salah satunya adalah hutan, kepada mereka para investor baik dalam negeri (swasta) maupun luar negeri (asing). Tanpa mempertimbangkan maslahat atau kerusakan bagi negara maupun rakyatnya.

Sementara dalam Islam hutan termasuk kategori 'milkiyah ammah" atau kepemilikan umum, yang telah ditetapkan oleh Tuhan Pencipta manusia dan alam semesta, yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dan kemaslahatan seluruh umatnya. Sebagaimana hadits Rasulullah Saw. yang telah menyatakan, "Kaum Muslim berserikat (memiliki hak yang sama) terhadap air, api, dan padang rumput (hutan)" (HR. Abu Daud dan Ahmad).

Negara tidak boleh memilikinya, menjualnya, apalagi memberikannya secara percuma kepada para korporat baik swasta apalagi asing atas nama HGU. Dan juga tidak boleh diberikan kepada para investor atas nama investasi untuk mengisi APBN. Tapi negara boleh mengelolanya, bahkan wajib mengelolanya, dan hanya mengelolanya. Kemudian hasilnya wajib diperuntukkan kembali untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat, baik dalam bentuk pemberian secara langsung maupun tidak langsung.

Pemberian negara secara langsung, seperti negara boleh memberikan hutan tersebut kepada rakyat untuk dikelola atau dimanfaatkan untuk tempat tinggal ataupun untuk dipergunakan berbagai macam usaha yang membutuhkan lahan yang luas, tanpa rakyat perlu membelinya dari negara alias gratis.

Sementara secara tidak langsung yaitu negara mengelola hutan tersebut kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat dengan membangun berbagai macam infrastruktur dan berbagai pelayanan publik yang berkualitas. Seperti, pengadaan infrastruktur jalan darat, laut dan udara beserta moda transportasi yang memadai dan berkualitas. Menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang berkualitas beserta segala macam kebutuhannya dengan gratis kepada rakyat termasuk memberikan gaji yang layak kepada para tenaga kerjanya. 

Bukan hanya itu, dengan hasil hutan ini juga negara wajib menjamin keamanan rakyatnya dengan membayar para petugas keamanan untuk menjaga harta, jiwa dan kehormatan rakyatnya dari berbagai macam kriminalisasi. Seperti pencurian, perampokan, pembegalan, segala macam kejahatan seksual, pembunuhan, dan lain-lain. Sehingga, tercipta keamanan ditengah-tengah masyarakat tanpa harus merasa was-was dan tanpa mengeluarkan uang tambahan untuk menyewa satpam atau membayar uang parkir kendaraan.  

Namun, sepanjang tahun 2026 ini sebanyak 2,88 juta hektare hutan dan lahan Indonesia telah hilang akibat pembukaan lahan oleh para korporat dengan cara dibakar. Mirisnya lagi pembukaan lahan dengan cara dibakar ini berdampak sangat buruk bagi rakyat bahkan menjadi ancaman hewan yang penghidupannya seratus persen bergantung dari hutan. (Demokratis.co.id, 13 November 2026)

Hingga 13 November 2026 hutan yang terpantau masih terbakar tersisa sekitar 283 titik api (hotspot) dari 1,15 juta titik hotspot di 10 provinsi di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, Sulawesi Tenggara dan Papua Selatan. Dengan jumlah total luas lahan aktif yang masih dalam proses pemadaman mencapai 764 hektare. (Kompas.com, 13 November 2026)

Sampai saat ini sudah sepuluh orang meninggal dunia baik dari kalangan masyarakat juga para petugas/relawan yang berusaha memadamkan api. Sekitar 374 orang luka-luka. Ada yang kehilangan rumah akibat terbakar dan sekitar 45 warga mengungsi.

Adapun rakyat yang terinfeksi saluran pernapasan akut (ISPA) akibat paparan asap karhutla di wilayah terdampak telah mencapai 333.470 kasus pada periode 18 Agustus hingga 21 Oktober 2026. Dengan akumulasi penderita Balita (di bawah 5 tahun) sebanyak 75.172 kasus. Usia di atas 5 tahun sebanyak 258.298 kasus. Karhutla yang meluas di berbagai provinsi di Kalimantan dan Sumatera telah berdampak kepada sekitar 12,5 juta penduduk. (detikNews.com, 10 September 2026)

Dalam sistem kapitalisme dengan sistem pemerintahan demokrasinya telah menjadikan manusia/para pejabat legislatif (anggota DPR) merasa punya hak prerogatif untuk membuat aturan dalam sebuah negara yang dipimpinnya. Dan tidak boleh ada campur tangan Tuhan sedikitpun dalam membuat undang-undang negara (sekularisme). Sehingga, negara menetapkan hutan menjadi dalam kekuasaan mereka yang bisa diberikan kepada siapa saja, kecuali masyarakat biasa.

Aturan Tuhan hanya boleh dijalankan diranah individu saja, hanya ditempat-tempat tertentu dan itupun yang berkaitan dengan ibadah ritual dan spritual saja. Sementara untuk urusan negara mulai dari membangun negara, siapa yang layak menjadi pengurusnya dan bagaimana negara mengurusi rakyatnya, maka "haram" menggunakan aturan Tuhan. Akhirnya yang tampak adalah keserakahan para penguasa, kehancuran negara dan penderitaan rakyat yang tak berkesudahan.

Sistem kapitalisme demokrasi telah menjadikan penguasa sebagaimana bak raja yang wajib dilayani, tidur nyenyak, makan enak, semua fasilitas disediakan tanpa dipungut pajak. Mereka hidup dari biaya masyarakat (pajak). Maka dari itu mereka berlomba-lomba menjadi penguasa. Bukan sebagai "ra'in" atau pengurus/pelayan rakyat sebagaimana dalam Islam. Mereka ada bukan untuk kepentingan rakyat, tapi untuk kepentingan para korporat. 

Karena itu, silih bergantinya mereka memimpin negeri ini arah kebijakannya selalu mengarah kepada kepentingan korporat, tidak ada yang mengarah untuk kepentingan dan kemaslahatan rakyat. Hal ini sangat tampak pada bencana karhutla yang terjadi akhir-akhir ini. Tampak para penguasa tidak serius mengatasi kebakaran, tidak mengerahkan seluruh alat yang ada untuk memadamkan api. Tidak ditetapkan sebagai bencana nasional. Padahal telah banyak korban akibat kabut asap, api sudah merambah ke pemukiman warga, bahkan rumah warga banyak terbakar dan rakyat akhirnya mengungsi. 

Di sisi lain, hutan yang telah padam apinya tersebut terlihat terukir indah dan rapi. Sudah siap untuk ditanami pohon sawit. Sungguh penguasa dalam sistem kapitalisme demokrasi saat ini sangat bahagia diatas penderitaan rakyatnya.

Inilah segelintir akibat dari penerapan sistem yang berasal dari manusia (kapitalisme demokrasi). Sistem atau aturan yang berasal dari manusia itu sendiri sangat besar peluang kebobrokannya dan peluang keserakahan para pejabatnya yang telah memberikan izin dan kemudahan bagi para korporat mengeksploitasi hutan. Maha benar Allah yang telah memperingatkan kita dengan firman-Nya.

"Telah tampak nyata kerusakan di darat dan dilautan akibat ulah tangan-tangan manusia. Allah tampakkan sebagian akibat dari perbuatan mereka, agar mereka kembali." (TQS. Ar-Rum ayat 41)

Kerusakan akibat tangan-tangan individu terhadap hutan tidaklah seberapa dibanding kerusakan yang telah dilakukan oleh tangan-tangan para pemegang kekuasaan yang telah mengeluarkan surat izin dan pembiaran (tanpa memberikan sanksi bagi pelaku pembakaran dan tidak segera berusaha memadamkan api/terkesan lamban dan abai) yang berakibat kebakaran tidak kunjung henti dan semakin luas, sehingga menambah jumlah korban. 

Sebagai seorang Muslim yang beriman kepada Allah tentu tidak boleh mempertahankan apalagi memperjuangkan mati-matian sistem kapitalisme demokrasi ini. Karena merupakan sistem jahiliyah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditinggalkan sebagai konsekuensi keimanan.

"Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki, hukum siapakah yang lebih baik dari pada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin (beriman)." (TQS. Al-Maidah ayat 50)

Sudah saatnya seluruh kaum Muslim kembali kepada aturan sang Pencipta dirinya dan alam semesta secara keseluruhan baik dalam ranah individu, masyarakat dan bernegara. Karena Islam agama yang sempurna berbentuk Dnegan agama lainnya. Siapa lagi yang mengetahui yang terbaik untuk hambanya selain sang Penciptanya? 

Karena itu, sebagai Muslim kita wajib membuang sistem buatan manusia (kapitalisme demokrasi) ini jauh-jauh. Kubur sangat dalam. Jangan pernah diingat, jangan pernah diajarkan lagi, apalagi berusaha memperbaiki dan memperjuangkannya lagi. Karena, sistem kapitalisme demokrasi sudah cacat dari bawaan (berasal dari manusia) yang syarat mengikuti hawa nafsu dalam membuat aturan. 

Dan saatnya umat Islam memperjuangkan sistem pemerintahan Islam yang telah diwajibkan Allah. Sistem pemerintahan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. Dan sistem pemerintahan Islam yang diperintahkan untuk dipertahankan seperti menggenggam bara api (sunnah nabi dan khulafaur rasyidin) dan diperjuangkan sampai sistem pemerintahan Islam itu tegak atau kita mati. Sistem itu bernama khilafah ala minhajin nubuwwah yang telah dijanjikan akan kembali. Insyaallah. Wallahu a'lam bishshawab.[]


Fadhilah Fitri, S.Pd.I.
Aktivis Muslimah

Opini

×
Berita Terbaru Update