Notification

×

Iklan

Iklan

Indeks Berita

Karhutla di Papua Makin Meluas, Bukti Nyata Urgensi Mengembalikan Kepemimpinan Islam

Jumat, 20 November 2026 | 05:20 WIB Last Updated 2026-11-20T02:56:34Z


TintaSiyasi.id -- Kondisi hutan di Papua saat ini menghadapi tekanan berat akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang semakin meluas di berbagai wilayah.

Pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S. P. Panjaitan, menyampaikan bahwa panas akibat karhutla di wilayah Papua Selatan meningkat hingga 66% (Kompas.com, 22/10/2026).

Papua Selatan menjadi daerah dengan titik panas (hotspot) terbanyak di Indonesia, yakni 930 titik, mengalahkan Kalimantan. Dalam tiga hari terakhir, angka ini naik-turun: 865 titik pada 29 Oktober dan 490 titik pada 30 Oktober.

Kepala BNPB bersama Kepala BMKG langsung turun ke lapangan untuk meninjau lokasi di Merauke. Dari hasil pantauan udara tersebut terungkap bahwa sebagian besar wilayah kebakaran terpusat di klaster Jago Merah, Tanah Miring. Yang paling menjadi sorotan BNPB adalah temuan konsentrasi titik api yang sangat tinggi di area konsesi milik salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit swasta di wilayah Okaba.

Kabupaten Fakfak menjadi wilayah terdampak paling parah dengan luas kebakaran melampaui 2.300 hektare, khususnya di kawasan Bomberay. Secara keseluruhan, BNPB mencatat luas karhutla di berbagai provinsi di wilayah Papua mencapai ribuan hektare selama periode pemantauan pada 2026.

Fakta di atas adalah bukti nyata betapa bobroknya kepemimpinan berbasis kapitalisme sekuler yang gagal menjalankan tugasnya sebagai pelindung rakyat. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi secara berulang adalah persoalan yang membutuhkan keseriusan dalam mencegah dan menanggulanginya. Namun, di tengah besarnya dampak yang ditanggung masyarakat, pemerintah masih menyatakan sanggup menangani kebakaran sehingga belum perlu ditetapkan sebagai bencana nasional.

Hutan Dijadikan Komoditas, Rakyat Dipaksa Memadamkan Api dengan Ranting

Dalam sistem ini, hutan tidak dianggap sebagai amanah besar dari Allah SWT yang harus dijaga, tetapi sebagai komoditas yang boleh dikeruk seenaknya tanpa terikat hukum yang tegas. Lahan dibuka sesuka hati, konsesi diberikan tanpa kontrol, bahkan korporasi dibiarkan merusak tanpa sanksi yang tegas.

Rakyat selalu dipaksa menerima ketidakberdayaan pemerintah dalam menyelesaikan dampak kebijakan yang jauh dari kepentingan mereka. Hal ini ditandai dengan masyarakat Papua yang memadamkan api dengan memukul kobaran api menggunakan ranting. Upaya itu dilakukan bersama para tokoh masyarakat setempat sembari menunggu bantuan dari pemerintah.

Karena keterbatasan peralatan, warga berada di garis depan menghadapi api yang berpotensi semakin meluas. Ember air dan ranting menjadi perlengkapan darurat ketika dukungan pemadaman belum juga memadai. Sementara itu, pihak yang berwenang terus berdalih bahwa kebakaran sulit dipadamkan karena faktor cuaca, medan, serta minimnya peralatan.

Indonesia memiliki visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Pertanyaannya, mampukah visi tersebut diwujudkan dengan sistem yang berlaku saat ini, sementara persoalan mendasar belum juga terselesaikan? Persoalan korupsi terus berulang, penegakan hukum lemah, kesenjangan ekonomi semakin meningkat, apalagi pengelolaan sumber daya alam dan bidang kehidupan lainnya diatur oleh hukum buatan manusia yang sarat kepentingan.

Ini membuktikan bahwa sistem kapitalisme sekuler tidak layak dipertahankan karena jelas-jelas membawa kemudaratan, tidak hanya untuk manusia dan hewan, tetapi seluruh alam. Ia hanya berhasil dalam satu hal, yaitu melanggengkan keserakahan segelintir orang di atas penderitaan banyak orang.

Pemimpin Adalah Ra'in dan Junnah, Bukan Penguasa Komoditas

Gambaran sistem kepemimpinan dalam Islam sangat berbeda dengan sistem kapitalisme sekuler. Dalam Islam, pemimpin dipandang sebagai ra'in (pengurus) dan junnah (pelindung) rakyat.

Di dalam Islam, jabatan dianggap sebagai amanah yang wajib dijalankan dengan jujur dan penuh tanggung jawab. Pada hari kiamat, para pemimpin akan dihisab atas nasib rakyat yang mereka pimpin. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw., "Pemimpin atau kepala negara adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas rakyat yang diurusnya." (HR Bukhari dan Muslim).

Atas dasar keimanan inilah, pada era Khilafah Islam, para khalifah selalu memprioritaskan nasib rakyatnya. Bahkan, hewan pun menjadi perhatian mereka. Hal ini dicontohkan Amirul Mukminin Umar bin al-Khaththab ra. yang berkata di hadapan para sahabat, "Seandainya ada seekor unta mati di wilayah tugasku karena terperosok, aku takut Allah akan menanyaiku, mengapa engkau tidak meratakan jalan untuknya?"

Sangat indah, bukan? Namun, sejak sistem kapitalisme sekuler mencengkeram dan memimpin dunia, banyak orang merebut kekuasaan dengan segala cara. Mereka tidak peduli harus menyingkirkan saudara atau teman jika dianggap mengganggu. Mereka menggunakan segala cara tanpa mempertimbangkan halal dan haram untuk melanggengkan ambisinya dengan cara menipu dan menyuap. Kekuasaan dianggap sebagai mahkota kebanggaan dan jaminan hidup nyaman dengan dilayani dan dihormati.

Aspek ruhiyah dan moralitas hanya menjadi pelengkap jika diperlukan. Jika perkara ruhiyah dan moralitas itu dirasa akan menghalangi untuk mendapatkan materi, maka akan segera ditinggalkan. Komitmen kehidupan mereka hanya satu, yakni materi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada materi.

Rasulullah Saw. pernah bersabda mengingatkan hal tersebut, "Sesungguhnya kalian nanti akan sangat berambisi terhadap kepemimpinan, padahal ia akan menjadi penyesalan dan kerugian pada hari kiamat." (HR Bukhari).

Solusi Islam untuk Karhutla Bukan Sekadar Proyek Pemadaman

Dalam sistem kepemimpinan Islam, pencegahan karhutla bukan sekadar proyek pemadaman. Beberapa cara yang ditempuh, misalnya mulai dari pencabutan sistem konsesi yang merusak, hukum yang tegas terhadap pelaku perusak lingkungan, hingga pengelolaan sumber daya alam semata-mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan korporasi.

Negara dalam Islam wajib hadir sebelum api membara, bukan hanya datang setelah hutan menjadi abu.

Oleh karena itu, urgensi mengembalikan sistem kepemimpinan Islam bukan lagi sekadar wacana, tetapi sebuah kebutuhan yang mendesak. Jika kerusakan sistem kapitalisme sekuler masih dipertahankan, maka Papua, Kalimantan, Sumatra, dan daerah lainnya akan terus dibakar.

Kita sedang tidak membenci siapa pun, tetapi kita sedang menjaga amanah hutan itu. Mengurus urusan rakyat adalah tugas penguasa, dan amar makruf nahi mungkar kepada penguasa adalah tugas kita.

Kalau kekayaan alam yang merupakan milik umum (rakyat) malah dikuasai segelintir orang, wajar kita bertanya. Jangan biarkan drama "pelaku kejahatan" membuat kita lupa siapa yang harus dibela dan hukum apa yang harus diperjuangkan sebagai solusi.

Aksi mahasiswa untuk menyuarakan kritik kepada pemerintah adalah bentuk nyata kepedulian mereka terhadap persoalan masyarakat hari ini. Ketidakadilan ekonomi, hukum, sosial, kolaborasi oligarki yang dipertontonkan, hingga karhutla merupakan bukti bahwa rezim hari ini nyata prokorporasi.

Gerakan protes dan sikap kritis mahasiswa patut mendapatkan apresiasi. Setiap tahun mereka turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, demo berjilid-jilid. Namun, apakah itu membawa perubahan? Tidak.

Oleh karena itu, dakwah sudah seharusnya diarahkan untuk membangun kesadaran politik di tengah umat agar umat menyadari bahwa karhutla bukan sekadar masalah teknis, melainkan masalah sistemik yang berakar pada sistem kepemimpinan yang rusak dan merusak seluruh lini kehidupan.

Politik dalam Islam adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari ajaran Islam. Islam bukan hanya mengatur hubungan hamba dengan Tuhannya melalui salat dan puasa, tetapi Islam juga mengatur hubungan manusia dengan manusia, termasuk dalam urusan mengatur negara dan kemaslahatan umat.

Namun hari ini, ketika politik disebutkan, salah satu respons umat adalah menerima partai politik. Akan tetapi, yang dimaksud adalah berpolitik secara sekuler, yaitu memisahkan agama dari politik dengan anggapan Islam hanya urusan ibadah ritual, sedangkan negara diatur oleh hukum buatan manusia.

Umat Islam memiliki kewajiban untuk melanjutkan kehidupan Islam secara total di bawah aturan Islam. Kesadaran ini tidak boleh berhenti pada individu dan harus diorganisasikan. Dibutuhkan sinergi semua kalangan di bawah kepemimpinan partai politik ideologis yang memperjuangkan tegaknya sistem Islam secara kaffah.

Upaya untuk mewujudkannya bukan tugas yang ringan dan tidak mungkin dilakukan secara sendiri-sendiri. Bahkan, Rasulullah Saw. pun tidak berjuang sendiri. Beliau melakukannya bersama kelompok sahabat untuk menjalankan aktivitas dakwah pada saat itu. Tanpa kepemimpinan ideologis, umat akan selalu dipertontonkan dengan hal yang serupa: marah sesaat, lalu lupa ketika asap sudah hilang.

Wallahu a'lam bishshawab.[]


Oleh: Raudhatul Jannah
Aktivis Muslimah

Opini

×
Berita Terbaru Update