TintaSiyasi.id -- Spanduk besar terbentang di tengah-tengah ribuan massa aksi Mahasiswa di Jakarta pada Rabu, 28 Oktober 2026. Spanduk itu bertuliskan “Hutan Bukan Milik Oligarkis, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili”. Pesan itu menyoroti tuntutan perlindungan hutan dan penindakan terhadap pihak yang merusak lingkungan. Selain membentangkan spanduk, mereka juga meneriakan Revolusi. (Indtimes.com, 28-10-2026)
Selain itu, mereka juga menyerukan sejumlah tuntunan kepada pemerintah. Diantaranya, menetapkan status bencana nasional, mengadili para korporasi yang bertanggung jawab, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan. Aksi yang dimotori oleh Mahasiswa ini mengajak semua elemen masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan tuntutannya kepada pemerintah. Ajakan aksi tersebut diunggah di media sosialnya bertema "Seruan Aksi #IndonesiaSadar".
Hutan Dijarah, Bencana Melanda
Hutan merupakan sumber daya alam untuk keseimbangan ekologi kehidupan, bahkan hutan Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Namun, ketika fungsi hutan dialihkan sebagai sumber cuan dan dimanfaatkan secara bebas oleh para korporat maka rusaklah keseimbangan alam. Akibatnya, berbagai bencana melanda. Saat musim kemarau, hutan rawan kebakaran, jika musim hujan datang banjir melanda, ekosistem rusak dan marga satwa kehilangan habitatnya. Tak hanya itu, para korporat juga sengaja membakar hutan demi meluaskan lahan perusahaanya dan masyarakat yang menanggung deritanya, hidup bergelut dengan kepungan asap yang berbahaya.
Problem karhutla tidak hanya terletak pada aspek teknis pengelolaan lingkungan, tetapi juga berakar pada cara pandang. Dalam pandangan kapitalisme, hutan merupakan komoditas yang bernilai ekonomi tinggi. Bukan sebagai sumber daya alam untuk keberlangsungan makhluk hidup. Akibatnya, hutan dijadikan sebagai lahan bahas untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya.
Kesalahan sudut pandang ini, menjadikan negara abai dalam tugasnya menjaga hutan. Justru menyerahkan ribuan hutan kepada swasta atau korporasi sawit melalui izin HPH (Hak Pengusaha Hutan) atau HTI (Hutan Tanaman Industri). Yang terjadi pihak korporasi melakukan eksploitasi tanpa batas. Membuka lahan dengan cara gampang dan murah yakni dengan membakar hutan. Keuntungan dinikmati korporasi, kerugian ditanggung seluruh rakyat. Inilah kezaliman sistem kapitalisme, hutan dijarah bencana pun melanda.
Hutan: Milkiyah Ammah harus Dijaga
Dalam pandangan Islam, hutan adalah milik Allah SWT yang dititipkan kepada manusia untuk dijaga dan dikelola demi kemaslahatan umat. Sabda Rasulullah SAW, "Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput (hutan), dan api." (HR. Abu Dawud, Ahmad, dan Ibnu Majah).
Dalam kitab Nidzamul Iqtishadiy fil Islam, Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani menjelaskan bahwa hutan termasuk Milkiyah Ammah (kepemilikan umum). Cirinya, jumlahnya melimpah, dibutuhkan oleh seluruh rakyat, dan jika diserahkan kepada individu akan menimbulkan bahaya bagi umat. Oleh karena itu hutan tidak boleh menjadi milik perusahaan apalagi oligarki.
Dalam sistem Islam (Khilafah), hutan sebagai Milkiyah Ammah wajib dikelola langsung oleh negara. Negara tidak boleh menyerahkan kepada swasta. Hasil pengelolaan hutan dikembalikan untuk kepentingan rakyat, seperti untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
Memanfaatan hutan oleh individu masyarakat seperti mengambil ranting-ranting kayu yang kering, berburu hewan liar, mengambil madu, rotan atau apa saja yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan individu rakyat, dibolehkan selama tidak menimbulkan bahaya. Tidak menghalangi orang lain untuk turut memanfaatkannya. Negara akan melakukan pengawasan dalam kegiatan masyarakat di hutan tersebut.
Negara dapat melakukan kebijakan proteksi kawasan hutan yang menjadi penyangga kehidupan makhluk hidup, disebut hima. Hima berupa kawasan yang dilindungi dan tidak boleh dieksploitasi sembarangan. Rasulullah Saw pernah menjadikan kawasn Naqi' sebagai hima untuk kuda-kuda perang negara. Karena di sana terdapat air melimpah, pohon kurma berbuah lebat, dan rumput untuk ternak.
Negara memberlakukan sanksi tegas terhadap perusakan hutan, seperti pembalakan liar, pembakaran, serta eksploitasi sembarangan. Sanksi berupa takzir yang kadarnya ditentukan oleh kebijakan Khalifah, dapat berupa denda, cambuk, penjara, bahkan hukuman mati. Hal ini memberikan efek jera agar tidak terulang kejahatan yang sama.
Dengan sudut pandang Islam bahwa hutan adalah milik Allah SWT, Milkiyah Ammah yang harus dijaga, maka kita harus menjaganya dengan penuh takwa. Tidak ada cara lain kecuali dengan penerapan sistem Islam secara kaffah dalam bingkai negara. Hutan akan terjaga untuk kesejahteraan alam dan manusia. Wallahualam bissawab.
Oleh: Eni Imami, S.Si, S.Pd
(Pendidik dan Pegiat Literasi)
