TintaSiyasi.id -- Aliansi mahasiswa dan elemen masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Jalan M.H. Thamrin, Jakarta, Rabu (28/10/2026). Dalam aksi tersebut, massa membawa spanduk besar bertuliskan, "Hutan Bukan Milik Oligarki, Alam Harus Dilindungi, Perusak Harus Diadili."
Para demonstran menyampaikan sejumlah tuntutan utama kepada pemerintah, di antaranya menetapkan status bencana nasional untuk darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta bencana ekologis di berbagai daerah, menyeret korporasi nakal yang bertanggung jawab atas karhutla ke meja hijau, dan menuntaskan integrasi tata kelola lahan secara menyeluruh guna mencegah kerusakan lingkungan yang berulang (Kaltim.tribunnews.com, 29/10/2026).
Setiap kali musim kemarau tiba, bencana kebakaran hutan dan lahan selalu berulang. Pemerintah mengklaim telah mengerahkan upaya pemadaman, namun di lapangan api justru semakin meluas dan tak terkendali. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai keseriusan negara dalam melindungi keselamatan rakyatnya, padahal anak-anak mulai menderita ISPA akibat kabut asap.
Masalah ini bukan lagi dianggap musibah alam. Ada faktor struktural yang diabaikan, yaitu adanya cengkeraman oligarki yang bebas menguasai jutaan hektar hutan Indonesia. Kebijakan perizinan yang longgar telah memicu kerusakan ekologis masif. Ironisnya, para pemilik konsesi hutan dan lahan menikmati keuntungan, sementara rakyat di sekitar hutan justru menanggung derita ganda: ancaman kesehatan, kepungan asap, hingga banjir bandang akibat hancurnya daerah aliran sungai.
Padahal, dalam pandangan Islam, hutan merupakan harta kepemilikan umum yang penguasaannya tidak boleh diberikan kepada individu maupun kelompok oligarki. Bahkan negara sekalipun tidak berhak mengambil alih hak kepemilikan umum tersebut untuk dijadikan hak milik privat atau diserahkan kepada korporasi.
Pada akhirnya, semua masalah ini tidak terlepas dari kebijakan politik-ekonomi sistem kapitalisme-sekuler yang diterapkan di negeri ini, di mana hutan hanya dipandang sebagai komoditas yang bisa dieksploitasi secara bebas. Padahal, hutan berfungsi sebagai paru-paru kehidupan; jika hutan rusak, rusak pulalah tatanan ekologis dan ekosistem kehidupan. Kondisi inilah yang pada akhirnya menjadikan hutan serta kekayaan alam sepenuhnya berada dalam cengkeraman para oligarki.
Berbeda secara mendasar, sistem politik-ekonomi Islam menjamin kemaslahatan publik melalui pengelolaan kepemilikan umum secara adil dan transparan. Syariat menegaskan kewajiban untuk menjaga kelestarian alam serta melarang keras segala bentuk perusakan dan eksploitasi lingkungan demi keberlanjutan hidup. Dalam hal ini, negara hadir bukan sekadar sebagai regulator, melainkan benar-benar menjalankan fungsinya sebagai ra'in yang sigap mengurus urusan rakyat, serta junnah (pelindung) yang menjamin keamanan dan hak-hak seluruh rakyatnya.
Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
الإِمَامُ رَاعٍ، وَكُلُّ رَاعٍ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ
Artinya: "Imam (pemimpin) adalah pengurus, dan setiap pengurus akan diminta pertanggungjawaban terhadap rakyatnya." (HR. Bukhari dan Muslim).
Persoalan ini hanya akan tuntas diselesaikan dengan penerapan Islam secara kaffah. Saatnya seluruh masyarakat sadar dan kembali kepada syariat Islam di bawah naungan Khilafah ala minhaj kenabian. Karena hanya di bawah sistem Islam yang sahih pula, alam akan kembali lestari, rakyat terlindungi, dan rahmat bagi seluruh alam benar-benar terwujud secara nyata.
Allahu a'lam bis-shawaab
Oleh: Elfia
(Aktivis Muslimah)
