“Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2026 tentang Pengaturan Reforma Agraria masih menyimpan sejumlah celah yang
justru berpotensi membuka pintu ketidakadilan baru dan kesewenang-wenangan
kekuasaan atas hak kepemilikan warga,” ungkap HILMI kepada TintaSiyasi.ID.
“Tujuan mengurangi ketimpangan
penguasaan lahan tentu patut diapresiasi, tetapi niat baik tidak otomatis
melahirkan kebijakan adil apabila regulasinya memicu ketegangan antara
kewenangan negara dan perlindungan hak milik masyarakat,” tuturnya, Kamis
(12/11/2026).
Ia menegaskan, negara memang
harus hadir mengoreksi ketimpangan agraria, tetapi kekuasaan negara wajib
dibatasi oleh hukum agar tidak menciptakan ketidakadilan baru atas nama
keadilan
Di dalam rilis Letter to
Intellectuals No. 038 bertajuk Reforma Agraria: Antara Keadilan,
Kepastian Hak Milik, dan Risiko Kesewenang-wenangan Negara, HILMI
mengkritisi Pasal 37 ayat (5) yang mengecualikan BUMN, BUMD, dan koperasi dari
batas maksimum penguasaan tanah.
“Tanpa syarat akuntabilitas dan
manfaat sosial yang ketat, pengecualian badan usaha negara maupun koperasi
hanya melahirkan paradoks baru: monopoli lahan dibatasi pada satu kelompok,
tetapi tetap dibiarkan menumpuk pada kelompok lainnya,” keluhnya.
Sebaliknya, HILMI menyoroti
sentralisasi kewenangan berlebihan pada Lembaga Penyelenggara Reforma Agraria
dalam Pasal 13 yang berwenang menetapkan objek redistribusi sekaligus memutus
sengketa secara mengikat.
“Kondisi ini menabrak prinsip
keadilan universal bahwa tidak seorang pun boleh menjadi hakim dalam perkara
yang menyangkut kepentingannya sendiri (nemo judex in causa sua),”
lugasnya.
“Tanpa dewan pengawas yang
independen dan akses pengujian peradilan yang terbuka, reforma agraria rawan
bergeser dari instrumen keadilan rakyat menjadi alat represi kekuasaan,”
jelasnya.
HILMI juga mempertanyakan
kejelasan hukum Pasal 48 terkait kewajiban pemegang hak guna usaha (HGU)
menyerahkan paling sedikit 20 persen lahannya, serta ancaman pencabutan hak
atas tanah telantar pada Pasal 27.
“Pencabutan hak tidak boleh
menyamaratakan kondisi objektif; petani miskin yang gagal menggarap lahan
akibat bencana alam, kekeringan, atau keterbatasan modal justru terancam
kehilangan tanahnya,” ujarnya.
“Di samping itu, ketidakpastian
integrasi data geospasial antarkementerian hanya akan memperpanjang konflik
tumpang tindih batas lahan di lapangan,” ulasnya.
Oleh karena itu, HILMI
mengingatkan bahwa keadilan agraria tidak boleh berhenti pada pemindahan nama
di atas sertifikat semata.
“Redistribusi tanah yang adil
harus disertai kepastian hukum, mekanisme keberatan yang transparan, serta
dukungan modal dan infrastruktur bagi rakyat kecil,” urai HILMI.
“Jangan sampai upaya mengoreksi
ketimpangan agraria warisan masa lalu justru berujung pada perampasan hak sah
warga di bawah bayang-bayang kekuasaan birokrasi,” tandasnya.[] Rere
