“Alternatif terhadap kezaliman
kapitalisme bukanlah sistem sosialisme negara yang memusatkan seluruh aset pada
birokrasi tunggal, melainkan sistem ekonomi Islam yang menempatkan pasar
sebagai instrumen di bawah kendali hukum syariat,” rilis HILMI dalam Letter
to Intellectuals No. 037 bertajuk Kapitalisme dan Paradoks Kemakmuran:
Ketika Pasar Menjadi Ukuran Kehidupan.
“Dikotomi antara kapitalisme
pasar bebas dan sosialisme negara terlalu sempit, sebab jika kapitalisme
melahirkan konsentrasi modal di tangan oligarki, sosialisme justru memusatkan
kekuasaan politik dan ekonomi pada satu lembaga negara yang otoriter,” tutur
HILMI kepada TintaSiyasi.ID.
“Islam tidak menolak pasar,
perdagangan, investasi, keuntungan, maupun kepemilikan pribadi, tetapi syariat
mengharamkan pasar dijadikan otoritas tertinggi penentu nilai kehidupan,”
tandas HILMI pada Senin (09/11/2026).
Tiga Pilar Kepemilikan
HILMI memaparkan pembagian tiga
pilar kepemilikan yang tegas dalam tata kelola ekonomi Islam.
“Syariat Islam membedakan secara
jelas mana harta yang boleh menjadi kepemilikan individu, mana kekayaan alam
strategis yang wajib dikelola sebagai kepemilikan umum umat, serta aset yang
masuk ranah kepemilikan negara,” paparnya.
Sebaliknya, HILMI menegaskan
bahwa hak kepemilikan individu dalam pandangan Islam bukanlah kedaulatan
absolut tanpa batas untuk mengeksploitasi sesama.
“Harta kekayaan adalah amanah
dari Allah Swt. yang penggunaannya terikat ketat pada hukum halal dan haram,
kewajiban zakat, serta larangan mutlak terhadap riba, penipuan, dan praktik
penimbunan,” lugasnya.
“Pasar wajib ditempatkan kembali
pada fungsinya semula, yakni sekadar alat distribusi yang membantu manusia
memenuhi hajat hidupnya secara adil,” jelasnya.
HILMI menjelaskan bahwa dalam
paradigma ekonomi Islam, pertanyaan paling mendasar bukanlah seberapa besar
laba yang dapat dikeruk, melainkan bagaimana mekanisme produksi dan distribusi
dijalankan agar setiap individu terjamin pemenuhan kebutuhan pokoknya.
“Negara berperan menjaga
mekanisme distribusi kekayaan agar tidak hanya berputar di antara segelintir
orang kaya, sekaligus melindungi lingkungan dari perusakan akibat keserakahan
industri,” tegasnya.
“Islam menerima aktivitas pasar
yang sehat, tetapi menolak keras penyembahan terhadap pasar dan pendewaan laba
di atas kemaslahatan umat,” ulasnya.
Oleh karena itu, HILMI menyerukan
kepada kaum intelektual dan pengambil kebijakan untuk meninggalkan paradigma
ekonomi sekuler yang memisahkan aktivitas bisnis dari tuntunan wahyu Ilahi.
“Keadilan distribusi dan
ketenteraman hidup masyarakat hanya dapat diwujudkan ketika seluruh aktivitas
ekonomi tunduk sepenuhnya kepada aturan Allah Swt.,” urai HILMI.
“Dengan menerapkan sistem ekonomi
Islam secara kaffah, pasar akan kembali menjadi sarana kemakmuran yang penuh
berkah bagi seluruh umat manusia,” tutupnya.[] Rere
