.png)
(Menguji
Demokrasi — Seri 2 dari 3 Seri)
.png)
TintaSiyasi.id —Persoalan Gibran Rakabuming Raka tidak berhenti pada aturan pencalonan.
Sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) memperlihatkan
perbedaan penilaian para hakim. Di luar ruang sidang, perubahan dukungan partai
dan hubungan antarelite juga menunjukkan bagaimana kepentingan politik bergerak
mengikuti konfigurasi kekuasaan.
Demokrasi pun perlu diuji: apakah keputusan mayoritas selalu mencerminkan
kebenaran dan keadilan?
Lima
Berbanding Tiga
Pada 22 April 2024, MK menolak permohonan sengketa hasil Pilpres 2024 yang
diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo-Mahfud
MD. Dengan demikian, hasil penetapan KPU yang memenangkan Prabowo-Gibran tetap
berlaku.
Putusan itu tidak bulat. Tiga hakim konstitusi—Saldi Isra, Enny
Nurbaningsih, dan Arief Hidayat—menyampaikan pendapat berbeda (dissenting
opinion). Mereka menyoroti persoalan, antara lain dugaan politisasi
bantuan sosial dan ketidaknetralan aparatur negara, serta mengusulkan
pemungutan suara ulang di sejumlah daerah. Lima hakim lainnya menolak
permohonan.
Pendapat berbeda tidak otomatis membuktikan seluruh tuduhan pemohon benar.
Namun, argumentasi ketiga hakim itu patut diperhatikan dan diuji. Sebab,
keputusan kelembagaan akhirnya ditentukan oleh suara mayoritas. Apakah
keputusan yang sah secara prosedural dengan sendirinya menjawab seluruh
persoalan? Tidak!
Pendapat berbeda dari tiga hakim tersebut semestinya menjadi bahan pengujian
yang serius. Argumentasi mereka perlu didalami, terutama mengenai dugaan
politisasi bantuan sosial dan ketidaknetralan aparatur negara. Dengan menguji
seluruh dalil, bukti, dan argumentasi hukum secara saksama, dapat diperoleh
dasar yang kuat untuk menilai apakah benar terjadi kecurangan atau pelanggaran
yang memengaruhi hasil pemilu.
Jadi, jumlah suara dapat menentukan keputusan lembaga, tetapi tidak otomatis
menjadikan argumentasi mayoritas sebagai kebenaran mutlak. Kebenaran harus
diuji melalui kekuatan hujah dan bukti, bukan semata-mata ditentukan oleh
banyaknya suara.
Prinsip ini juga berkaitan dengan cara Islam mengatur pengambilan keputusan.
Islam mengenal syura, yakni musyawarah untuk membahas persoalan dan
meminta pertimbangan. Namun, syura tidak sama dengan demokrasi. Musyawarah
dalam Islam tetap terikat pada ketentuan Allah. Manusia tidak berwenang
menetapkan hukum yang bertentangan dengan syariat, sekalipun keputusan itu
didukung oleh suara mayoritas.
Dengan demikian, ada perbedaan mendasar antara keduanya. Dalam demokrasi,
suara mayoritas dapat menjadi dasar penetapan keputusan, termasuk dalam urusan
hukum dan pemerintahan. Dalam Islam, musyawarah dilakukan untuk membahas
persoalan, tetapi ketentuan Allah tetap menjadi rujukan yang tidak boleh
dilanggar. Banyaknya orang yang menyetujui suatu keputusan tidak dapat
menghalalkan sesuatu yang telah diharamkan Allah atau mengubah hukum yang telah
ditetapkan-Nya.
Tuntutan
Publik dan Sikap Penguasa
Pada Februari 2025, aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap menuntut agar
Jokowi ditangkap dan diadili. Namun, pada 15 Februari 2025, dalam peringatan
HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Prabowo justru memekikkan “Hidup Jokowi!”
Ia juga pernah menyatakan belajar politik dari Jokowi.
Tuntutan publik tersebut tidak otomatis membuktikan seseorang bersalah.
Namun, dugaan pelanggaran pemerintahan sebelumnya tetap harus diperiksa
berdasarkan bukti. Kedekatan politik tidak boleh menjadi penghalang penegakan
hukum.
Di sisi lain, sejumlah pejabat yang dianggap dekat dengan lingkaran
pemerintahan sebelumnya mengalami pergantian atau perubahan posisi. Perubahan
kabinet dan kebijakan itu memunculkan pembacaan bahwa Prabowo sedang memperkuat
kendali politiknya sendiri.
Penegakan hukum terhadap siapa pun tidak boleh ditentukan oleh kedekatan
atau jarak politik dengan penguasa. Mantan penguasa yang diduga melanggar hukum
harus diperiksa berdasarkan bukti. Prinsip yang sama berlaku bagi pejabat
aktif, keluarga penguasa, maupun lawan politik.
Allah SWT berfirman:
“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan dan saksi
karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, ibu bapak, dan kaum kerabatmu”
(QS an-Nisa’ [4]: 135).
Islam mewajibkan umat melakukan muhasabah lil hukkam, yakni
mengoreksi penguasa ketika kebijakan atau tindakannya menyimpang. Kewajiban ini
berlaku tanpa memandang hubungan keluarga maupun kedekatan politik.
Oposisi
dan Kepentingan Politik
Setelah Pilpres 2024, PKB dan NasDem, yang sebelumnya mengusung
Anies-Muhaimin, bergabung dengan pemerintahan Prabowo. Muhaimin Iskandar
mendapat posisi sebagai menteri koordinator. Pada 14 Februari 2025, PKS, partai
ketiga pengusung Anies-Muhaimin, juga menyatakan bergabung dalam koalisi
permanen pendukung Prabowo hingga 2029.
Ganjar Pranowo menyatakan tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo.
Namun, PDIP sebagai partai utama pengusung Ganjar-Mahfud menyatakan tetap
bekerja sama dengan pemerintah dan tidak mengambil posisi oposisi, meskipun
tidak mengirim kader ke kabinet.
Perubahan dukungan partai merupakan dinamika politik. Namun, apakah
persoalan yang dahulu dipersoalkan dalam sengketa pemilu tetap diperjuangkan
setelah konfigurasi kekuasaan berubah?
Muhasabah lil hukkam tidak gugur karena perubahan koalisi atau
pembagian jabatan. Penguasa tetap harus dikoreksi ketika menyimpang, bukan
dilindungi karena berada dalam satu barisan.
Kasus Gibran juga memunculkan persoalan mengenai syarat pendidikan calon
wakil presiden. Pada 6 Oktober 2026, MK tidak menerima permohonan terkait
kelayakan pendidikan Gibran karena pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai
ijazah atau dokumen pendidikan luar negeri yang setara dengan ijazah SMA. Pada
30 Oktober 2026, MA melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat
keterangan penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Persoalan ini membawa kita pada pertanyaan tentang tanggung jawab hukum dan
politik atas syarat jabatan yang dipersoalkan setelah pelantikan. Siapa yang
harus bertanggung jawab? Pertanyaan ini kita lanjutkan pada seri berikutnya.[]
Depok, 1 Jumadil Akhir 1448 H | 11 November 2026 M
— Joko Prasetyo | Jurnalis
.png)
