Gibran dan Hukum yang Berubah demi Kekuasaan

(Menguji Demokrasi — Seri 1 dari 3 Seri)

TintaSiyasi.id — Nama Gibran Rakabuming Raka kembali menjadi sorotan setelah menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden. Namun, persoalan yang mengiringi perjalanan politiknya jauh lebih panjang daripada pernyataan pengunduran diri tersebut. Ada perubahan aturan, putusan lembaga negara, dugaan penyalahgunaan kekuasaan, dan pertanyaan tentang bagaimana hukum bekerja ketika berhadapan dengan kepentingan politik.

 

Kasus Gibran layak dibicarakan secara serius. Bukan semata karena ia putra Presiden Joko Widodo, melainkan karena proses yang membuka jalan baginya untuk menjadi calon wakil presiden memperlihatkan persoalan mendasar dalam sistem demokrasi: siapa yang membuat hukum, bagaimana hukum diterapkan, dan sejauh mana kekuasaan dapat memengaruhi lembaga yang seharusnya menjaga konstitusi?

 

Aturan Berubah

 

Pada 16 Oktober 2023, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan itu mengubah ketentuan batas usia minimal calon presiden dan wakil presiden. Sebelumnya, calon harus berusia paling rendah 40 tahun. Setelah putusan tersebut, seseorang yang belum berusia 40 tahun tetap dapat mencalonkan diri jika pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah.

 

Perubahan itu membuka jalan bagi Gibran, yang saat itu berusia 36 tahun, untuk menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

 

Yang membuat putusan tersebut semakin problematis adalah posisi Ketua MK saat itu, Anwar Usman. Ia merupakan paman Gibran sekaligus adik ipar Jokowi. Hubungan keluarga ini menimbulkan persoalan benturan kepentingan yang semestinya dihindari dalam pengambilan keputusan oleh hakim konstitusi.

 

Pada 7 November 2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dan memberhentikannya dari jabatan Ketua MK. Anwar dinilai melanggar prinsip ketakberpihakan, integritas, independensi, serta kepantasan.

 

Namun, ada ironi yang sulit diabaikan. Sanksi etik dijatuhkan kepada Ketua MK, tetapi putusan yang membuka jalan bagi pencalonan Gibran tetap berlaku. MKMK tidak membatalkan Putusan Nomor 90 karena tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

 

Akibatnya, persoalan etik pada proses pengambilan keputusan tidak mengubah akibat politik yang telah ditimbulkan. Gibran tetap dapat maju sebagai calon wakil presiden.

 

Di sinilah publik perlu menguji demokrasi. Lembaga yang diberi kewenangan menjaga konstitusi ternyata dapat menghasilkan keputusan yang menimbulkan persoalan serius mengenai konflik kepentingan. Ketika pelanggaran etik ditemukan, akibat hukum dari putusan yang dipersoalkan tetap bertahan.

 

Dalam pandangan Islam, hukum tidak boleh tunduk pada kepentingan penguasa atau keluarga penguasa. Allah SWT berfirman:

“Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (QS Yusuf [12]: 40).

 

Ayat ini menegaskan bahwa kewenangan menetapkan hukum pada hakikatnya milik Allah. Manusia menjalankan dan menerapkan hukum berdasarkan ketentuan-Nya, bukan membuat aturan untuk mengakomodasi kepentingan politik. Kekuasaan tidak boleh menjadi alasan untuk mengubah ketentuan demi meloloskan seseorang.

 

Dugaan Penyalahgunaan Kekuasaan

 

Persoalan tidak berhenti pada perubahan aturan pencalonan. Dalam sengketa hasil Pilpres 2024, pasangan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud juga mengajukan sejumlah dalil mengenai dugaan keberpihakan aparatur negara, mobilisasi pejabat, serta politisasi bantuan sosial yang dinilai menguntungkan pasangan Prabowo-Gibran.

 

Dalil-dalil tersebut menjadi bagian dari perkara yang diperiksa MK. Isu yang dipersoalkan bukan perkara kecil. Jika fasilitas negara, kewenangan pejabat, atau bantuan yang bersumber dari uang rakyat digunakan untuk mengarahkan pilihan politik, maka prinsip pemilu yang jujur dan adil patut dipertanyakan.

 

Bantuan sosial seharusnya diberikan berdasarkan kebutuhan masyarakat, bukan dijadikan alat membangun citra atau mengumpulkan dukungan bagi kandidat tertentu. Aparatur negara pun wajib bekerja untuk kepentingan publik, bukan menjadi mesin pemenangan politik.

 

Dalam Islam, kekuasaan adalah amanah. Allah SWT berfirman:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil” (QS an-Nisa' [4]: 58).

 

Pesannya jelas: jabatan, anggaran, dan fasilitas negara bukan milik pribadi pejabat. Semuanya harus digunakan sesuai amanah dan ketentuan syariat. Ketika kekuasaan dipakai untuk kepentingan kelompok atau keluarga, penyimpangan itu harus dikoreksi.

 

Karena itu, kasus Gibran mengajak kita melihat persoalan yang lebih luas daripada kelayakan seorang kandidat. Bagaimana demokrasi menjamin agar pembuat aturan, penegak hukum, dan pemegang kekuasaan tidak saling melindungi ketika kepentingan politik mereka bertemu?

 

Pertanyaan itu akan semakin jelas ketika kita melihat bagaimana lembaga peradilan mengambil keputusan dalam sengketa Pilpres 2024. Sebab, dalam demokrasi, suara mayoritas di lembaga peradilan dapat menentukan hasil akhir sebuah perkara. Apakah keputusan mayoritas selalu berarti persoalan telah diperiksa secara paling adil? Pertanyaan ini kita lanjutkan pada seri berikutnya.[]

 

Depok, 1 Jumadil Akhir 1448 H | 11 November 2026 M
— Joko Prasetyo | Jurnalis